Pernyataan Pers

Jakarta, Transformasi—Dalam enam tahun terakhir (tahun 2008-2014), rata-rata upah minimum provinsi (UMP) buruh di Indonesia telah naik 115 persen atau lebih dari dua kali lipat. Namun, hanya 20 persen buruh yang menikmati manfaat kenaikan rata-rata UMP yang cukup besar tersebut. Sisanya, 80 persen tenaga kerja tak menerima manfaatnya. Bahkan, tingkat upah mereka cenderung turun, terutama buruh tani dan pekerja sektor informal. Kesejahteraan buruh di Indonesia pun kian timpang.

Demikian hasil analisis Transformasi bersama Profesor Emeritus bidang Ekonomi Universitas Boston, Gustav F Papanek, terhadap situasi ketenagakerjaan di Indonesia dalam enam tahun terakhir, yang diluncurkan Minggu (30/11) di Jakarta. Hasil analisis ini merupakan progress report kedua yang disajikan Transformasi bersama Papanek dalam bulan November 2014 atas sejumlah indikator ekonomi makro Indonesia.

Papanek mengungkapkan, pada tahun 2008, rata-rata UMP di Indonesia berada pada Rp 743.200. Setiap tahun jumlah tersebut terus melonjak, hingga pada tahun 2014 menjadi Rp 1.595.900.

“Dalam enam tahun terakhir, rata-rata upah tenaga kerja sektor  industri naik 39 persen selama periode yang sama, sebagai hasil dari meningkatnya rata-rata UMP, yang naik lebih dari dua kali lipat, yaitu sekitar 115 persen. Buruh di sektor industri pun menerima pendapatan jauh di atas rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia, yang dalam enam tahun terakhir hanya naik 28 persen,” ujar Papanek.  

Sayangnya, lanjut Papanek, peningkatan drastis upah minimum tersebut hanya dirasakan manfaatnya oleh sebagian kecil buruh di Indonesia. Dari 118.864.477 buruh di Indonesia, hanya 23.313.980 buruh yang tercakup oleh upah minimum atau hanya sekitar 20 persen (BPS, 2014). Jumlah yang tercakup tersebut umum berasal dari kelompok buruh yang bekerja di sektor industri, khususnya di perusahaan besar yang masih memperhatikan penerapan upah minimum. Sekitar 80 persen buruh tak terjangkau upah minimum. Mereka ini bekerja di antaranya buruh tani, pekerja informal, buruh bangunan, buruh tidak tetap, dan pekerja rumah tangga.  

“Ini artinya UMP semakin tinggi, tapi sebagian besar buruh justru makin tak sejahtera karena hanya sedikit yang menerima manfaatnya. Yang terjadi justru ketimpangan penghasilan yang makin melebar,” kata Papanek.

Buruh tani paling menderita

Data juga menunjukkan, upah sektor pertanian terus menurun di tengah upah sektor industri yang terus melonjak selama 6 tahun terakhir sejak tahun 2008. Pada tahun 2008, upah di sektor industri hanya sekitar 30 persen di atas rata-rata upah di sektor pertanian. Tapi, pada tahun 2014 ketimpangan itu kini melebar hingga lebih dari 100 persen. Ini berarti upah sektor industri dua kali lipat dibanding upah sektor pertanian pada tahun 2014 ini.

Upah tenaga kerja sektor pertanian selalu lebih rendah dibanding dengan mereka yang bekerja di sektor industri. Bahkan, upah mereka hanya setengah daripada pekerja di sektor industri manufaktur. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kenyataan bahwa sejak tahun 1996 jumlah tenaga kerja di sektor pertanian terus meningkat. Penawaran jumlah tenaga kerja terus meningkat dan lebih besar daripada permintaan tenaga kerja, sehingga makin banyak pekerja tak terlindungi kebijakan upah minimum, atau karena faktor lain terkait penurunan nilai upah mereka seiring terjadinya inflasi. 

Sumber: Papanek (2014), diolah oleh Transformasi
Sumber: Papanek (2014), diolah oleh Transformasi

Pesatnya kenaikan upah di sektor industri membuat industri padat karya di Indonesia menjadi kurang kompetitif di pasar global. Akibatnya, impor manufaktur tumbuh pesat, sedangkan ekspor manufaktur tumbuh lebih lambat. Biaya tenaga kerja yang lebih tinggi juga mengakibatkan padat karya sebagai metode produksi menjadi kurang kompetitif. Hasilnya, banyak pabrik lebih memilih meningkatkan penggunaan mesin dan mengurangi tenaga buruh. Selanjutnya, akibat dari dua kecenderungan itu, pertumbuhan penciptaan lapangan kerja di sektor manufaktur sangat lambat antara tahun tahun 2008 hingga 2014.

Rendahnya permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur, banyak tenaga kerja yang kemudian terdorong masuk ke sektor pertanian dan pekerjaan di sektor informal. Padahal, penghasilan di sektor-sektor tersebut tidak dilindungi oleh kebijakan upah minimum. Akibatnya, penghasilan mereka stagnan, bahkan turun.

Direktur Eksekutif Transformasi, Nugroho Wienarto menambahkan, kenaikan upah minimum tak hanya turut meningkatkan besaran rata-rata upah tenaga kerja di sektor industri, tetapi pada kenyataannya justru mendegradasi penghasilan buruh tani dan buruh sektor informal lainnya.

“Mereka sebagian besar tak dilindungi oleh upah minimum. Jumlah orang yang bekerja di sektor tersebut juga makin banyak seiring tak kompetitifnya industri manufaktur kita. Sementara, kenaikan upah minimum juga menaikkan angka inflasi. Jadi, upah mereka rendah, masih terkena dampak inflasi pula,” tutur Nugroho.

Strategi devaluasi dan kompensasi

Upah tenaga kerja yang terus meningkat sebenarnya tak harus menjadi beban berat bagi daya saing investasi sektor industri manufaktur. Tiongkok membuktikan, seiring kenaikan upah buruh mereka, daya saing manufaktur mereka tetap tinggi. Menurut Nugroho, kuncinya adalah dengan mengurangi biaya tenaga kerja untuk perusahaan sekaligus meningkatkan pendapatan pekerja. Devaluasi nilai tukar mata uang merupakan alat yang paling ampuh untuk menurunkan biaya tenaga kerja dan biaya domestik lainnya dari para eksportir, serta dibandingkan dengan impor. Stabilisasi harga  makanan pokok untuk 40 persen penduduk miskin akan melindungi pendapatan tenaga kerja dan mengurangi dampak inflasi akibat devaluasi. Langkah lainnya dengan mengurangi biaya tenaga kerja, termasuk di antaranya, meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui pemberian pelatihan industri yang disokong oleh pemerintah

Kesukarelaan mengubah sistem pembayaran pesangon juga dapat menjadi solusi berikutnya. Langkah tersebut perlu dibarengi dengan menetapkan zona pemrosesan barang ekspor dalam area upah rendah dengan nilai upah di bawah upah minimum yang berlaku, yang dikompensasikan dengan layanan pemerintah bersubsidi untuk tenaga kerja, seperti perumahan dan kesehatan.

 

“Selanjutnya, pemerintah perlu merevitalisasi sistem pengembalian bea masuk yang memberikan insentif kecil bagi para eksportir, serta untuk perusahaan yang memasok kebutuhan mereka. Langkah-langkah itu perlu diambil sambil terus mengembangkan infrastruktur dan memberantas korupsi,” imbuh dia.

 

Buruh bangunan dan PRT

Di sektor konstruksi, hanya sedikit tenaga kerja di sektor tersebut yang dilindungi oleh upah minimum. Rata-rata upah di sektor konstruksi meningkat 19 persen dari tahun 2008 ke tahun 2014. Angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata upah tenaga kerja sektor industri, tetapi secara signifikan lebih tinggi daripada upah buruh tani. Sebagian besar tenaga kerja di sektor konstruksi merupakan tenaga kerja tidak tetap atau bebas, yang diupah secara harian atau mingguan dengan upah yang setara dengan mereka yang bekerja di sektor pertanian, tapi sedikit lebih tinggi untuk mengimbangi biaya hidup yang lebih besar di daerah perkotaan.

Menurut Papanek, sebagian kecil dari pekerja konstruksi secara permanen dipekerjakan terutama karena mereka lebih terampil dan berpengalaman. Jika majikan mereka perusahaan besar, mereka dapat mengambil manfaat dari kebijakan upah minimum. Jika tidak, mereka digaji dengan upah di bawah upah minimum.

Upah pembantu rumah tangga pernah meningkat sangat cepat sebesar 10 persen (pada 2009); kemudian jatuh beberapa persen, naik lagi, lalu turun lagi hingga tinggal 5 persen. Angka tersebut bertahan lebih dari setahun. Dengan kata lain, selama 6 tahun upah mereka hanya naik total 5 persen atau kurang dari 1 persen. Padahal, dalam periode ini, penghasilan per kapita di negeri ini sedang naik sekitar 3,5 persen per tahun. (HAN-Transformasi)