Pernyataan Pers

penandatangan komitmen Provinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota se-Gorontalo sekitar dalam melaksanakan program adaptasi perubahan iklim di daerah masing-masing (7/2).Limboto, 7 Februari 2017 - Setelah mengintegrasikan strategi Adaptasi Perubahan Iklim (API) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD 2016-2021, RKPD 2017, RENJA 9 SKPD, dan RKA 2017), Pemkab Gorontalo hari ini (7/2) melakukan konsultasi kebijakan API tersebut kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo sekaligus sosialisasi kepada pemkab/pemkot se-Provinsi Gorontalo, yang dilaksanakan di aula Kantor Bappeda Provinsi Gorontalo.
Konsultasi yang dihadiri Penjabat Gubernur Gorontalo, Zudan Arif Fakrullah, ini diharapkan menghasilkan komitmen dari pemerintah provinsi serta mendorong pemerintah kabupaten / kota se-Provinsi Gorontalo untuk mereplikasi inisiatif yang dilakukan oleh Pemkab Gorontalo.


Selain mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemkab Gorontalo, pada kesempatan ini, Zudan juga menekankan pentingnya keberlanjutan dan sinergisitas. “Kebijakan Adaptasi Perubahan Iklim di Kabupaten Gorontalo ini harus memperhatikan kontinuitas regulasinya serta kapasitas perangkat daerahnya”, ujar Zudan, “Selain itu, kebijakan iklim perlu sinergi dari tingkat nasional sampai ke tataran operasional, jangan lagi sektoral atau hanya dibebankan pada satu institusi”.


Zudan juga menyampaikan sinergisitas ini menjadi relevan termasuk dalam menyusun peta jalan (Road Map) Provinsi Konservasi mengingat pada 5 Desember lalu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi Konservasi. Oleh karena itu, sinergi antar daerah dalam perencanaan lingkungan hidup, termasuk perubahan iklim, menjadi penting.


Sementara itu Bupati Kabupaten Gorontalo, Nelson Pomalingo, memaparkan rencana aksi adaptasi perubahan iklim (API) yang sudah dirancang Kabupaten Gorontalo untuk tahun 2017. “Selain masuk ke RPJMD dan RKPD 2017, kami sudah menganggarkan 10,5% APBD berbasis lingkungan hidup dan iklim. Untuk implementasi yang lebih efektif, kami mendorong pemerintah desa juga mengalokasikan setidaknya 10% dari APBDes mereka untuk pengelolaan lingkungan,” jelas Nelson.


Bupati juga mengapresiasi pendampingan teknis yang diberikan oleh Transformasi, Bappenas, Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pengintegrasian rencana aksi API ke dalam perencanaan pembangunan. Pihaknya saat ini berharap adanya sinergi aksi API dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota se-Gorontalo, maupun pemerintah desa dan masyarakat.


Direktur Eksekutif Pusat Transformasi Kebijakan Publik, Santi Evelyna, mengapresiasi kemitraan yang terjalin baik selama ini dengan Pemkab Gorontalo. “Kami senang dapat membantu Pemkab Gorontalo dalam merumuskan kebijakan API. Harapannya kami dapat terus mendukung Pemkab Gorontalo serta Pemerintah Provinsi Gorontalo maupun daerah sekitar untuk mendorong replikasi kebijakan API di daerah lain demi dampak yang lebih luas,” tambah Santi.


Dalam kegiatan ini, turut hadir Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Ditjen Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Ala Baster, yang menjelaskan tentang seperangkat regulasi di tingkat nasional yang dapat dijadikan acuan daerah untuk pengarusutamaan perubahan iklim ke dalam perencanaan.


“Saat ini Kemendagri sedang merevisi Permendagri No. 13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang salah satu tujuannya adalah untuk mengakomodir kegiatan & pendanaan aksi mitigasi dan adaptasi di daerah,” terang Ala Baster, “Setelah revisi Permendagri ini selesai, diharapkan Pemda secara eksplisit dapat membuat program dan anggaran perubahan iklim”.


Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) turut berpartisipasi dalam kegiatan ini, diwakili oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan API KLHK, Syaiful Anwar. Syaiful menyosialisasikan Permen LHK P.33/2016 tentang Pedoman Penyusunan Strategi API, yang berisi langkah-langkah teknis dalam pengintegrasian API. Langkah tersebut termasuk menyusun kajian kerentanan dan risiko iklim, membentuk tim penyelenggara, membuat pilihan dan prioritas adaptasi, serta mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan.

CATATAN:

Tentang Pusat Transformasi Kebijakan Publik
Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) didirikan pada tahun 2014 dengan komitmen untuk membangun kesadaran pembuat kebijakan, terutama di tingkat daerah, untuk menjawab isu-isu kritis, memperdalam pemahaman, dan mendorong pengetahuan dan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih efektif.
Visi Transformasi adalah “Mewujudkan pembuatan kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia”. Untuk mencapai visi tersebut, Transformasi berkehendak kuat untuk menjalankan misi-misinya sebagai berikut:

1. Mendorong pelaksanaan kajian kolaboratif yang berkualitas, yang melibatkan pemerintah, publik, serta mitra domestik dan internasional;
2. Memperkuat jaringan pengetahuan aktif di antara pembuat kebijakan, akademisi, dan komunitas di tingkat nasional dan daerah dalam rangka mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti;
3. Mendorong pembelajaran, praktik terbaik, dan pengembangan kapasitas terkait pembuatan kebijakan di antara para pemangku kepentingan;
4. Memperkuat kapasitas pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi komunikasi kebijakan yang efektif.

Tentang Kelompok Kerja API
Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim (Pokja API) dibentuk pada awal program kerja sama antara Pemkab Gorontalo dengan Transformasi. Pokja API ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati No. 457/04/VII/2016 tentang Pembentukan Pokja Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Gorontalo. Pokja API beranggotakan 22 orang mewakili unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Tugas pokok Pokja API yakni merumuskan strategi/rencana aksi adaptasi perubahan iklim, dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, RENJA SKPD, dan RKA).

Alokasi Dana APBD 2017 – Untuk Kegiatan Perubahan Iklim
(Sumber: RAPBD Kabupaten Gorontalo, 25 Nov 2016)

No

Nama Program

SKPD

Anggaran
(Rupiah)

1

Prog. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun

Dinas Pendidikan

8.415.169.600,00

2

Prog. Pengembangan Lingkungan Sehat

Dinas Kesehatan

1.621.728.500,00

3

Prog. Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular

Dinas Kesehatan

2.520.243.000,00

4

Prog. Rehabilitasi Jalan & Jembatan

Dinas PU

34.230.150.000,00

5

Prog. Pengembangan, Pengelolaan, & Konservasi Sungai, Danau & Sumber Air lainnya

Dinas PU

371.400.000,00

6

Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum & Air Limbah

Dinas PU

8.408.500.000,00

7

Prog. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

BPBD

300.000.000,00

8

Prog. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong

BPBD

654.400.000,00

9

Prog. Pencegahan Dini & Penanggulangan Korban Bencana Alam

BPBD

886.710.875,00

10

Prog. Pengembangan Perumahan

Dinas Perumahan & KP

14.209.800.000,00

11

Prog. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah

Dinas LH & SDA

2.158.907.028,00

12

Prog. Pengendalian Pencemaran & Perusahan Lingkungan Hidup

Dinas LH & SDA

210.000.000,00

13

Prog. Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Alam

Dinas LH & SDA

58.500.000,00

14

Prog. Rehabilitasi & Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Dinas LH & SDA

150.000.000,00

15

Prog. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Dinas LH & SDA

2.287.300.000,00

16

Prog. Peningkatan Pelayanan Angkutan  (Uji Emisi)

Dinas Perhubungan

1.064.750.000,00

17

Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan

827.345.000,00

18

Prog. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Dinas Pertanian

9.485.625.000,00

19

Prog. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Dinas Pertanian

309.830.000,00

TOTAL

53.940.209.003,00