Pernyataan Pers

 

Awal Mei 2015 ini, Badan Pusat Statistik (BPS), mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2015 hanya 4,71 persen. Selain di bawah target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang sebesar 7 persen, angka tersebut juga di bawah pertumbuhan ekonomi periode sama tahun lalu yang sebesar 5,14 persen. 

Pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah tersebut seakan menjadi rentetan panjang atas capaian-capaian yang kurang memuaskan  Jokowi-Kalla di bidang ekonomi dalam enam bulan terakhir.  seakan nyaris tak kuasa mengendalikan inflasi kenaikan harga  pokok dan biaya transportasi umum, yang terus meroket usai kebijakan  harga bahan bakar minyak.

Di bidang perdagangan dan industri pun belum terlihat ada gebrakan berarti. Defisit neraca transaksi berjalan, bahkan, diprediksi bakal melonjak ke level 2-3 persen pada Kuartal II-2015 ini. Ekspor yang diharapkan hadir sebagai penyelamat di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, kenyataannya justru anjlok sebesar 5,98 persen (BPS Mei 2015).

Merespons perkembangan ekonomi yang kurang menguntungkan, pada 16 Maret 2015 lalu, pemerintah sempat mengumumkan enam paket kebijakan ekonomi untuk tujuan reformasi struktural ekonomi dan perbaikan defisit neraca transaksi berjalan (gambar 2).

Sayangnya, paket kebijakan yang belum kunjung disahkan tersebut masih belum menyentuh akar persoalan yg menjadi tujuan paket kebijakan itu. Bea masuk antidumping, misalnya, membutuhkan waktu pembuktian yang sangat lama. Jika dalam jangka menengah tujuannya adalah mengendalikan impor, justru yang harus dituju adalah penguatan industri substitusi impor.

Sumber:  Transformasi