Pernyataan Pers

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal Paparkan Studi Kasus E-Kinerja Pemkot Banda Aceh
Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal Paparkan Studi Kasus E-Kinerja Pemkot Banda Aceh
Di era desentralisasi, pemerintah daerah dituntut melakukan terobosan inovasi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik untuk melayani dan menyejahterakan rakyatnya. Kota Banda Aceh adalah satu dari beberapa daerah yang telah bertekad merintis jalan menuju tata pengelolaan pemerintahan yang baik melalui program e-kinerja, yaitu sistem manajemen sumber daya manusia berbasis internet yang memungkinkan pelacakan kegiatan staf dan tingkat produktivitas secara nyaris dalam waktu nyata.

Langkah pertama yang ditempuh Pemkot Banda Aceh untuk mengimplementasikan e-Kinerja adalah menyusun regulasi terkait program pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kerja pemerintahan. Regulasi tersebut di susun dalam rangka untuk memastikan agar agenda-agenda e-Kinerja itu masuk ke dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah secara resmi.

Basis operasional dari e-Kinerja di Banda Aceh ini adalah pemanfaatan infrastruktur jaringan digital dengan perangkat lunak yang gratis dan terbuka (free and open source software). Perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menunjang e-Kinerja tersebut dikendalikan dengan sebuah pusat data/data center, yang menjadi pusat database dan layanan server untuk seluruh Kota Banda Aceh.

Melalui jaringan yang terkoneksi secara simultan itu, pimpinan pemerintahan dan kepala-kepala dinas dapat melakukan analisis pekerjaan dan analisis beban kerja untuk staf mereka. Staf di jajaran birokrasi juga dapat melaporkan kegiatan hariannya ke dalam aplikasi berbasis web dan atasan langsungnya sehingga dapat memberikan persetujuan dalam waktu secepatnya. Lalu, sebuah unit penilaian independen memverifikasi masukan dan persetujuan tersebut. Proses yang cepat dan efisien ini memotong jalur birokrasi yang panjang dengan demikian tugas-tugas pemerintahan dan layanan masyarakat bisa dilaksanakan dengan lebih cepat.

Alhasil, Kota Banda Aceh yang sejak tahun 2000 sering mendapatkan penghargaan dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik seperti antara tahun 2009-2015, mendapatkan sejumlah penghargaan dalam layanan umum berkat e-Kinerja ini, termasuk pengakuan tertinggi untuk kebersihan, manajemen lalu lintas, udara bersih, pengembangan perumahan, akses ke teknologi dan informasi, tata kelola pemerintahan yang baik, dan manajemen perkotaan. Penilaian audit wajar tanpa pengecualian selama tujuh kali berturut-turut sejak 2008 pun sukses mereka raih. Hingga akhir 2014, sebanyak 38 organisasi yang telah mengadopsi e-Kinerja.

“Salah satu pelajaran penting yang bisa diambil dari studi kasus e-kinerja Banda Aceh adalah kemauan pemimpin dalam menciptakan perubahan tata kelola pemerintahan ke arah yang lebih baik, dan dukungan dari seluruh perangkat daerah. Proses menarik dari e-kinerja adalah memberikan ruang partisipasi yang luas untuk masyarakat. Setiap perubahan pasti akan menghadapi berbagai tantangan, dan dukungan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan” ujar Executive Director Transformasi, Juni Thamrin Ph.D.

Penyusunan studi kasus “e-Kinerja Banda Aceh: Mereformasi Birokrasi melalui Peningkatan Manajemen Aparatur Negara” yang disusun oleh Pusat Transformasi Kebijakan Publik dan Lee Kwan Yew School of Public Policy dan didukung oleh Rajawali Foundation.

“Transformasi mengemban visi mewujudkan pembuatan kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia, dan bersama dengan Rajawali Foundation akan terus mendorong pembelajaran, praktik terbaik, dan pengembangan kapasitas terkait pembuatan kebijakan di antara para pemangku kepentingan,” tambah Program Senior Manager Rajawali Foundation Anugraha Dezmercoledi.

Ada beberapa studi kasus lain yang rencananya akan diluncurkan oleh Transformasi dengan pemerintah daerah berbeda. Dalam waktu dekat Transformasi berencana mengeluarkan studi kasus “Puskesmas Kota Pekalongan: Mereformasi Manajemen Perawatan Kesehatan Primer”. Setiap studi kasus nantinya akan didiseminasi, didiskusikan, dan menjadi materi bagi studi kasus beragam kegiatan ilmiah, seperti pelatihan dan seminar, yang ditujukan bagi peningkatan kapasitas pemimpin-pemimpin daerah.

Tentang Pusat Transformasi Kebijakan Publik
Pendirian Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) pada tahun 2014 didorong oleh visi untuk “Mewujudkan pembuatan kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia”. Oleh karena itu, Transformasi berkehendak kuat untuk menjalankan misi dalam rangka: Mendorong pelaksanaan kajian kolaboratif yang berkualitas, yang melibatkan pemerintah, publik, serta mitra domestik dan internasional; Memperkuat jaringan pengetahuan aktif di antara pembuat kebijakan, akademisi, dan komunitas di tingkat nasional dan daerah dalam rangka mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti; Mendorong pembelajaran, praktik terbaik, dan pengembangan kapasitas terkait pembuatan kebijakan di antara para pemangku kepentingan; Memperkuat kapasitas pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi komunikasi kebijakan yang efektif.

Tranformasi bekerja sama dengan kelompok jaringan para pemikir (think tank groups) dalam melaksanakan penelitian kebijakan, analisis studi kasus, dan memfasilitasi forum kebijakan yang melibatkan walikota dan bupati untuk mengidentifikasi rekomendasi terbaik bagi pembuat kebijakan.

Transformasi berkomitmen untuk membangun kesadaran pembuat kebijakan, terutama di tingkat daerah, untuk mengakui pentingnya informasi yang baik untuk menjawab isu-isu kritis, memperdalam pemahaman mereka terhadap permasalahan yang ada, dan menggunakan bukti untuk mencari opsi kebijakan alternatif demi pengambilan keputusan yang lebih baik.

Gallery