Direktur Eksekutif Yayasan Transformasi Kebijakan Publik, Nazla Mariza menandatangani
Perjanjian Kerjasama dengan Development Innovation Group (DIG) yang didukung oleh
USAID untuk Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulawesi Selatan untuk Pengelolaan Sampah.

Penandatanganan kerjasama ini dilaksanakan pada acara Kick Off - Municipal Waste
Recycling Program (MWRP), tanggal 27 Maret 2019 di Hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini
dihadiri oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, perwakilan dari Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang
Kemaritiman serta perwakilan 6 lembaga pelaksana program.

Nazla menjelaskan, “tujuan utama program ini adalah untuk memperkuat kolaborasi antar
pemangku kepentingan di tingkat lokal untuk penerapan sistem pengolahan sampah yang
lebih efektif dan mengurangi tingkat polusi sampah plastik di laut.”

Bersama dengan Yayasan Peduli Negeri (YPN), Pemerintah Kabupaten Gowa, dan
asistensi dari Pemerintah Kota Makassar, Transformasi akan memfokuskan program
MWRP di Kabupaten Gowa untuk penguatan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah
(UPTD) bank sampah dan penguatan kapasitas 50 bank sampah di tingkat masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Gowa menyambut baik adanya program ini. “Program ini dapat
menyempurnakan apa yang telah kami susun dan rancang selama ini. Kami sudah menata
lewat peraturan daerah untuk pengelolaan sampah dan untuk kelembagaan kita siapkan
UPTD bank sampah,” ungkap Drs. H. Muchlis, Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa.

 

 

Lebih lanjut kegiatan bank sampah yang dipelopori oleh masyarakat akan dilaksanakan di
Kecamatan Sombaopu. Sistem pengelolaan bank sampah akan mengadaptasi sistem yang
sama yang telah sukses diterapkan di Kota Makassar.

Saharrudin Ridwan selaku Ketua Yayasan Peduli Negeri (YPN) menjelaskan, “untuk
program ini kami akan belajar dari Kota Makassar. Ada lima hal yang perlu diterapkan untuk
keberlangsungan program. Regulasi, organisasi, pembiayaan atau anggaran,
pemberdayaan masyarakat dan teknologi.

Kelima hal tersebut diharapkan dapat terpenuhi selama 2 tahun pelaksanaan program agar
ke depannya program pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini tetap dapat berjalan
walaupun sistem pemerintahan dan kepala daerah berganti. (Andhiani/ Transformasi)