Pernyataan Pers

image by katadata com
image by katadata com
Jakarta, Transformasi—Dunia usaha menyambut positif rencana pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi pada bulan Mei 2015 ini. Paket kebijakan tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi oleh sektor industri padat karya nasional, khususnya problem penurunan daya saing Indonesia.

Hal tersebut mengemuka dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi dan Dukungan Kebijakan Pengembangan Industri Nasional Padat Karya dan Berorientasi Ekspor” di Kantor Kementerian bidang Perekonomian, Jakarta, awal April lalu. Acara tersebut dihadiri sejumlah pelaku industri padat karya nasional dan perwakilan beberapa asosiasi industri nasional, perwakilan Kementerian Perekonomian, Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Kegiatan yang merupakan hasil kerjasama antara Kemenko Perekonomian, Transformasi dan CReco dihadiri oleh Menko Perekonomian Sofyan Djalil, yang memberikan sambutan dan menyempatkan diri berdialog dengan para pelaku usaha. Dari FGD ini diinventarisasi masukan-masukan dari kalangan dunia usaha sebagai bahan penyusunan paket kebijakan ekonomi pemerintah.

Head of Business PT Lung Cheong Brother Industry, Iskandar Surya, mengatakan, Indonesia, lanjut Iskandar, memiliki kesempatan menarik investor yang lebih besar dalam 10-15 tahun ini. Tapi, jika pemerintah tak membuat kebijakan yang lebih baik di sektor ekonomi, terutama mengurangi hambatan birokrasi, investor akan beralih ke negara-negara lain yang lebih menjanjikan.

“Peluang kita merebut pasar ekspor masih sangat besar. Perusahaan kami, misalnya, dengan produk boneka dan mainan anak-anak masih bisa menembus ke semua benua.” ujar Iskandar.

Oleh karena itu, lanjut dia, pihaknya 100 persen mendukung paket kebijakan ekonomi pemerintah yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Dia yakin, dengan paket kebijakan yang lebih baik, Indonesia bisa memanfaatkan peluang ekspor lebih luas lagi.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat, mengungkapkan, pengembangan industri padat karya bertujuan untuk penciptaan lapangan kerja seluas-seluasnya bagi rakyat Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang Undang 1945.
“Dalam industri padat karya ini, kita memang agak tertinggal dari negara-negara pesaing. Tapi masih ada kesempatan kita untuk mengejarnya selama semua elemen bangsa, seperti pemerintah, DPR, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pengusaha, kembali melihat kepentingan nasional,” kata Ade.

Dalam FGD tersebut, banyak masukan yang diberikan oleh peserta. Masukan-masukan tersebut terangkum dalam empat pokok permasalahan, yaitu yakni ketenagakerjaan, perizinan, infrastruktur, dan akses pasar internasional.

Di sektor ketenagakerjaan, kebijakan upah menjadi persoalan utama. Peningkatan upah minimum hingga 40 persen dirasakan memberatkan industri. Pemerintah diharapkan perlu membuat kepastian, setidaknya hingga lima tahun kedepan terkait upah minimum, dengan mengukur kenaikan inflasi riil dan harga bahan pokok.

Di sejumlah negara industri, seperti Tiongkok, upah minimum, bahkan, tak lagi diterapkan. Pasalnya, perusahaan umumnya sudah mampu membayar di atas rata-rata. Jika produktivitas dan kualitas tenaga kerja kita baik, sebenarnya tidak menjadi masalah bagi pengusaha untuk membayar gaji yang relatif tinggi.

“Di Tiongkok, perusahaan tak berani membayar murah karena takut ditinggal karyawannya. Tapi, di sana produktivitas karyawan tinggi dan rata-rata pendidikannya lebih baik daripada pekerja di Indonesia. Ini yang ke depan perlu diperbaiki dalam paket kebijakan ekonomi ke depan,” ungkap, Ketua Asosiasi Pengusaha Mainan Indonesia (APMI) Sudarman Wijaya.

Perizinan menjadi problem berikutnya. Izin HO (gangguan), misalnya, selama ini seringkali menjadi penghambat ekspor. Pasalnya, pemberian izinnya memakan waktu relatif lama, dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Padahal, izin HO menjadi salah stau syarat untuk mengurus perizinan ekspor. Izin HO ini dikeluarkan oleh pemerintah kota atau kabupaten.

Infrastruktur adalah problem yang juga mendesak untuk dibenahi. Harga listrik, misalnya, Indonesia saat ini menjadi yang tertinggi di Asia, yaitu sebesar 11 sen dollar AS per KwH. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding harga listrik di Vietnam dan Korea Selatan yang masing-masing sebesar 6 sen dollar AS per KwH.
“Listrik adalah faktor yang sangat menentukan bagi daya saing industri padat karya. Jika harganya mahal, kita sulit bersaing. Kami berharap ini juga menjadi bagian dalam paket kebijakan ekonomi,” kata Ade.

Selain kendala internal, kendala eksternal untuk kegiatan ekspor komoditas Indonesia ke luar negeri juga perlu dicarikan solusinya. Salah satu kendala eksternal tersebut adalah akses pasar yang masih terbatas.

Banyak industri dalam negeri yang memiliki potensi untuk menjangkau pasar ekspor yang lebih luas kesulitan mendapatkan akses pasar internasional. Hal ini karena Indonesia belum menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara di beberapa kawasan yang potensial, seperti Eropa dan Turki. “Saya yakin, jika perdagangan bebas ini dibuka, kita bisa mendorong ekspor produk kita lebih baik lagi,” sambung Ade.

Direktur Eksekutif Pusat Transformasi Kebijakan Publik Nugroho Wienarto, mengatakan, mengembangkan industri manufaktur padat karya berorientasi ekspor menjadi solusi terbaik bagi Indonesia saat ini untuk menciptakan lapangan kerja lebih banyak lagi. Dengan sumber daya manusia yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk mencapainya. “Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah meningkatkan daya saing. Masukan-masukan dari dunia usaha sangat penting karena problem daya saing kita memang di situ,” kata dia.

Paket kebijakan
Pada kesempatan tersebut, Sofyan Djalil mengungkapkan, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla sangat mendukung pemberian kemudahan berinvestasi bagi swasta. Saat ini, pemerintah sedang merevisi kebijakan-kebijakan ekonomi terkait pengembangan industri nasional agar lebih baik lagi.

Mengenai paket kebijakan ekonomi, pemerintah akan mengesahkannya pada tahun 2015. Masukan-masukan dari dunia usaha sangat dibutuhkan agar paket kebijakan ekonomi tersebut sesuai kebutuhan pengembangan sektor industri padat karya berorientasi ekspor, serta menarik investasi lebih besar lagi.

“Yang terpenting bagi kita terkait investasi ini adalah menciptakan lapangan kerja, ada modal minimum untuk berinvestasi, dan kandungan lokal,” tandas Sofyan.
Deputi Kepala Bappenas bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah, Rahma Iryanti, menambahkan, pada bukan April 2015, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemberian insentif bagi perusahaan padat karya berorientasi ekspor. Fokus pemerintah saat adalah memaksimalkan kawasan industri untuk menciptakan lapangan kerja. Hal-hal lain yang juga menjadi perhatian adalah penyelesaian masalah antara kawasan industri satu dan yang lain, serta kemudahan untuk memperluas akses pasar.

“HS (harmonized system) code berbeda antarnegara, sehingga bermasalah ketika perusahaan akan melakukan ekspor. Hal ini yang akan kami coba cari solusinya,” imbuh Rahma. (HAN-Transformasi)


Tentang Pusat Transformasi Kebijakan Publik
Transformasi merupakan wadah sekaligus jaringan bagi para pembuat kebijakan, cendekiawan dan masyarakat umum untuk mengkaji berbagai masalah yang muncul di tengah masyarakat. Transformasi dibentuk dan dikelola sebagai jaringan lembaga dalam maupun luar negeri yang berkomitmen mengupayakan pembuatan dan penerapan kebijakan berdasar fakta dengan mencari dan menetapkan jalan keluar permasalahan yang dihadapi, serta memantau dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah tersebut bersama-sama.

Transformasi mendasari langkah inovasi kebijakan di Indonesia demi menemukan solusi pragmatis dan teruji untuk mengatasi persoalan ekonomi dan social Paradigma baru dalam inovasi kebijakan publik dapat memberikan sebuah paradigma baru demi perubahan nyata di Indonesia.

Media Contact:
Communications Director
Fardila Astari
HP: 081 905 218842
Email: fardila.astari@transformasi.org
www.transformasi.org

Communication Specialist
Mohamad Burhanudin
HP: 081 213 790386
Email: mohamad.burhanudin@transformasi.org
www.transformasi.org