Pernyataan Pers

Seminar Indonesia Setelah 60 Tahun KAA Bandung Dari Perspektif Maritim
Seminar Indonesia Setelah 60 Tahun KAA Bandung Dari Perspektif Maritim
Jakarta, 7 April 2015-Universitas Queensland bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada dan Transformasi (Center for Public Policy Transformation) mempersembahkan seminar umum sebagai peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika di Bandung.

Enam puluh tahun lalu, lima negara (Birma, Srilanka, India, Indonesia, dan Pakistan) memprakarsai sebuah konferensi internasional yang diselenggarakan di Bandung, Indonesia. Konferensi ini dikenal dengan sebutan Konferensi Asia Afrika Bandung. Di tengah-tengah situasi Perang Dingin, Konferensi ini memprakarsai pembentukan Gerakan Non-Blok, yang menentang konstelasi keamanan dan strategi internasional pada saat itu. Hal ini telah secara signifikan membentuk diplomasi Indonesia dan merupakan landasan untuk kebijakan asingnya, yaitu politik “Bebas Aktif”.

Seminar yang berjudul “Indonesia 60 Tahun Setelah Konferensi Asia Afrika Bandung: Sebuah Perspektif Maritim” akan membahas relevansi Konferensi Asia Afrika Bandung 60 tahun kemudian dan bagaimana Indonesia dengan kebijakan asing Bebas Aktifnya mampu menjaga keseimbangan antara mengamankan kepentingan nasional dan memenuhi tanggung jawab regional dan globalnya.

Di dunia sekarang ini, dimana perbatasan geografis antar negara menjadi tidak pasti dan pergerakan manusia telah bertumbuh secara berlipat ganda, pemerintah dari seluruh dunia menghadapi tantangan yang sama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional mereka sendiri (ekonomi, politik, dan keamanan) dan posisi mereka di kancah internasional.

“Dengan kemunculan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia, penting bagi Australia dan kekuatan regional lainnya untuk mempererat hubungan dengan Indonesia. Ini harus terjadi di sejumlah besar kegiatan, seperti ekonomi dan perdagangan, politik, dan keamanan, kebudayaan, dan seni,” kata Professor Tim Dunne dari Universitas Queensland.

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, telah beberapa kali mengutarakan aspirasinya untuk menghidupkan kembali posisi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Hal ini memiliki konsekuensi terhadap posisi Indonesia di dunia Internasional. Patut dicatat bahwa Indonesia telah turut mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Undang-Undang Kelautan (UNCLOS) tahun 1982, dan karena itu, harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Konvensi tersebut dalam menangani isu-isu maritim.


I Made Andi Arsana, PhD mengatakan “UNCLOS 1982 adalah Konvensi terkini dan paling komprehensif mengenai undang-undang kelautan. Indonesia, sebagai negara kepulauan, memang memperoleh banyak manfaat dan hak atas lautnya, tetapi selain itu Indonesia pun menghadapi berbagai tantangan dalam menentukan atau mengklaim zona maritim secara penuh, sesuai dengan UNCLOS. Pada akhirnya, mustahil bagi Indonesia untuk mengklaim wilayah maritim berdasarkan UNCLOS tanpa adanya tumpang tindih dengan tetangganya.”

Menurut Professor Hasjim Djalal “Negara maritim adalah negara yang tahu bagaimana menggunakan, melindungi, dan membela ruang serta sumber daya maritimnya. Karena itu, Pemerintah Indonesia mengemban peran dan tanggung jawab penting tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga di dalam wilayah regionalnya. ”

Menambahkan apa yang dikatakan oleh Profesor Tim Dunne dan Profesor Hasjim Djalal, Nugroho Wienarto, Executive Director Transformasi mengatakan bahwa Indonesia memiliki dua visi utama dalam mewujudkan cita-cita sebagai poros maritim dunia, yaitu mensejahterakan bangsa Indonesia dengan segala kekayaan laut yang ada di dalamnya, dan menjadi negara kelautan yang berdaulat. Indonesia harus melakukan “defense for security and prosperity”, sehingga Pemerintah Indonesia ke depan bisa memiliki peran yang lebih besar di kelautan dunia, terutama di kawasan ASEAN, dan Asia Pasifik. Beberapa kebijakan sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait seperti moratorium perizinan kapal-kapal asing, dan menambah kekuatan armada laut Indonesia.