Pernyataan Pers

Bappeda Kabupaten Gorontalo
Bappeda Kabupaten Gorontalo
LIMBOTO, 5 Mei 2017– Pemerintah Kabupaten Gorontalo memiliki komitmen tinggi dalam mengendalikan perubahan iklim. Sebagai bentuk komitmennya, Pemerintah Kabupaten Gorontalo hari ini meresmikan Sekretariat Adaptasi Perubahan Iklim (API) di kantor Bappeda Kabupaten Gorontalo, Limboto (5/5). Inisiatif Ini merupakan terobosan baru dan pertama di Indonesia.

Sekretariat API yang diresmikan oleh Kepala Bappeda sekaligus Ketua Kelompok Kerja (Pokja) API, Lilian Rahman, diharapkan bisa menjadi pusat informasi dan pembelajaran bagi daerah lain. Sekretariat API sendiri dilengkapi dengan buku Kajian Kerentanan, Resiko dan Adaptasi Kabupaten Gorontalo yang disusun oleh Transformasi, buku pembelajaran (lesson learned) tentang proses pengintegrasian API ke dalam perencanaan, serta berbagai produk komunikasi seperti peta, foto kolase kegiaatan API, kliping koran, video dan foto.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Pusat Transformasi Kebijakan Publik dan Bappenas/ICCTF atas bimbingan teknis untuk mengintegrasikan program adaptasi perubahan iklim ke dalam RPJMD, RKPD, Renja 9 dinas dan RKA 2017 Pemkab Gorontalo. Kami akan terus mengaktifkan peran Pokja API untuk memantau pelaksanaan kegiatan API dan mengkoordinasi perencanaan API di tahun-tahun berikutnya,” ujar Lilian.

Komitmen ini terlihat dimana usai peresmian Sekretariat API, Ketua Pokja API Lilian Rahman memimpin rapat untuk menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) API Kab Gorontalo 2017-2022. RAD API akan digunakan sebagai rujukan dalam perencanaan program API secara tahunan. Penasihat Kebijakan Pusat Transformasi Kebijakan Publik, Bambang Wicaksono, yang hadir pada acara peresmian mengharapkan pendampingan kepada Pemkab Gorontalo dan program API dapat terus bergulir dan dipantau pelaksanaannya, khususnya melalui Pokja API.

Pada saat bersamaan, Transformasi melakukan serah terima pekerjaan program API kepada Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Hal ini dilakukan setelah setahun ini, Transformasi berhasil memfasilitasi Pemkab Gorontalo dalam mengintegrasikan Strategi API ke dalam perencanaan dan anggaran pembangunan daerah.

Fokus kegiatan serah terima yaitu evaluasi program API bersama Pokja API, pembahasan rancangan dokumen RAD API Kabupaten Gorontalo dan penyerahan sejumlah dokumen serta materi komunikasi kepada Pokja API.

Kegiatan serah terima ini diikuti oleh seluruh anggota Pokja API, dinas terkait dan Bappeda Kabupaten Gorontalo. Adapun kegiatan evaluasi yaitu mengukur efektivitas dan manfaat Program API dalam menjawab tantangan lingkungan dan bencana terkait iklim yang terjadi di Kabupaten Gorontalo.

Kesuksesan Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Transformasi dalam mengintegrasikan API ke dalam perencanaan ini menarik perhatian Pemerintah Provinsi Gorontalo. Dampaknya, Pemrov Gorontalo akan mereplikasi inisiatif tersebut di tingkat provinsi. Sebagai tindak lanjut, Transformasi akan melakukan pendampingan teknis untuk Bappeda Provinsi Gorontalo untuk beberapa bulan ke depan.

Sebagai kabupaten yang tidak termasuk dalam 15 kabupaten/kota perintis pengendalian perubahan iklim, langkah cepat Kabupaten Gorontalo menginisiasi program dan anggaran API patut diapresiasi tutup Bambang.

Catatan untuk Editor

Tentang Kelompok Kerja  API

Kelompok Kerja Adaptasi Perubahan Iklim (Pokja API) dibentuk pada awal program kerja sama antara Pemkab Gorontalo dengan Transformasi. Pokja API ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati No 457/04/VII/2016 tentang Pembentukan Pokja Adaptasi Perubahan Iklim Kabupaten Gorontalo. Pokja API beranggotakan 22 orang mewakili unsur pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Tugas pokok Pokja API yakni merumuskan strategi/rencana aksi adaptasi perubahan iklim, dan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, RKPD, RENJA SKPD, dan RKA).

 

Tentang Pusat Transformasi Kebijakan Publik

Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) didirikan pada tahun 2014 dengan komitmen untuk membangun kesadaran pembuat kebijakan, terutama di tingkat daerah, untuk menjawab isu-isu kritis, memperdalam pemahaman dan mendorong pengetahuan dan fakta sebagai dasar pengambilan keputusan yang lebih efektif.

Visi Transformasi adalah “Mewujudkan pembuatan kebijakan publik yang lebih baik di Indonesia”.  Untuk mencapai visi tersebut, Transformasi berkehendak kuat untuk menjalankan misinya, yaitu:

  1. Mendorong pelaksanaan kajian kolaboratif yang berkualitas, yang melibatkan pemerintah, publik, serta mitra domestik dan internasional;
  2. Memperkuat jaringan pengetahuan aktif di antara pembuat kebijakan, akademisi, dan komunitas di tingkat nasional dan daerah dalam rangka mendorong pembuatan kebijakan berbasis bukti;
  3. Mendorong pembelajaran, praktik terbaik, dan pengembangan kapasitas terkait pembuatan kebijakan di antara para pemangku kepentingan;
  4. Memperkuat kapasitas pembuat kebijakan untuk mengembangkan strategi komunikasi kebijakan yang efektif.