Pernyataan Pers

Jakarta, Transformasi, 21 September 2014—Pengembangan sektor manufaktur akan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang tak ringan bagi Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Di sektor ini Indonesia kian jauh tertinggal dibanding negara-negara kompetitor utama di Asia, bahkan oleh Bangladesh sekalipun. 

Padahal, sektor manufaktur sangat krusial untuk dapat menyerap tenaga kerja, yang diperkirakan jumlahnya akan terus membengkak seiring kian meledaknya jumlah angkatan kerja baru menjelang puncak masa bonus demografi.  

Demikian pemikiran yang berkembang dalam acara diskusi bertema “Tantangan dan Peluang Ekonomi Global bagi Perekonomian Indonesia” yang diselenggarakan Transformasi, akhir pekan lalu. Diskusi yang digelar di Kantor Transformasi di Graha Iskandarsyah Lantai 11 itu menghadirkan Senior Adviser Transformasi bidang Kajian Ekonomi Jonathan Pincus, Direktur Eksekutif Transformasi Nugroho Wienarto, dan Senior Adviser Transformasi bidang Kebijakan Publik, Sarwono Kusumaatmadja.

Jonathan menyebutkan, sejak tahun 1995 hingga akhir 2013, sektor manufaktur Indonesia tidak pernah lagi tumbuh atau hanya tumbuh 0 persen. Angka tersebut sangat berbeda dengan capaian sejumlah negara Asia, seperti India yang tumbuh 169 persen, Tiongkok sebesar 446 persen, dan Vietnam sebesar 1.397 persen. Bahkan, Bangladesh yang selama ini lebih lekat dengan citra sebagai negera miskin, memiliki pertumbuhan sektor manufaktur sebesar 202 persen. 

Sejak tahun 1990-an, lanjut Jonathan, industri manufaktur Indonesia masih sangat berorientasi ke pasar domestik, bergantung sangat dalam ke impor barang setengah jadi, serta ekspor komoditas pertanian dan sumber daya alam. 

“Indonesia tidak mampu menarik investasi besar di sektor industri komponen elektronik dan perakitan, dua dari subsektor manufaktur yang terus berkembang cepat. Rezim investasi Indonesia membingungkan dan kurang transparan,” kata Jonathan. 

Sebaliknya, Indonesia justru menciptakan hambatan kepada investasi yang ingin masuk. Situasi tersebut berbeda dengan beberapa negara di kawasan seperti Malaysia, Taiwan, dan Filipina, yang secara aktif menarik investor-investor di industri-industri penting tersebut.

Posisi kebijakan Indonesia telah menghambat pertumbuhan produksi barang-barang manufaktur untuk ekspor, melalui  kebijakan yang menghambat investasi asing secara langsung, perizinan impor, dan nilai tukar rupiah yang terlalu tinggi. “Alih-alih mendukung penanaman modal asing dalam industri komponen dan perakitan, Indonesia lebih memilih untuk bergantung kepada ekspor sumber daya alam,” sambung dia. 

Lebih jauh Jonathan mengungkapkan, pasar Indonesia sudah dibanjiri oleh impor barang-barang konsumsi yang murah. Impor barang-barang konsumsi hanya mencapai 1,5 persen dari PDB pada tahun 2012, meningkat setengah persen dari tahun 1995. Peningkatan terbesar justru tidak terhitung untuk barang-barang konsumsi dengan harga murah, seperti baju dan mainan, tetapi yang tercatat adalah barang-barang yang masa gunanya cukup lama, yang biasanya dibeli oleh rumah tangga yang sudah berkecukupan.

Peluang global

Jika mampu menghilangkan hambatan-hambatan produksi, Indonesia mempunyai peluang besar untuk membangkitkan industri manufakturnya. Peluang tersebut didapat seiring adanya perubahan dalam bisnis ekonomi global, yakni penurunan industri manufaktur Tiongkok dan tren meningkatnya permintaan global akan produk manufaktur dari Asia Pasifik. 

Tiongkok, yang memiliki kapasitas ekspor 1.500 miliar dollar Amerika Serikat (AS) dalam industri padat karya, mulai kehilangan daya saing pasar ekspor. Indonesia dapat merebut sebagian dari pasar tersebut. Jika Indonesia mampu merebut 10 persen saja industri manufaktur Tiongkok, tak kurang dari 21 juta lapangan kerja baru akan tercipta. Peluang tersebut besar karena saat ini Indonesia mengalami surplus tenaga kerja sebanyak 20 juta. 

Peluang lain didapat dari pertumbuhan permintaan global terhadap produk manufaktur Asia Pasifik saat ini mencapai 23-24 persen. Angka ini lebih besar dari angka pertumbuhan permintaan produk manufaktur dunia yang pada tahun 2012 berkisar sebesar 14 persen.  

Sementara, Nugroho mengungkapkan, apabila Indonesia mampu menangkap peluang sektor manufaktur global, sangat besar peluang Indonesia mencapai pertumbuhan dua digit dan meningkatkan taraf hidup penduduknya. Hal ini seperti hasil kajian pakar ekonomi Amerika Serikat Gustav Papanek bersama dua pakar ekonomi Indonesia, Suahazil Nazara dan Raden Pardede, yang menyebutkan, dalam periode pertama masa jabatan pemerintahan baru, Indonesia berpeluang menggapai 10 persen angka pertumbuhan pendapatan nasional, serta menciptakan 21 juta lapangan kerja produktif yang layak dari ekonomi global itu. Kajian tersebut terselenggara atas dukungan Transformasi bersama Rajawali Foundation. 

Hasil kajian tiga pakar tersebut kini sudah dibukukan. Transformasi bersama Rajawali Foundation akan meluncurkan buku yang diberi judul “Pilihan Ekonomi untuk Pemerintah Baru” tersebut pada 9 Oktober 2014 di Hotel Four Seasons, Jakarta. Peluncuran buku tersebut akan menghadirkan Presiden terpilih, Joko Widodo, dengan pembicara kunci Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung.

“Kami berharap hasil kajian yang tertuang dalam buku ini dapat membantu pemerintahan baru dalam pengambilan kebijakan ekonomi ke depan,” tandas Nugroho. 
Sarwono menambahkan, sektor manufaktur akan menjadi sektor sangat penting bagi Pemerintahan Jokowi-JK. Bukan hanya demi penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang baik, tetapi juga penting untuk memperkuat basis legitimasi politik Jokowi-JK. Terlebih, ekspektasi publik terhadap pasangan ini sangat tinggi.

“Pemerintahan ini juga harus menyiapkan Indonesia  menghadapi masa bonus demografi, yang akan mencapai puncaknya 2020-2025. Dengan komposisi penduduk 70 persen usia kerja, dibutuhkan lapangan kerja baru yang sangat besar. Jika tidak, bonus demografi akan menjadi beban demografi,” tandas Menteri Kelautan dan Perikanan yang pertama ini. (HAN/Transformasi)