Album: Sosialisasi API Gorontalo

Sosialisasi API Gorontalo

Pusat Transformasi Kebijakan PublikBupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, melakukan kegiatan kampanye perubahan iklim sekaligus dirangkaikan dengan menanam pohon bersama masyarakat di Kompleks Bumi Perkemahan Bonghohulawa, Kecamatan Limboto, Kamis (9/2). Kampanye ini sebagai bentuk sosialisasi 19 Program Adaptasi Perubahan Iklim (API) Pemkab Gorontalo. Hadir dalam penanaman pohon itu Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Winarni Monoarfa, dan juga Ketua Dewan Penasihat Yayasan Transformasi, Sarwono Kusumaatmadja.

“Kami berharap program adaptasi perubahan iklim tidak hanya diketahui dan dipahami tataran birokrat namun menyentuh masyarakat bawah yang terkena langsung dampak perubahan iklim,” ujar Nelson.

Menurut Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim yang dilakukan Transformasi tahun 2016, sebanyak 82 dari 204 desa di Kabupaten Gorontalo berstatus rentan terhadap bencana iklim, seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Bencana ini berdampak besar bagi kehidupan dan perekonomian masyarakat. Contohnya banjir pada Oktober 2016 lalu, yang melanda 13 dari 19 kecamatan, ditaksir menyebabkan kerugian mencapai Rp. 300 milyar.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkab Gorontalo telah memasukkan 19 program API ke dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Kerja lintas 9 SKPD terkait. Selain itu, Pemkab Gorontalo menganggarkan 10,5 % dari APBD 2017 untuk kegiatan lingkungan hidup, penanggulangan bencana alam, dan perubahan iklim.

Dalam kesempatan itu, Nelson juga menyampaikan rencana menjadikan Bumi Perkemahan Bongohulawa sebagai Limboto Techno Science Park. Sebab wilayah seluas 90 hektar itu yang jaraknya hanya sekitar 1,5 Km dari Kota Limboto dianggap wilayah yang masih tersisa dan memiliki tutupan pohon yang sangat bagus di seputaran Kota Limboto.

“Limboto Techno Science Park ini juga akan menjadi bagian dari kampanye adaptasi perubahan iklim. Di sini kita akan panen hujan karena curah hujan kita sangat tinggi, yang tujuannya untuk mencegah banjir. Selain itu kita akan panen oksigen, karena diharapkan tempat ini menjadi paru-paru yang ada di sekitar Kota Limboto,” ungkap Nelson.

Sementara Ketua Dewan Penasihat Yayasan Transformasi, Sarwono Kusumaatmadja, dalam sambutannya memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Padahal menurutnya, Kabupaten Gorontalo tidak termasuk dalam 16 kabupaten dan kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai perintis untuk melaksanakan program pengendalian perubahan iklim.

“Tapi bupatinya bekerja dengan cepat sehingga semua dokumen lengkap dan dukungan anggaran juga sudah lengkap. Banyak sekali jurus-jurus kebijakan yang diambil oleh bupati dan patut didukung oleh pemerintah provinsi,” ujar Sarwono.

Sarwono menjelaskan, karena banyak yang terkena akibat perubahan iklim, maka hal ini harus segera disikapi dengan beberapa prioritas, meski banyak yang sekali harus dikerjakan. Ada tiga hal menurutnya yang menjadi prioritas yang juga sudah diakui secara internasional, yaitu; pangan, air, dan energi. Sarwono juga menyambut baik ide Bupati Kabupaten Gorontalo membuat Limboto Techno Science Park sebagai pusat pembelajaran dan juga pusat komunikasi.

“Kesimpulan saya Gorontalo sudah on track dengan kecepatan yang sangat pesat. Dan saya gembira, bersyukur Pak Bupati berada di garis depan dalam perjuangan merebut masa depan untuk anak-anak dan cucu-cucu kita,” ungkap Sarwono.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Winarni Monoarfa, juga ikut memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Menurutnya, saat ini mereka sedang menyusun RPJMD untuk level provinsi periode 2018-2022. Urgensi dari pertemuan yang digagas oleh Bupati Kabupaten Gorontalo akan direplikasi untuk tingkat provinsi. Apalagi kata Winarni, momen saat ini sangat tepat, dan berharap Pusat Transformasi Kebijakan Publik ikut merumuskan dan mereplikasi apa yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo dalam level penyusunan RPJMD Provinsi Gorontalo.

“Kami ini menginternalisasikan aspek perubahan iklim ini ke dalam level program provinsi, sehingga ini menjadi payung besar untuk Gorontalo dalam lima tahun ke depan, khususnya dengan memasukan keberpihakan terhadap lingkungan. Dengan demikian seluruh sektor akan kita intervensi melalui program ini. Kami berharap Transformasi yang akan menjembataninya,” ujar Winarni.

Direktur Eksekutif Pusat Transformasi Kebijakan Publik, Santi Evelyna, menambahkan bahwa sebagai subjek yang terkena dampak langsung perubahan iklim, kebanyakan masyarakat Indonesia tidak siap menghadapi dampak perubahan iklim. Santi mencontohkan bagaimana petani kebingungan dalam menghadapi pola musim yang tak terduga, namun di sisi lain masyarakat juga kurang paham strategi memitigasi banjir yang effektif dan integratif.

Santi melihat perlu sinergitas antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan ketangguhan terhadap perubahan iklim. “Kabupaten Gorontalo beruntung memiliki pemimpin yang memiliki semangat transformatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan,” tutupnya.



Catatan :

Tentang Pusat Transformasi Kebijakan Publik
Pendirian Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) pada tahun 2014 didorong oleh visi untuk “Mewujudkan pembuatan kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia”. Oleh karena itu, Transformasi berkehendak kuat untuk menjalankan misi dalam rangka:

1. Mendorong pelaksanaan kajian kolaboratif yang berkualitas, yang melibatkan pemerintah, publik, serta mitra domestik dan internasional;
2. Memperkuat jaringan pengetahuan aktif di antara pembuat kebijakan, akademisi, dan komunitas di tingkat nasional dan daerah dalam rangka mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti;
3. Mendorong pembelajaran, praktik terbaik, dan pengembangan kapasitas terkait pembuatan kebijakan di antara para pemangku kepentingan;
4. Memperkuat kapasitas pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi komunikasi kebijakan yang efektif.

Transformasi berkomitmen untuk membangun kesadaran pembuat kebijakan, terutama di tingkat daerah, untuk mengakui pentingnya informasi yang baik untuk menjawab isu-isu kritis, memperdalam pemahaman mereka terhadap permasalahan yang ada, dan menggunakan bukti untuk mencari opsi kebijakan alternatif demi pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tentang Kelompok Kerja API
Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim (Pokja API) dibentuk pada awal program kerjasama antara Pemkab Gorontalo dengan Transformasi. Pokja API ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati No 457/04/VII/2016 tentang Pembentukan Pokja Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Gorontalo. Pokja API beranggotakan 22 orang mewakili unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Tugas pokok Pokja API yakni merumuskan strategi/rencana aksi adaptasi perubahan iklim, dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, RENJA SKPD, dan RKA).

No

Nama Program

SKPD

Anggaran
(Rupiah)

1

Prog. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Dinas Pendidikan

8.415.169.600,00

2

Prog. Pengembangan Lingkungan Sehat

Dinas Kesehatan

1.621.728.500,00

3

Prog. Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular

Dinas Kesehatan

2.520.243.000,00

4

Prog. Rehabilitasi Jalan & Jembatan

Dinas PU

34.230.150.000,00

5

Prog. Pengembangan, Pengelolaan, & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Air lainnya

Dinas PU

371.400.000,00

6

Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah

Dinas PU

8.408.500.000,00

7

Prog. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

BPBD

300.000.000,00

8

Prog.Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

BPBD

654.400.000,00

9

Prog. Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam

BPBD

886.710.875,00

10

Prog. Pengembangan Perumahan

Dinas Perumahan & KP

14.209.800.000,00

11

Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

Dinas LH & SDA

2.158.907.028,00

12

Prog. Pengendalian Pencemaran & Perusakan Lingkungan Hidup

Dinas LH & SDA

210.000.000,00

13

Prog. Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam

Dinas LH & SDA

58.500.000,00

14

Prog. Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Dinas LH & SDA

150.000.000,00

15

Prog. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dinas LH & SDA

2.287.300.000,00

16

Prog. Peningkatan Pelayanan Angkutan (Uji Emisi)

Dinas Perhubungan

1.064.750.000,00

17

Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan

827.345.000,00

18

Prog. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Dinas Pertanian

9.485.625.000,00

19

Prog. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Dinas Pertanian

309.830.000,00

TOTAL

53.940.209.003,00

 

 

Alokasi Dana APBD 2017 – Untuk Kegiatan Perubahan Iklim
(Sumber: RAPBD Kabupaten Gorontalo, 25 Nov 2016)