Pernyataan Pers

Jakarta, Transformasi, 11 September 2014--Era reformasi telah berjalan lebih dari 15tahun. Demokratisasi dan kebebasan berpendapat telah jauh berkembang di Indonesia. Namun, perkembangan positif itu belum diikuti dengan perbaikan dalam aspek kualitas hidup. Setidaknya, 43 persen penduduk negeri ini masih hidupdalam kemiskinan absolut (dengan batas kemiskinan 2 dollar AS per hari).  Rendahnya tingkat standard kesehatan dan pendidikan  Indonesia juga menjadi salah satu indikasi masih minimnya tingkat kualitas hidup.

Posisi sebagai negeri yang kaya dengan sumber daya alam pun belum mampu menghadirkan perbaikan dalam kesejahteraan yang memadai, adil, dan merata. Rantai yang putus (missing link) antara potensi dan tingkat kesejahteraan tersebut terletak pada apa yang disebut dengan kebijakan publik. Persoalannya tak hanya tentang ide-ide kebijakan publik yang baik, tetapi juga kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan secara konsisten dan adil.

Dalam upaya  mengatasi persoalan rantai yang putus  terkait persoalan dalam kebijakan publik itulah, Transformasi terpanggil untuk hadir sebagai pusat transformasi kebijakan publik.

“Visi kami adalah membangun jaringan think tank  yang melibatkan pembuat kebijakan, pakar, dan publik dalam menginvestigasi permasalahan publik, mendesain dan mengembangkan solusi, serta mengawasi dan mengevaluasi implementasinya” ujar Direktur Eksekutif Transformasi, Nugroho Wienarto, Kamis (11/9) di Jakarta.

Transformasi, lanjut Nugroho, juga memberikan perhatiankepada munculnya pemimpin-pemimpin dari generasi baru yang memiliki semangat, kemampuan, dan komitmen melakukan sesuatu yang berbeda. Pemimpin seperti ini adalah yang mengutamakan kepentingan rakyat, memprioritaskan upaya pertumbuhan ekonomi, memiliki langkah-langkah tepat dalam implementasikan kebijakan, dan teruji menghadirkan solusi dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial. Parapemimpin tersebut bisa hadir dari provinsi maupun kabupaten dan kota di Indonesia.

Untuk membantu para pemimpin, khususnya para kepala daerah, yang potensial agar memiliki kerangka berpikir yang inovatif dan transformatif, Transformasi dengan didukung oleh Rajawali Foundation sebagai penyandang dana, secara reguler menggelar pelatihan kepemimpinan. Ini seperti melalui program Harvard Kennedy School Indonesia Program tahun 2011, 2012, dan 2013, yang juga menjadi embrio lahirya Transformasi

Ada 58 kabupaten dan kota di Indonesia yang mengirimkanpemimpin-pemimpin potensialnya dalam pelatihan tersebut. Sebagian besar peserta adalah bupati dan wali kota, sebagian lainnya adalah pejabat eselon dua di daerah. Ada pula sejumlah pejabat dari Kementerian Dalam Negeri yang juga turut dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan tersebut.

“Kami secara rutin juga menggelar diskusi menghadirkan para kepala daerah, pengambali kebijakan strategis tingkat nasional, dan pakar, untuk menghasilkan masukan, usulan, dan solusi kebijakan,” papar Nugroho.

Kami dan Rajawali Foundation secara reguler juga mensponsori kegiatan riset kolaboratif yang melibatkan pemerintah, publik domestik, dan mitra riset internasional. Kami juga membentuk jejaring pembuat kebijakan, pakar, dan komunitas. Mendukung pendidikan eksekutif dan forum kebijakan untuk pemimpin Indonesia yang potensial. Kami juga melaksanakan program pengembangan keterampilan dan kemampuan para pejabat di daerah dengan menggandeng universitas dan lembaga riset, melalui metode pembelajaran yang inovatif dan modul yang komprehensif. (Transformasi/HAN).