Pernyataan Pers

Pusat Transformasi kebijakan Publik (Transformasi) bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan program penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan Kabupaten Gorontalo untuk mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan daerah
Pusat Transformasi kebijakan Publik (Transformasi) bersama Pemerintah Kabupaten Gorontalo melakukan program penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan Kabupaten Gorontalo untuk mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan daerah
Kabupaten Gorontalo Serius Menangani Dampak Perubahan Iklim Di Daerahnya

 

Gorontalo, Transformasi--Indonesia adalah salah satu negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Berdasarkan kajian Asian Development Bank (ADB) tahun 2014, kerentanan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian 6-7 persen terhadap PDB per tahun. Oleh karena itu, pengintegrasian adaptasi perubahan iklim dalam rencana pembangunan, khususnya di daerah, mendesak untuk dilakukan.

Panasihat Senior Transformasi, Sarwono Kusumaatmadja, yang ditemui dalam konferensi pers di kantor Bupati Gorontalo (3/7), mengatakan, rencana pembangunan daerah menjadi titik perhatian yang vital dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, mengingat pembangunan daerah adalah ujung tombak pembangunan nasional dalam sistem otonomi daerah yang saat ini diterapkan di Indonesia.

Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sendiri juga telah mengamanatkan, urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan yang bersifat wajib. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup tersebut memiliki 7 (tujuh) subbidang, yang masing-masing terdapat pembagian peran/tugas antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Terkait dengan hal tersebut, Sarwono mengatakan, Transformasi berkomitmen untuk membantu Pemerintah Kabupaten Gorontalo untuk menyusun strategi Adaptasi Perubahan Iklim (API) dan mengintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan atas dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui Indonesian Climate Change Trust Fund (ICCTF) yang berlangsung sejak hari ini hingga Februari 2017.

Kabupaten Gorontalo dipilih sebagai lokasi program ini karena merupakan salah satu daerah di Indonesia yang paling rentan terhadap perubahan iklim menurut Direktur Program Transformasi, Nazla Mariza. Selain itu, pertimbangan didasarkan atas adanya data awal berupa Kajian Penilaian Kerentanan tingkat Propinsi Gorontalo yang dilakukan oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim di tahun 2011. Faktor yang juga penting adalah baru terpilihnya kepemimpinan baru di Kabupaten Gorontalo yang memiliki perhatian besar pada bidang lingkungan hidup.

Lebih jauh Nazla mengatakan, program ini memiliki dua tujuan. Pertama, meningkatkan pemahaman mengenai dapak perubahan iklim bagi segenap jajaran Pemkab Gorontalo, termasuk eksekutif dan legislatif, perwakilan pemerintah provinsi, serta instansi kunci dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gorontalo. Target sasaran untuk tujuan ini juga termasuk elemen masyarakat dan dunia usaha. Kedua, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah sasaran untuk menyusun strategi adaptasi perubahan iklim bersama para pemangku kepentingan dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan daerah.

“Kami berharap dapat bekerja bersama pemda setempat serta berbagai pemangku kepentingan terkait, seperti perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, media, dan masyarakat rentan untuk bersama-sama menyusun strategi API yang sesuai kebutuhan dan prioritas di daerah, “ ujar Nazla.
Diharapkan nantinya proses pengintegrasian API ini dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lain maupun pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Sehingga dapat memicu proses yang sama di daerah lainnya di Indonesia.

Gorontalo berkomitmen
Bupati Gorontalo, Dr. Nelson Pomalingo, terbuka terhadap rencana program pengintegrasian API ke dalam rencana pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo. Komitmen senada juga telah ditegaskan Bappeda setempat, sebagai badan yang menjalankan fungsi koordinasi dalam perencanaan sektor pertanian, infrastruktur, perikanan, dan kesehatan.
Nelson berharap program ini bisa meningkatkan kapasitas Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD), dan jajaran lain yang terkait dalam penyusunan strategi adaptasi perubahan iklim dan mengintegrasikannya ke dalam rencana pembangunan daerah di wilayahnya. “Semoga Kabupaten Gorontalo bisa menjadi role model bagi pemerintah daerah lain di Indonesia,” imbuhnya.

Tentang Pusat Transformasi Kebijakan Publik
Pendirian Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) pada tahun 2014 didorong oleh visi untuk berkontribusi terhadap proses desentralisasi melalui penguatan kredibilitas, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah daerah untuk mengelola pemerintahannya secara lebih efektif melalui kebijakan yang efektif. Misi Transformasi adalah untuk mempromosikan pengetahuan, bukti, dan praktik terbaik sebagai basis dari proses pembuatan kebijakan dan mendorong keterlibatan pemangku kepentingan di dalam proses tersebut.
Tranformasi bekerja sama dengan kelompok jaringan para pemikir (think tank groups) dalam melaksanakan penelitian kebijakan, analisis studi kasus, dan memfasilitasi forum kebijakan yang melibatkan walikota dan bupati untuk mengidentifikasi rekomendasi terbaik bagi pembuat kebijakan.
Transformasi berkomitmen untuk membangun kesadaran pembuat kebijakan, terutama di tingkat daerah, untuk mengakui pentingnya informasi yang baik untuk menjawab isu-isu kritis, memperdalam pemahaman mereka terhadap permasalahan yang ada, dan menggunakan bukti untuk mencari opsi kebijakan alternatif demi pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tentang ICCTF
Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) merupakan instrumen kunci bagi pemerintah Indonesia dalam mencapai target mitigasi dan adaptasi melalui implementasi RAN/RAD-GRK dan RAN-API. Dengan mendorong dan menyalurkan sumber daya domestic dan pendanaan internasional ke proyek-proyek yang selaras dengan rencana pelaksanaan RAN/RAD-GRK, ICCTF mendukung target penurunan emisi Indonesia sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030. ICCTF adalah satu-satunya institusi trust-fund untuk pendanaan perubahan iklim di Indonesia yang dilengkapi dengan mandat pemerintah. Informasi selengkapnya dapat dibaca di http://www.icctf.or.id

Media Contact:
Public Relations Specialist
Muhammad Syarifullah
HP: 08978898998
Email: muhammad.syarifullah@transformasi.org
www.transformasi.org

 

Gallery