Pernyataan Pers

Gorontalo - Kepala Kelompok Kerja (Pokja) API dan tim ahli Pusat Transformasi kebijakan Publik hari ini (22/9) memaparkan hasil kajian kerentanan dan risiko perubahan iklim kepada Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo, dan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Hendra Abdul. Sesuai hasil pertemuan Pokja sebelumnya, isu adaptasi perubahan iklim akan dimasukan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD dan rencana kegiatan dan anggaran (RKA) SKPD 2017.

Peneliti Perubahan Iklim Transformasi Dr Armi Susandi menyebutkan bahwa terdapat 4 kerentanan perubahan iklim di Kabupaten Gorontalo yaitu banjir, kekeringan, longsor, dan epidemi dan penyakit. Tercatat 27 daerah rentan banjir, 23 daerah rentan longsor, 41 daerah rentan kekeringan, dan 10 daerah rentan epidemi dan penyakit.

Secara geografis wilayah Kabupaten Gorontalo bagian tengah cenderung rentan terhadap banjir disebabkan topografinya yang lebih rendah dan curah hujannya cenderung tinggi. Kerentanan longsor terjadi di wilayah bagian utara dan selatan dikarenakan kemiringan lerengnya yang curam dan kekuatan lapisan tanahnya yang tidak stabil. Kekeringan bervariasi di semua wilayah Kabupaten Gorontalo mengikuti pola curah hujan setiap tahun. Setiap daerah diharapkan waspada penyebaran epidemi dan penyakit saat transisi musim hujan menuju kemarau.

Setiap daerah rentan memerlukan aksi adaptasi yang berbeda. Sebut saja daerah rentan banjir seperti Bakti, Toyidito, Pulubala, memerlukan aksi adaptasi struktural seperti memperkuat tanggul sungai, penataan sungai, dan perbaikan drainase. Sedangkan daerahLabanu, Buhu, Toyidito memerlukan penanganan banjir dari wilayah hulu.

Untuk kegiatan non-struktural, kegiatan yang diusulkan yaitu pengembangan sistem informasi pengawasan, peringatan dini, dan kerentanan banjir berbasis situs dan telepon pintar. Melalui dinas pendidikan dan lingkungan hidup, aksi adaptasi perubahan iklim disarankan untuk dimasukan ke dalam kurikulum dan materi pendidikan di sekolah.

Dampak perubahan iklim yang semakin nyata membuat Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo memprioritaskan pelaksanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017, dan merumuskan rencana kerja bersama/joint plan SKPD. Bupati juga mengharapkan adanya kemitraan antara pemerintah dan swasta berupa pendanaan kegiatan adaptasi perubahan iklim di Kabupaten Gorontalo.

“Kerentanan yang semakin meningkat akan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, merupakan keharusan memasukan isu adaptasi perubahan iklim ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengha Daerah (RPJMD) 2016-2021, dan mengintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan tahunan, yakni Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2017.

Direktur Eksekutif Pusat Transformasi Kebijakan Publik Juni Thamrin menambahkan bahwa apa yang dilakukan oleh Kabupaten Gorontalo menunjukan komitmen pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas, dan KLHK, serta pemerintah daerah dalam melakukan aksi adaptasi perubahan iklim. Apalagi Indonesia akan berpartisipasi dalam COP 22 di Marrakech pada bulan November 2016. Juni berharap ajang ini bisa menjadi promosi keberhasilan pemimpin daerah dalam melakukan aksi-aksi perubahan iklim.

Tentang Pusat Transformasi Kebijakan Publik

Pendirian Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) pada tahun 2014 didorong oleh visi untuk “Mewujudkan pembuatan kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia”. Oleh karena itu, Transformasi berkehendak kuat untuk menjalankan misi dalam rangka: Mendorong pelaksanaan kajian kolaboratif yang berkualitas, yang melibatkan pemerintah, publik, serta mitra domestik dan internasional; Memperkuat jaringan pengetahuan aktif di antara pembuat kebijakan, akademisi, dan komunitas di tingkat nasional dan daerah dalam rangka mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti; Mendorong pembelajaran, praktik terbaik, dan pengembangan kapasitas terkait pembuatan kebijakan di antara para pemangku kepentingan; Memperkuat kapasitas pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi komunikasi kebijakan yang efektif.

Tranformasi bekerja sama dengan kelompok jaringan para pemikir (think tank groups) dalam melaksanakan penelitian kebijakan, analisis studi kasus, dan memfasilitasi forum kebijakan yang melibatkan walikota dan bupati untuk mengidentifikasi rekomendasi terbaik bagi pembuat kebijakan.

Transformasi berkomitmen untuk membangun kesadaran pembuat kebijakan, terutama di tingkat daerah, untuk mengakui pentingnya informasi yang baik untuk menjawab isu-isu kritis, memperdalam pemahaman mereka terhadap permasalahan yang ada, dan menggunakan bukti untuk mencari opsi kebijakan alternatif demi pengambilan keputusan yang lebih baik.

Media Contact:

Public Relations Specialist

Muhammad Syarifullah (Syarif)

HP: 08978898998

Email: muhammad.syarifullah@transformasi.org

www.transformasi.org