Pernyataan Pers

Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Dr Raden Pardede (kedua dari kiri), Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof Suahasil Nazara (paling kiri), dan Direktur Eksekutif Transformasi Nugroho Wienarto (keempat dari kiri), saat memberikan keterangan kepada pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (tengah), terkait peluang pemerintah baru meraih peluang pertumbuhan ekonomi sebesar 10 persen. Kegiatan ini merupakan bagian dari acara peluncuran buku "Pilihan Ekonomi yang Dihadapi Presiden Baru" yang digelar oleh Transformasi, Kamis (9/10).
Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Dr Raden Pardede (kedua dari kiri), Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof Suahasil Nazara (paling kiri), dan Direktur Eksekutif Transformasi Nugroho Wienarto (keempat dari kiri), saat memberikan keterangan kepada pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Chairul Tanjung (tengah), terkait peluang pemerintah baru meraih peluang pertumbuhan ekonomi sebesar 10 persen. Kegiatan ini merupakan bagian dari acara peluncuran buku "Pilihan Ekonomi yang Dihadapi Presiden Baru" yang digelar oleh Transformasi, Kamis (9/10).

Jakarta, Transformasi, 13 Oktober 2014--Kebijakan ekonomi Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono  yang sangat bergantung kepada sektor konsumsi dan ledakan harga komoditas di pasar global, kian memperlebar ketimpangan penduduk kaya dan miskin di Indonesia. Karena itu, pemerintah baru diharapkan melakukan perubahan kebijakan ekonomi dengan mendorong insentif bagi tumbuhanya sektor manufaktur berbasis ekspor.

Berkembangnya sektor manufaktur padat karya akan memberi ruang bagi penciptaan lapangan kerja  berkualitas bagi penduduk kelas menengah ke bawah, sehingga  pendapatan per kapita mereka meningkat, dan ketimpangan ekonomi dapat dikurangi.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Pusat Transformasi Kebijakan Publik (PTKP) atau Transformasi, Nugroho Wienarto, di Jakarta, Minggu (12/10).

Dalam periode masa jabatan Presiden SBY yang dibarengi dengan ledakan harga komoditas, tingkat konsumsi riil 40 persen penduduk termiskin hanya sebesar Rp 7 juta (pada tahun 2005) dan bergerak ke angka Rp 8 juta per kapita (pada tahun 2013). Konsumsi riil 40 persen penduduk kelas menengah sebesar Rp 13 juta (2005) menjadi Rp 16,5 juta (2013). Lonjakan  konsumsi riil tertinggi dicapai 20 persen penduduk terkaya, yakni sebesar Rp 33 juta per kapita dan Rp 47 juta per kapita (2013).

“Data tersebut menunjukkan, yang paling diuntungkan oleh kebijakan ekonomi yang mengandalkan ledakan harga komoditas dan konsumsi adalah 20 persen penduduk terkaya, dan 40 persen penduduk termiskin menjadi yang paling tidak diuntungkan. Dengan kata lain, ketimpangan ekonomi kian melebar,” ujar dia.               

Angka ketimpangan tersebut didapatkan setelah menghitung biaya admisnistrasi dan kebocoran kepada penduduk tidak miskin, serta mencakpu manfaat yang diterima penduduk miskin dari berbagai program pemerintah.

Sejak tahun 2005, lanjut Nugroho, nyaris tak ada reformasi kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Pertumbuhan sebesar 6-7 persen pada kurun 2005 hingga 2011, yang kemudian menurun ke kisaran 5-6 persen sejak tahun 2013, lebih dipicu oleh ledakan harga komoditas di pasar global, khususnya komoditas mineral tambang. Sebelum periode ledakan harga komoditas, yang mulai terjadi sejak tahun 2005, pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,5 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang didorong lonjakan harga komoditas tersebut dibarengi dengan kebijakan memperluas konsumsi dalam negeri. Konsumsi yang meningkat tersebut otomatis meningkatkan ekspor, yang harus dibayar dengan pendapatan ekspor yang lebih besar. Tak heran, sepanjang tahun 2014 ini terus terjadi defisit neraca perdagangan, yaitu pada awal tahun tercatat sebesar 430 juta dollar Amerika Serikata (AS) dan sebesar 318,1 juta dollar AS pada Agustus 2014.

Di pihak lain, sejak tahun 2005, permintaan untuk  pekerja berketerampilan rendah cenderung tetap. Ledakan harga komoditas menghasilkan keuntungan ekspor yang tinggi, yang ternyata lebih banyak dinikmati 20 persen penduduk terkaya. Akibatnya, 20 persen penduduk terkaya semakin berada jauh di depan.

Pengembangan manufaktur

Terkait dengan permasalahn tersebut, kata Nugroho, Transformasi mencoba menawarkan solusi untuk pemerintah baru di bawah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, dengan menyusun dan menerbitkan buku berisi strategi kebijakan mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit. Buku berjudul “Pilihan Ekonomi yang Dihadapi Presiden Baru” tersebut karya Profesor Emeritus Bidang Ekonomi Universitas Boston, Gustav F Papanek, dan dua ahli ekonomi Indonesia, Dr  Raden Pardede dan Prof Suahasil Nazara. Bukut tersebut telah diluncurkan pada Kamis (9/10) di Hotel Four Seasons, Jakarta.

“Buku ini semacam roadmap bagi pemerintah baru untuk menggapai peluang pertumbuhan di atas 10 persen. Dengan cara mengembangkan industri manufaktur padat karya berbasis ekspor guna menciptakan lebih banyak tenaga kerja,” kata Nugroho.

Hal senada juga diungkapkan Raden Pardede. Wakil Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) tersebut mengatakan, cara terbaik meningkatkan penghasilan  40 persen penduduk termiskin di Indonesia adalah dengan meningkatkan permintaan tenaga kerja. Caranya dengan transformasi perpindahan tenaga kerja dari sektor informal dan pertanian ke sektor manufaktur.

“Peluang mengembangkan industri manufaktur tersebut terbuka luas karena Tiongkok akan meninggalkan industri padat karya seiring rata-rata usia angkatan kerja mereka yang menua, mereka juga bergerak ke tahap industri bukan padat karya lagi,” kata Raden.

Sebesar 1.500 miliar dollar AS saja ekspor padat karya Tiongkok dapat direbut, ekspor manufaktur Indonesia akan tumbuh 22 persen setiap tahun, pertumbuhan ekonomi tumbuh 10 persen, dan lapangan kerja per tahun yang tersedia sebanyak 4 juta. Dengan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat kelas menengah ke bawah,  otomatis pendapatan 40 persen penduduk termiskin akan meningkat, sehingga mereka  naik sebagai warga berpendapatan menengah.

“Kuncinya adalah reformasi kebijakan ekonomi dan pemerintah harus bekerja keras. Karena ada beberapa hal yang perlu ditempuh untuk menarik investasi asing ke sektor manufaktur dalam negeri,” kata Raden.

Untuk mendorong pengembangan manufaktur, lanjut dia, pemerintah harus mengurangi biaya logistik melalui perbaikan infrastruktur. Investasi publik harus ditingkatkan berlipat ganda. Memberi prioritas dan fasilitas menarik investasi baru di manufaktur, serta bekerjasama dengan swasta untuk membangun infrastruktur dengan pemberian insentif fiskal secara inovatif.

 “Pemerintah perlu mengurangi subsidi, perbaiki penerimaan pajak, alokasikan ke infrastruktur dasar, seperti pembangkit listrik, air, sanitasi, pelabuhan, dan kawasan industri, jalan, dan irigasi. Pemerintah juga harus memproteksi kesejahteraan masyarakat kelompok penghasilan rendah,” kata Raden.

Raden optimistis, jika langkah-langkah reformasi kebijakan ekonomi tersebut ditempuh, pertumbuhan ekonomi di atas 10 persen seperti yang ditulis dalam buku “Pilihan EKonomi yang Dihadapi Presiden Baru” akan berhasil diwujudkan Pemerintahan Jokowi-JK. Dengan demikian, akan tercipta 21 juta lapangan kerja baru pada tahun kelima pemerintahan tersebut, sehingga siap menghadapi periode bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. (HAN/Transformasi)