Pernyataan Pers

Kabupaten Gorontalo dinyatakan sebagai satu dari lima puluh daerah terentan terhadap bencana iklim menurut dokumen Rencana Aksi Nasional API. Sedangkan mengacu pada kajian Dewan Nasional Perubahan Iklim tahun 2014, Kabupaten Gorontalo merupakan daerah terentan dengan kapasitas terendah di Propinsi Gorontalo. Kajian kerentanan dan risiko bencana iklim lebih spesifik di tingkat Kabupaten Gorontalo yang dilakukan oleh Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) bekerja sama dengan tim peneliti menunjukkan ancaman banjir, longsor, dan kekeringan yang tinggi di kabupaten tersebut. Kajian tersebut menunjukkan setidaknya terdapat 82 desa yang rentan terhadap dampak perubahan iklim.

“Dalam menghadapi anomali iklim, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merancang program pembangunan yang dapat melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Ada tiga aspek ketahanan yang penting diperhatikan yaitu ketahanan pangan, energi dan air,” ujar Ketua Dewan Penasihat Transformasi Sarwono Kusumaatmadja.

Menyadari risiko yang dihadapi, Bupati Gorontalo beserta jajaran perangkat daerah berkomitmen untuk menyusun rencana pembangunan yang adaptif terhadap perubahan iklim. “Ancaman bencana semakin meningkat dan hal ini berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, merupakan keharusan bagi kami untuk memasukan strategi API ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021”, ujar Nelson.
Ketua Kelompok Kerja API Kabupaten Gorontalo, Sumanti Maku, menambahkan bahwa, “Strategi API telah diturunkan menjadi 24 rencana aksi yang implementasinya akan melibatkan 10 dinas/badan terkait seperti dinas lingkungan hidup, dinas pertanian, badan ketahanan pangan, badan penanggulangan bencana daerah dan lainnya”. Pada September 2016, kepala SKPD dari 10 dinas / badan tersebut telah menandatangani joint-plan di hadapan Bupati sebagai komitmen nyata mereka dalam menjalankan 24 rencana aksi API di tahun 2017 nanti. Sedangkan proses pengintegrasian rencana tersebut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2017, Rencana Kerja (Renja) 2017, dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) 2017 masih dalam proses.

Langkah nyata Pemkab Gorontalo ini mendapat apresiasi oleh ICCTF. “Pengintegrasian yang dilakukan Pemkab Gorontalo merupakan bukti keseriusan dalam menghadapi resiko perubahan iklim. Komitmen mereka akan lebih berkesinambungan karena sudah terintegrasi ke dalam rencana pembangunan untuk lima tahun ke depan” ujar Direktur Eksekutif ICCTF, Erwin Widodo.

Keseriusan Pemkab Gorontalo dalam melakukan aksi API membuat mereka diundang oleh KLHK untuk berbagi pengalaman pada COP 22 UNFCCC di Maroko mendatang, khususnya pada sesi “Promoting Social Forestry in Indonesia”. Di sesi tersebut, Bupati Gorontalo, Nelson Pomalingo, akan memaparkan tantangan lingkungan hidup dan perubahan iklim yang dihadapi di daerahnya serta strategi API yang telah disusun.

Direktur Eksekutif Transformasi, Juni Thamrin, mengharapkan agar capaian yang dilakukan Pemkab Gorontalo dapat terus didengungkan di tingkat nasional maupun internasional sebagai pembelajaran bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama yang memiliki tantangan yang sama. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dan perhatian lebih besar dari pemerintah pusat, lembaga donor maupun pihak swasta terhadap capaian awal yang dilakukan Pemkab Gorontalo tersebut. “Bimbingan teknis maupun bantuan dana baik dari nasional maupun internasional akan sangat bermanfaat bagi Pemkab Gorontalo untuk memastikan implementasi aksi adaptasi maupun mitigasi yang dilakukan tahun depan sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, perlu diingat bahwa aksi mereka di daerah dapat berkontribusi terhadap target nasional”, tutupnya.

Tentang Transformasi
Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) adalah jaringan para pemikir yang didirikan tahun 2014, dengan visi untuk “Mewujudkan pembuatan kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia”. Oleh mencapai visit tersebut, Transformasi memiliki misi sebagai berikut:
1. Membuat kajian kebijaan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, peneliti, dan pemangku kepentingan terkait
2. Memperkuat jaringan pengetahuan aktif di antara pembuat kebijakan, akademisi, dan komunitas di tingkat nasional dan daerah dalam rangka mempromosikan praktik terbaik yang berbasis analisa ilmiah dan bukti di lapangan.
3. Pendampingan dan pengembangan kapasitas bagi pembuat kebijakan dalam perumusan kebijakan dan program pembangaunan yang berbasis analisa dan bukti.
4. Memperkuat kapasitas pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi komunikasi kebijakan yang efektif.
Program API di Kabupaten Gorontalo
Transformasi bekerjasama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), memberikan pendampingan bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam menyusun rencana aksi adaptasi perubahan iklim dan mengintegrasikannya ke dokumen perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Gorontalo. Program ini berjalan sejak April 2016 hingga Meret 2017.
Kegiatan diawali dengan pembentukan Kelompok Kerja-API yang difasilitasi Bappeda Kabupaten Gorontalo dan melibatkan berbagai unsur termasuk SKPD terkait, akademisi, tokoh masyarakat, LSM dan perwakilan petani perempuan dan laki-laki. Dibantu tim peneliti dari IPB (Dr. Impron) dan ITB (Dr. Armin Susandi), Transformasi membuat kajian kerentanan dan resiko iklim di Kabupaten Gorontalo yang mejadi dasar bagi Pokja dalam menyusun rencana aksi API dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Media Contact:
Public Relations Specialist
Muhammad Syarifullah (Syarif)
HP: 08978898998
Email: muhammad.syarifullah@transformasi.org
www.transformasi.org