Pernyataan Pers

Jakarta, Transformasi, 1 Oktober 2014 - Untuk mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, pemerintah sebaiknya membentuk dewan bahari yang kuat dan kredibel, serta dipimpin langsung oleh presiden. Nama dewan bahari dinilai sangat tepat mengingat istilah bahari meliputi di dalamnya maritim, beserta kelautan dan kepulauan, yang merupakan tiga dimensi nusantara yang tak terpisahkan.

Demikian disampaikan oleh Senior Adviser Transformasi bidang Urusan Pemerintahan Sarwono Kusumaatmadja saat menjadi pembicara dalam acara Indonesia Ocean Investment Summit 2014 di Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Rabu (1/10). Dalam diskusi sesi acara tersebut juga hadir selaku pembicara mantan Duta Besar RI untuk Perserikatan Bangsa Bangsa Hasjim Djalal, pakar ekonomi Universitas Indonesia Firmanzah, dengan moderator Penasihat Menteri Kelautan dan Perikanan Sunoto. Acara tersebut dibuka oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C Sutardjo.

Sarwono mengatakan, istilah bahari dapat menjadi jalan tengah kekacauan semantik tentang kata maritim dan kelautan. Pasalnya, bahari mencakup tiga dimensi nusantara, yang terdiri atas kelautan, kepulauan, dan maritim. Selama ini, orang masih mencampuradukkan antara urusan maritim dan kelautan.

“Istilah bahari dulu juga dipakai Bung Karno. Ini sesuai dengan latar belakang presiden baru kita yang merupakan anak ideologi Bung Karno. Jadi, istilah bahari paling tepat digunakan,” lanjut Sarwono.

Kelautan merujuk kepada laut sebagai wilayah geopolitik maupun wilayah sumber daya alam, sedangkan maritim merujuk pada kegiatan ekonomi yang terkait dengan perkapalan, baik armada niaga maupun militer, serta kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan itu, seperti industri maritim dan pelabuhan. Dengan demikian kebijakan kelautan merupakan dasar bagi kebijakan maritim sebagai aspek aplikatifnya.

Visi poros maritim harus ditindaklanjuti dengan menempatkan isu bahari sebagai isu sentral. Hal tersebut membutuhkan pengaturan dalam sebuah kebijakan strategik dan menyeluruh dan lintas sektor, serta berdimenasi global.

“Jangan diberikan urusan ini ke Menko atau Bappenas. Berikan kepada dewan bahari yang berkompeten, berdidikasi, untuk mengurusi ini, dan tim ini dipimpin langsung presiden,” imbuh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini.

Peran dewan bahari meliputi peran makro strategik, penyelaras kerja antarsektor, dan peran taktis operasional. Peran makro strategik meliputi perumusan kebijakan bahari, pemberdayaan Undang Undang Kelautan, harmonisasi peraturan, menetapkan prioritas program poros maritim dunia dan pemanfaatan sumber daya alam kelautan. Kerja antarsektor yang terkait dengan urusan kebaharian sangat membutuhkan harmonisasi agar selaras, guna menghindari egosektoral seperti yang terjadi selama ini. Dewan ini juga harus berperan dalam pemantauan, pelaporan, serta verifikasi program yang berjalan.

Sarwono melanjutkan, untuk posisi ketua harian dalam dewan bahari harus dipegang oleh menteri urusan maritim dan sumber daya kelautan. Nama kementerian urusan maritim dan sumber daya kelautan tersebut merupakan hasil akomodasi terhadap rencana Presiden terpilih Joko Widodo, yang tetap memberi nama “kementerian maritim”.

“Namun, maritim tak bisa berdiri sendiri. Jadi, perlu dimasukkan pula urusan sumber daya kelautan,” kata dia.

Menteri urusan maritim dan sumber daya kelautan tersebut bukan semacam menteri operasional sektor, melainkan lebih mirip dengan menteri coordinator, dengan fokus pada penyerasian kegiatan maritim dan pemanfaatan sumber daya alam kelautan. Menyatukan urusan kemaritiman dengan sekian banyak kementerian dan badan yang sekarang menanganinya tidak mudah dan tidak perlu dilakukan.

“Yang perlu dilakukan adalah aktivasi Dewan Bahari dengan susunan terlampir.
Khusus untuk soal perikanan, bisa diubah nomenklatur kementerian kelautan dan perikanan menjadi kementerian perikanan dan akuakultur (KPA),” ujar dia.

Dengan demikian, KPA bisa menjadi kementerian sektoral, dengan nomenklatur yang sejalan dengan nomenklatur Food and Agriculture Organization yang berada di lingkungan PBB. Hadirnya KPA akan membawa banyak kemajuan dalam perikanan budidaya dan akuakultur, serta memperbaiki kemampuan dan kesungguhan mengendalikan perikanan tangkap.

Selain itu, perlu dicegah upaya mengembalikan urusan perikanan ke Kementerian Pertanian karena pola pikir Kementerian Pertanian adalah mindset daratan yang sulit diubah. Konsolidasi dan pengembangan kelembagaan kebaharian perlu dipusatkan di Dewan Bahari, dan tidak dengan mekanisme menteri koordinator yang konvensional.