Pernyataan Pers

Transformasi Roundtable Series (TRS) 2 adalah kelanjutan dari diskusi TRS 1 yang diadakan pada November 2015 melibatkan KKP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perbankan, lembaga penjaminan, perusahaan pengolahan produk perikanan, asosiasi-asosiasi di sektor perikanan, pelaku usaha perikanan, akademisi bidang perikanan, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat.

TRS 2 akan mengkonfirmasi bahwa output yang dihasillkan pada diskusi sebelumnya dapat memenuhi kriteria ekologi dan lingkungan, sosial, dan legalitas usaha/ ESG (Ecosystem Environment Social Governance), serta dapat diaplikasikan oleh pihak perbankan dan pelaku usaha. Diskusi kali ini juga membahas pemeringkatan industri perikanan dari sisi risiko usaha.

Tingkat risiko usaha perikanan ditandai dengan empat kelas yaitu biru, hijau, kuning, dan merah. Kelas biru menandakan risiko usaha yang sangat rendah dengan bobot risiko 0%-24,9%, kelas hijau (risiko usaha rendah, bobot risiko 25%-49,9%), kelas kuning (risiko usaha sedang, bobot risiko 50%-74,9%), dan kelas merah menandakan risiko usaha tinggi, dengan bobot risiko usaha 75%-100%. Pemeringkatan ini dimaksudkan untuk membantu bank atau lembaga pembiayaan non-perbankan dalam penyaluran kredit atau bantuan pembiayaan yang aman, dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan usaha dan kelestarian sumber daya.

Pada bulan Mei 2015, KKP bersama OJK, delapan bank dan dua lembaga keuangan non-bank, meluncurkan program “Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring)” untuk meningkatkan peminjaman kepada sektor kelautan dan perikanan sebesar lebih dari 50 persen pada tahun 2015. Otoritas Jasa Keuangan menargetkan penyaluran kredit 16 bank mitra ke subsektor kelautan dan perikanan dalam program Jangkau, Sinergi dan Guideline (Jaring) menembus Rp 9,2 triliun tahun ini.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, KKP, Nilanto Perbowo, mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden No.7 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional, bahwa Kementerian Keuangan termasuk didalamnya OJK dan Industri Jasa Keuangan perlu menyediakan skema pembiayaan khusus dalam pembangunan industri perikanan nasional.

KKP mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan akses pembiayaan di sektor perikanan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan sumber daya perikanan untuk menjamin kepastian usaha di sektor perikanan. Upaya yang dilakukan oleh KKP dan Transformasi dalam penetapan kriteria-kriteria investasi/pembiayaan yang bertanggung jawab, dapat menjadi langkah awal mewujudkan pengelolaan perikanan berkelanjutan di Indonesia.

“Tema pembiayaan industri perikanan berkelanjutan dipilih karena upaya memanfaatkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan membutuhkan skema pembiayaan yang tidak kecil. Melibatkan sektor swasta, perbankan dan lembaga penjaminan dalam pembiayaan akan memberikan daya ungkit besar bagi kontribusi sektor ini pada perekonomian nasional, dan mendorong kesejahteraan nelayan. Dengan demikian, dana pemerintah dapat dikonsentrasikan untuk pembangunan infrastruktur perikanan, perlindungan dan pemulihan kesehatan laut,” tambah Direktur Eksekutif Pusat Transformasi Kebijakan Publik Juni Thamrin Ph.D