Pernyataan Pers

Indonesia Jauh Tertinggal Dibanding Vietnam

dalam Proses Investasi

transformasi
transformasi
Jakarta, Transformasi—Pengurusan perizinan usaha di Indonesia jauh lebih berbelit dibanding negara pesaing utama menarik investasi asing dalam sektor manufaktur padat karya, yaitu Vietnam. Hal ini setidaknya dilihat dari waktu yang diperlukan untuk pengurusan izin usaha di Indonesia yang lebih lama dibanding Vietnam.  Situasi ini menjadi salah satu persoalan utama bagi Indonesia yang saat ini sedang berjuang menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Demikian hasil studi kasus yang dilaksanakan oleh Pusat Transformasi Kebijakan Publik atau Transformasi terhadap daya saing investasi di Indonesia, khususnya di sektor perizinan usaha. Studi kasus yang dilakukan dalam kurun waktu Agustus-Oktober 2015 tersebut dilaksanakan dengan cara membandingkan proses perizinan usaha di Indonesia dengan Vietnam. Selain data sekunder, penelitian ini juga mendasarkan diri dengan data primer dalam bentuk wawancara dengan pelaku usaha di sektor manufaktur berorientasi ekspor, khususnya subsektor furniture.

Penelitian Senior Transformasi, Joanna Octavia, Jumat (9/10), mengungkapkan, Vietnam dipilih sebagai perbandingan atas beberapa alasan.  Pertama, Vietnam adalah pesaing langsung Indonesia untuk mendapatkan invetasi asing dalam sektor manufaktur padat karya, di mana beberapa investasi asing sedang berpindah dari Tiongkok karena meningkatnya upah di negara tersebut.  Kedua, para pemain di industri furnitur telah mengaitkan penurunan ekspor furnitur Indonesia kepada berkurangnya pesanan dengan tajam dari negara-negara barat setelah terjadinya krisis finansial global pada tahun 2007-2008, yang seiring dengan hal itu, pangsa pasar Vietnam dalam industri furnitur global bertumbuh 7 persen pada tahun 2009, sementara Indonesia hanya berhasil menangkap 4,4 persen.

“Karena itu menarik untuk membandingkan keuntungan dan kerugian memulai usaha baru di kedua negara ini, sebagai cara mengukur tingkat daya saing usaha mereka,” kata Joanna.

Dari lima jenis izin usaha, empat di antaranya Vietnam mampu memberikan layanan yang jauh lebih cepat dalam proses pengurusannya dibanding Indonesia. Lima jenis izin usaha tersebut antara lain: registrasi pajak, sertifikat tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), tanda daftar perusahaan (TDP), dan sertifikat investasi. Registrasi pajak di Vietnam hanya membutuhkan waktu 1 bulan, sedangkan di Indonesia 2 bulan. Pengurusan sertifikat tanah di Vietnam membutuhkan waktu 6 bulan, di Indonesia 36 bulan. Pengurusan IMB yang di Vietnam hanya memerlukan waktu 1 bulan, di Indonesia hingga 3 bulan. Pengurusan TDP yang di Vietnam hanya memakan waktu 0,75 bulan, di Indonesia hingga 2 bulan. Hanya dalam pengurusan  sertifikat investasi di Indonesia lebih cepat dibanding Vietnam, yaitu 2 bulan berbanding 3 bulan.

Ada lima faktor utama yang menyebabkan lebih lamanya proses perizinan usaha di Indonesia dibanding Vietnam. Pertama, komitmen Vietnam dalam menarik investasi lebih kuat, khususnya dalam mereformasi kerangka perizinan legalnya dan reformasi pelayanan di lembaga-lembaga terkait dengan investasi. Pejabat perizinan secara umum sangat membantu, dan perusahaan tidak perlu mengandalkan hubungan dengan pejabat tinggi untuk mengatasi rintangan. Di pihak lain, di Indonesia, hubungan baik dengan pejabat tinggi sangatlah penting, dan pejabat perizinan dianggap tidak membantu dan tidak efisien. Situasi ini membuat proses perizinan menjadi lama.

Kedua, kemudahaan perpanjangan untuk izin-izin yang kedaluwarsa. Di Vietnam, perusahaan dapat memanfaatkan sistem perpanjangan otomatis, sedangkan di Indonesia, perpanjangan izin harus dilakukan secara manual. Selain itu, izin di Indonesia mempunyai masa berlaku yang berbeda-beda. Ini berarti perusahaan senantiasa menjalankan proses memperpanjang izin.

Ketiga, perusahaan furnitur (yang menjadi obyek dalam penelitian ini) di Indonesia umumnya terletak di dalam kawasan industri, yang secara teoritik berarti proses perizinannya akan menjadi lebih cepat dan efisien, sebagai cara untuk menarik investasi sektor swasta. Namun, menurut wawancara dengan pejabat eksekutif sebuah perusahaan furnitur, meskipun di Indonesia berlokasi berada di dalam kawasan industri, pabriknya tidak menerima dukungan sebesar pabriknya di Vietnam. Dengan demikian, kawasan industri di Indonesia tidak berhasil menyediakan pelayanan perizinan usaha yang lebih sederhana kepada perusahaan manufaktur. 

Keempat, jumlah izin yang terlalu banyak dan penyebaran geografis otoritas pemberi izin adalah poin negatif utama di Indonesia. Situasi ini membuat perusahaan furniture harus bolak-balik antar institusi yang berbeda-beda untuk mengurus lisensi dan izin yang jumlahnya sangat banyak. Langkah atau Izin pertama dalam mendirikan dan melegalisasikan perusahaan asing di Indonesia dikeluarkan oleh notaris dan pemerintah pusat. Langkah selanjutnya, melibatkan pemrosesan izin fisik, lisensi sektoral, dan registrasi usaha, terutama dikeluarkan oleh pemerintah daerah, serta kecamatan, desa, dan lingkungan sekitar. Seringkali, lisensi yang ditangani oleh kabupaten juga memerlukan surat rekomendasi dari otoritas tingkat kecamatan atau lingkungan. Hal ini menambah satu langkah lagi dalam proses perizinan.

Jumlah lisensi dan izin yang terlalu banyak juga menambah biaya yang diukur dalam uang dan waktu. Untuk secara legal mengoperasikan usaha manufaktur furnitur di Indonesia, perusahaan furniture diharuskan untuk memperoleh total 80 izin, dari mulai izin perusahaan, tanah, dan bangunan, hingga izin perdagangan dan manufaktur.

Kelima, kurangnya transparansi .Keluhan terbesar terhadap proses perizinan usaha bagi perusahaan furniture adalah kurangnya transparansi, terutama terkait dengan dokumen pendukung yang dibutuhkan. Sebagian besar izin di Indonesia membutuhkan sejumlah besar dokumen pendukung, seperti KTP, NPWP, dan surat rekomendasi dari ketua RT/RW. Namun, deskripsi dokumen yang dibutuhkan seringkali tidak jelas. Contohnya, di dalam daftar dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk memperoleh izin ekspatriat tercantum fotokopi paspor pemohon. Dalam proses pengajuan aktualnya, fotokopi hitam putih yang telah disiapkan perusahaan ditolak, dengan alasan itu bukan fotokopi paspor berwarna.  

Pungutan liar

Joanna melanjutkan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa suap bukanlah permasalahan utama, bagi pelaku usaha di kedua negara. Karena, perusahaan sudah menduga akan ada pungutan liar. Hal ini menyiratkan bahwa bukanlah suap itu sendiriyang menjadi masalah, tapi frekuensi permintaan suap. Seiring meningkatnya jumlah izin yang dibutuhkan dan jumlah otoritas perizinan yang terlibat, peluang untuk korupsi juga meningkat.

“Dalam wawancara kami, perusahaan furniture melaporkan telah membayar pungutan liar untuk sebagian besar dari 80 izin yang dibutuhkan, dan dengan demikian, jumlah izin yang terlalu banyak dapat dikatakan sebagai kekurangan utama di Indonesia, karena jumlah izin yang harus diperoleh perusahaan berbanding lurus dengan terjadinya pungutan liar,” papar Joanna.

Penelitian juga mendapati, kedua negara telah menunjukkan peningkatan, tapi Indonesia masih berada di belakang dalam hal kemudahan melakukan usaha.Vietnam terus membuat peningkatan besar dalam bidang perizinan usaha sejak perusahaan furniture membuka fasilitas produksinya tahun 2002. Pada tahun 2006, pemerintah memperkenalkan UU Perusahaan Terpadu (The Unified Enterprise Law) untuk mengatasi beberapa permasalahan yang timbul dari UU Perusahaan (Enterprise Law) Tahun 2000, seperti peningkatan jumlah izin usaha dari sekitar 180 di akhir 2002 menjadi 340 di akhir 2005. The Unified Enterprise Law berupaya menghapus izin-izin yang lebih dibutuhkan untuk registrasi usaha, dengan merinci formulir, prosedur, dan syarat-syarat yang diperlukan.

Peningkatan kinerja Vietnam juga telah dicatat dalam survei Ease Doing Business yang dilakukan Bank Dunia, di mana jumlah prosedur dan waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di negara tersebut telah turun dari 12 prosedur dalam 62 hari di tahun 2004, menjadi 10 prosedur dalam 34 hari di tahun 2015. Selain itu, the International Finance Corporation melaporkan bahwa sejak reformasi lanjutan dalam prosedur perizinan usaha mulai berlaku pada 1 Juni 2010, pemerintah telah sukses menghemat 4 juta dollar AS per tahun untuk sekitar 80.000 usaha di seluruh Vietnam. Salah satu contoh reformasi ini adalah berkurangnya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh izin registrasi usaha, dari 15 menjadi 5 hari kerja.

Peningkatan di Indonesia tidaklah terlalu konsisten. Pada tahun 2004, seorang pengusaha yang ingin memulai usaha di Jakarta harus melalui 12 prosedur yang memakan waktu sekitar 168 hari. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa iklim usaha telah meningkat sejak Perusahaan furnitur mulai mengajukan permohonan untuk memperoleh izin usaha tahun 2011, dengan 11 prosedur yang memakan waktu 49 hari untuk mencapai tahapan registrasi usaha. Pada tahun 2015, jumlah prosedur telah berkurang menjadi 10, tapi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan registrasi telah meningkat menjadi 52,5 hari.

Perkembangan OSS di tingkat daerah untuk memfasilitasi proses perizinan usaha dilaporkan telah berhasil mengurangi waktu, biaya, dan jumlah persyaratan untuk memperoleh izin. Namun, hal ini juga memunculkan dua isu bagi usaha: meningatkan jumlah izin yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, dan menciptakan diskrepansi dalam standar pemrosesan antar kabupaten. Contohnya, dari 176 OSS di tingkat kabupaten, 15 persen (26 OSS) memerlukan 1-2 hari untuk menerbitkan tanda daftar perusahaan (TDP); 44 persen (77 OSS) memenuhi standar nasional, yaitu 3 hari, dan 41 persen sisanya (73 OSS) memerlukan waktu lebih dari 3 hari (Rustiani, Rahman dan Mustafa, 2012).

Meskipun kedua negara telah berhasil menyederhanakan prosedur perizinan usaha, di Vietnam pada tahun 2002 (6 – 12 bulan) tidaklah terlalu berbeda dari Indonesia di tahun 2011 (3 tahun), walaupun dipisahkan oleh selisih sepuluh tahun.

“Jadi, ini menunjukkan bahwa reformasi perizinan usaha di Indonesia terjadi jauh lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara tetangga lain di Asia Tenggara,” ujar Joanna.

Selain itu, terdapat juga kekurangan informasi terkait lisensi dan izin, keduanya terkait hal-hal khusus yang harus dimiliki perusahaan, serta alasan dibalik diperlukannya hal-hal tersebut. Salah satu contoh penting adalah sistem izin gangguan, yang ditujukan untuk mengatasi gangguan dan hambatan yang dihasilkan oleh kegiatan usaha. Sejarah sistem izin usaha dimulai pada tahun 1926, ketika pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan UU Gangguan di bawah legislasi Hinderordonnatie awal, dan “Izin H.O” yang menyertai UU tersebut. Dikeluarkannya UU No. 26 Tahun 2007 tentang Perencanaan Tata Ruang membuat sistem zonasi diperkenalkan pada tahun 2010. Sistem ini ditujukan untuk secara efektif memandu usaha ke lokasi yang lebih tepat dan menghapus penilaian individu terhadap setiap usaha di setiap lokasi, sehingga mengurangi kebutuhan akan izin gangguan. Namun, pada praktiknya, upaya untuk menderegulasi sistem izin gangguan menemui hambatan dari desentralisasi kekuasaan pemerintah, yang menyebabkan pemerintah daerah menggunakan wewenang mereka untuk tetap memakai isu gangguan yang ditimbulkan suatu usaha.

Rekomendasi

Atas temuan tersebut, Transformasi mengajukan sejumlah rekomendasi. Pertama, penghapusan izin-izin yang tidak perlu.Banyaknya izin yang dikeluarkan di semua tingkat pemerintahan menunjukkan perlunya melakukan inventarisasi persyaratan perizinan untuk menggerus konflik dan duplikasi. Salah satu alasan utama menjamurnya izin-izin adalah berbagai tingkat pemerintahan dan lembaga seringkali memiliki kepentingan finansial langsung dalam menciptakan izin-izin baru dan biaya-biaya usaha. Dengan demikian, pemerintah perlu menyederhanakan proses perizinan dengan mengevaluasi kembali dan menghapus izin-izin yang tidak perlu atau tidak dapat dijustifikasi.

Kedua,

sistem pengajuan dan pembayaran online yang berfungsi dengan baik. Peningkatan TIK lain yang dapat dibuat selain sistem pengajuan dan pembayaran adalah mekanisme peringatan yang terdapat di dalam perangkat TIK dan fasilitas perpanjangan otomatis untuk izin-izin yang kedaluwarsa.

Ketiga,

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (30)

transisi yang mulus dari sistem lama ke sistem baru. Menurut laporan, banyak investor masih menyerahkan pengajuan mereka langsung ke kementerian dan lembaga sektoral, atau menunda penyerahannya. Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum terlalu mengenal cara kerja sistem OSS nasional. Tingkat familiaritas ini sebaiknya ditingkatkan melalui upaya pemasaran strategis, contohnya dengan membuat dan menyebarluaskan video langkah demi langkah, dan melaksanakan pelatihan gratis untuk perusahaan-perusahaan mengenai proses perizinan terbaru, atau memberikan update terkait regulasi.

Keempat,

mengintegrasikan sistem perizinan di tingkat pusat dan daerah. Sejak era desentralisasi, otoritas pemberi izin di Indonesia telah tersebar di berbagai tingkatan pemerintah, kementerian, dan lembaga. Saat ini, Indonesia menggunakan dua sistem elektronik: SPIPISE untuk pemrosesan izin tingkat nasional; dan sistem perizinan elektronik di tingkat pemerintah daerah. Pada akhirnya, kedua sistem ini sebaiknya disatukan untuk menghilangkan kebingungan dan memberi jaminan kepada investor bahwa proses perizinan di Indonesia telah terstandardisasi di semua tingkatan.

Kelima, memperluas kewenangan pemberian izin kepada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri: pengalaman perusahaan furniture dalam membuka pabrik di dalam kawasan industri di Indonesia sangat jauh dari memuaskan, karena terbatasnya bantuan yang diperoleh perusahaan. Kawasan industri seharusnya bertujuan untuk mengatasi rezim regulasi yang kaku dan menghambat, dan menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di wilayah tertentu. Di Vietnam dan Tiongkok, serta negara lain dengan prosedur perizinan satu pintu yang berhasil, materi pengajuan diserahkan ke ditangani oleh otoritas di Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri.

Tentang Pusat Transformasi Kebijakan Publik

Transformasi merupakan wadah sekaligus jaringan bagi para pembuat kebijakan, cendekiawan dan masyarakat umum untuk mengkaji berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat. Transformasi dibentuk dan dikelola sebagai jaringan lembaga dalam maupun luar negeri yang berkomitmen mengupayakan pembuatan dan penerapan kebijakan berdasar fakta dengan mencari dan menetapkan jalan keluar permasalahan yang dihadapi, serta memantau dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah tersebut bersama-sama.

Transformasimendasari langkah inovasi kebijakan di Indonesia demi menemukan solusi pragmatis dan teruji untuk mengatasi persoalan ekonomi dan social Paradigma baru dalam inovasi kebijakan publik dapat memberikan sebuah paradigma baru demi perubahan nyata di Indonesia.

Media Contact:

Public Relations Specialist

Muhammad Syarifullah

HP: 08978898998

Email: muhammad.syarifullah@transformasi.org

www.transformasi.org

Communication Specialist

Mohamad Burhanudin

HP: 081-213790386

mohamad.burhanudin@transformasi.org

www.transformasi.org