Pernyataan Pers

Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dan Penasihat Transformasi Sarwono Kusumaatmadja sepakat sosialisasi aksi API harus melibatkan masyarakat (23/12)
Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dan Penasihat Transformasi Sarwono Kusumaatmadja sepakat sosialisasi aksi API harus melibatkan masyarakat (23/12)
Jakarta-Setelah memiliki strategi aksi adaptasi perubahan iklim dan memasukannya ke dalam Renja dan RKA, Pemkab Gorontalo akan menindaklanjutinya dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Gorontalo. Selain itu Pemkab Gorontalo juga akan melakukan konsultasi publik di tingkat provinsi dan diseminasi ke tingkat nasional.

Berbicara pada acara Diskusi Sosialisasi Aksi API yang diselenggarakan oleh Pusat Transformasi Kebijakan Publik dan Pemkab Gorontalo di Jakarta (23/12), Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo berharap strategi adaptasi perubahan iklim (API) tidak hanya berhenti pada tataran elit dan teknokrat saja, namun juga bisa dimengerti dan diimplementasikan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Diskusi ini menghasilkan beberapa poin penting terkait kegiatan sosialisasi API kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo yaitu pemberian insentif dan disinsentif perubahan iklim yang diberikan kepada masyarakat dan pengusaha, dan pendirian BUMD Lingkungan di Pemkab Gorontalo. Bupati sendiri sudah berkomitmen untuk menganggarkan 10 persen dari dana APBD untuk program lingkungan dan perubahan iklim.

Direktur Eksekutif Pusat Transformasi Kebijakan Publik Santi Evelyna mengatakan selain pendekatan ekologi, pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya kepada masyarakat sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di suatu daerah. “Pemerintah harus melihat permasalahan lingkungan dari perspektif masyarakat, dan menjadikan mereka bukan sebagai objek kebijakan, namun sebagai subjek bersama-sama dengan pemerintah,” jelas Santi.

Penasihat Senior Pusat Transformasi Kebijakan Publik Sarwono Kusumaatmadja menambahkan Kabupaten Gorontalo bisa membuat forum pojok iklim seperti yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk membahas isu lingkungan dan perubahan iklim. Forum ini diharapkan bisa melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk pihak perusahaan yang berdampak langsung dengan isu lingkungan hidup. Daerah lain yang sudah mengadakan forum pojok iklim yaitu Kota Malang dan Provinsi Yogyakarta.

Tentang Pusat Transformasi Kebijakan Publik
Pendirian Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) pada tahun 2014 didorong oleh visi untuk “Mewujudkan pembuatan kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia”. Oleh karena itu, Transformasi berkehendak kuat untuk menjalankan misi dalam rangka: Mendorong pelaksanaan kajian kolaboratif yang berkualitas, yang melibatkan pemerintah, publik, serta mitra domestik dan internasional; Memperkuat jaringan pengetahuan aktif di antara pembuat kebijakan, akademisi, dan komunitas di tingkat nasional dan daerah dalam rangka mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti; Mendorong pembelajaran, praktik terbaik, dan pengembangan kapasitas terkait pembuatan kebijakan di antara para pemangku kepentingan; Memperkuat kapasitas pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi komunikasi kebijakan yang efektif.

Tranformasi bekerja sama dengan kelompok jaringan para pemikir (think tank groups) dalam melaksanakan penelitian kebijakan, analisis studi kasus, dan memfasilitasi forum kebijakan yang melibatkan walikota dan bupati untuk mengidentifikasi rekomendasi terbaik bagi pembuat kebijakan.

Transformasi berkomitmen untuk membangun kesadaran pembuat kebijakan, terutama di tingkat daerah, untuk mengakui pentingnya informasi yang baik untuk menjawab isu-isu kritis, memperdalam pemahaman mereka terhadap permasalahan yang ada, dan menggunakan bukti untuk mencari opsi kebijakan alternatif demi pengambilan keputusan yang lebih baik.

Gallery