Ekonomi

Meski banyak upaya telah dilakukan untuk mengarusutamakannya, perizinan usaha tetap menjadi proses yang kompleks dan memakan waktu di Indonesia. Baik perusahaan lokal maupun asing menyebutkan peraturan perizinan yang tidak tegas dan tumpang tindih, biaya mengurus perizinan yang tinggi, dan banyaknya permintaan pungutan liar merupakan tantangan utama ketika melakukan usaha di nusantara ini.

Survey Melakukan Usaha dari Bank Dunia di tahun 2015 menempatkan Indonesia pada peringkat 114 dari 189 negara dalam hal kemudahan melakukan usaha, di bawah negara-negara tetangga di Asia Tenggara lainnya, seperti Vietnam (peringkat 78) dan Thailand (peringkat 26). Survey ini juga mengungkapkan bahwa jauh lebih sulit untuk memulai usaha baru di Indonesia (peringkat 155), dibandingkan di Vietnam (peringkat 125) dan Thailand (peringkat 75). Lebih jauh lagi, desentralisasi menciptakan arus undang-undang dan peraturan daerah baru, yang terus menambah kerumitan proses perizinan. Kurangnya informasi tentang prosedur perizinan, dan potensi peraturan yang saling bertentangan dan duplikatif menciptakan situasi yang rawan korupsi.

Meskipun demikian, Indonesia memiliki keuntungan kompetitif dalam hal manufaktur berbiaya rendah karena banyaknya tenaga kerja yang tersedia, sehingga menjadikan negara ini tujuan utama untuk berbagai pekerjaan padat karya dengan produktivitas tinggi yang segara akan keluar dari Tiongkok (Papanek, Pardede dan Nazara, 2014). Mengurai birokrasi dengan membuatnya lebih mudah, sederhana, dan cepat bagi investor untuk melakukan usaha di Indonesia merupakan salah satu langkah yang tepat.

Isu-isu Terkini dan Solusi Kebijakan Lembaga yang Saling Tumpang Tindih

Permasalahan pertama yang muncul di Indonesia adalah fakta bahwa berbagai langkah dalam proses pemberian izin usaha dilakukan oleh lembaga yang berbeda-beda pada tingkat pemerintahan yang berbeda-beda pula dan melalui asosiasi usaha. Calon investor harus bolak-balik ke lembaga yang berbeda-beda untuk memperoleh izin usaha, sehingga menimbulkan biaya tambahan dan penundaan. Sementara langkah awal untuk memperoleh pengesahan akta pendirian perusahaan dan NPWP dilakukan oleh kementerian di tingkat nasional, seperti Kementerian Hukum dan HAM, langkah-langkah berikutnya yang melibatkan izin registrasi dan lisensi lainnya terutama dilakukan di tingkat kabupaten (Steer, 2006). Selain itu, pada saat Presiden Joko Widodo dilantik pada bulan Oktober 2014, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) hanya memroses empat belas perizinan tingkat nasional. Ini berarti investor masih harus mengajukan izin dari kementerian dan badan lainnya.

Permasalahan lain adalah berkaitan dengan desentralisasi kewenangan politik ke pemerintah daerah, yang telah menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu contohnya adalah sistem izin gangguan, yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah polusi suara dan gangguan lain terkait kegiatan usaha. Menurut wawancara dengan pemain dan asosiasi industri, ada kebingungan terkait legalitas izin gangguan apabila pabrik perusahaan terletak di dalam Kawasan Industri. Peraturan Menteri Perindustrian No. 5 Tahun 20014 menyebutkan secara rinci bahwa izin gangguan tidak diperlukan untuk pabrik-pabrik yang terletak di dalam kawasan industri, atau mereka yang telah melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Akan tetapi, peraturan ini bertentangan dengan peraturan pemerintah daerah, misalnya Peraturan Daerah Kota Batam No. 12 / 2009 dan Peraturan Walikota Batam No. 13 / 2010, yang mewajibkan perusahaan untuk memperoleh izin gangguan, terlepas dari apakah perusahaan tersebut berada di dalam atau di luar kawasan industri.

Permasalahan dalam memperoleh sertifikasi lahan merupakan satu lagi hambatan investasi yang seringkali disebutkan. Proses untuk mendapatkan sertifikasi lahan di tingkat pemerintah daerah terkenal sangat merepotkan. Lahan di Indonesia dibagi menjadi dua kategori utama: lahan hutan dan lahan untuk kegunaan lain. Hutan meliputi 71 persen lahan di Indonesia, dan dikelola oleh Kementerian Kehutanan, yang berwenang mengalokasikan izin pembalakan dan alih fungsi lahan dari hutan ke kegunaan lain. Pengalihan Hak Guna, hak untuk menggunakan atau memanen dari lahan yang secara langsung dimiliki oleh negara atau tanah swasta, harus disetujui oleh pemerintah daerah. Belum lagi hal yang menambah rumit isu ini, yaitu sebagian masyarakat daerah di Indonesia dapat mengajukan klaim yang sah atas lahan. Ini berarti investor dapat berhadapan dengan tuntutan dari masyarakat daerah serta dari pejabat kehutanan pemerintah pusat dan daerah.

Untuk menyelesaikan isu lembaga yang saling tumpang tindih di tingkat pemerintah pusat, Presiden Joko Widodo menginstruksikan BKPM dan kementerian yang relevan untuk menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (One-Stop Integrated Services – OSS) yang terpusat untuk perizinan tingkat nasional hingga Januari 2015. Menurut presentasi oleh Kepala BKPM Franky Sibarani, pada saat tulisan ini dibuat, OSS tingkat nasional telah mengambil alih 147 izin dari 22 kementerian dan lembaga. Untuk izin-izin yang masih dikeluarkan oleh kementerian dan lembaga lain, perwakilan dari masing-masing lembaga akan berada di BKPM untuk membantu investor yang membawa masuk Investasi Langsung Luar Negeri (Foreign Direct Investment – FDI) dan Investasi Langsung Domestik (Domestic Direct Investment – DDI) yang strategis. Dengan demikian, ketersediaan OSS yang terpusat di tingkat nasional menjamin bahwa para investor hanya perlu mendatangi BKPM untuk mengajukan izin di tingkat nasional.
Solusi jangka pendek yang diusulkan Presedien untuk mengatasi isu yang sama di tingkat daerah adalah untuk memberikan tekanan pada gubernur, bupati, dan walikota untuk menerapkan OSS secara efektif di tingkat daerah, karena kalau tidak, mereka akan dikenakan sanksi pengalihan anggaran karena gagal melaksanakan perubahan (Bank Dunia, 2015).

Jumlah lisensi/izin yang terlalu banyak

Melalui wawancara dengan perusahaan swasta dan asosiasi bisnis, terungkap indikasi bahwa jumlah perizinan yang terlalu banayak di tingkat pusat dan daerah merupakan hambatan besar terhadap reformasi perizinan di Indonesia. Sebagai gambaran, sebuah perusahaan produsen furnitur multinasional yang masuk ke Indonesia tahun 2011 dilaporkan membutuhkan total 80 izin untuk dapat beroperasi, mulai dari perizinan perusahaan dasar hingga izin fisik, izin sektoral, dan izin teknis terkait produk atau kegiatan mereka (Octavia, 2015).

Khususnya di tingkat daerah, reformasi desentralisasi pasca era Soeharto pada tahun 1999 memberikan kekuasaan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengenakan pajak daerah dan biaya pengguna. Di tahun pertama saja, pemerintah daerah berhasil menciptakan sekitar 1.000 pajak retribusi baru. . Selama tahun 1999 – 2005, angka ini mencapai 6.000 (Butt dan Parsons, 2012). Dengan asumsi tren tersebut terus berlanjut, Butt dan Parsons (2012) memperkirakan pemerintah daerah telah memperkenalkan lebih dari 10.000 pajak daerah atau biaya pengguna baru hingga 2012. Selain itu, di tingkat nasional, jumlah izin khusus terkait produk atau kegiatan yang terlalu banyak serta waktu dan sumber daya yang dibutuhkan untuk memperoleh izin-izin tersebut tetap menjadi hambatan besar bagi investor. Misalnya, menurut Bank Dunia (2015), menurut undang-undang, investor memerlukan waktu 794 hari untuk memperoleh izin-izin yang diperlukan untuk memulai usaha baru di sektor manufaktur.

Pemerintah berupaya mengatasi isu terlalu banyaknya perizinan ini dengan menasionalisasikan sistem OSS dan berusaha membatasi wewenang pemerintah daerah. Di tahun 2003, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengeluarkan SK No. 63 / 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pelayanan Publik, yang memberikan wewenang pada pelayanan terpadu satu pintu untuk menerima, memroses, dan mengeluarkan izin. Sistem ini disentralisasi lebih jauh di tahun 2006, dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 / 2006, dan diperkuat dengan UU No. 25 / 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 27 / 2009. Lebih jauh lagi, di tahun 2009, DPR mengundangkan UU No. 28 / 2009 tentang Pajak Daerah dan Biaya Pengguna untuk mengatasi ekonomi ‘berbiaya tinggi’ yang disebabkan oleh menjamurnya retribusi daerah. UU ini memberikan daftar tetap kategori perpajakan dan membatasi tingkat pajak yang dapat dikenakan oleh pemerintah daerah.

Pada saat penulisan Policy Brief ini, pemerintah di tingkat daerah siap untuk meluncurkan deregulasi besar-besaran terhadap perizinan usaha. Menurut pengumuman oleh pemerintah yang diberikan di Istana Kepresidenan pada tanggan 9 September 2015, terdapat total 134 izin tingkat nasional – 32 diantaranya berada di bawah wewenang Kementrian Perdagangan – yang sedang menunggu untuk dideregulasi.

Kurangnya informasi mengenai proses perizinan

Masalah ini diperparah dengan kurangnya informasi mengenai proses perizinan, termasuk kurangnya kejelasan dalam perizinan dan dokumen persyaratan yang dibutuhkan, serta inkonsistensi prosedural. Sebagian besar izin di Indonesia membutuhkan sejumlah besar dokumen pendukung, seperti KTP, NPWP, dan surat rekomendasi dari ketua RT/RW (Steer, 2006). Namun, deskripsi dokumen yang dibutuhkan seringkali tidak jelas dan hanya ditentukan oleh petugas perizinan. Contohnya, melalui wawancara dengan perusahaan furnitur yang sama mengungkapkan bahwa fotokopi hitam putih paspor seorang ekspatriat – yang dibutuhkan untuk mengajukan izin ekspatriat – ditolak karena bukan merupakan fotokopi paspor berwarna (Octavia, 2015).

Ketimpangan informasi ini menciptakan peran bagi “broker” untuk bertindak sebagai perantara antara dunia usaha dan pemerintah daerah. Para broker menghemat waktu dan tenaga dunia usaha dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh izin. Di masa lalu, perantara ini adalah staf pemerintah daerah (48 persen), yang menunjukkan bahwa praktik suap banyak terjadi di kalangan otoritas pemberi izin (Steer, 2006). Bahkan lebih mengejutkan lagi adalah rasio antara suap dan pajak. Kuncoro (2004) menemukan bahwa tingkat suap yang dibayar oleh perusahaan mencakup sekitar 40 persen dari pajak yang mereka bayarkan.

Namun demikian, nasionalisasi sistem OSS di daerah sejak 2006 terbukti efektif dalam mengatasi isu transparansi, paling tidak di tingkat kabupaten dan kota. Di tahun 2006, 75 persen usaha yang disurvey oleh The Asia Foundation mengatakan bahwa terdapat kekurangan informasi tentang proses perizinan di daerah mereka. Tapi, hingga 2010-2011, 75 percent responden melaporkan bahwa perizinan usaha telah menjadi efisien (Rustiani, Rahman dan Mustafa, 2012).

Serupa dengan hal tersebut, sejak Januari 2015, BKPM telah meluncurkan kampanye reformasi yang intensif untuk mengkonsolidasikan perizinan di tingkat nasional ke dalam wilayah hukum BKPM. Salah satu cara BKPM untuk menjamin ketersediaan informasi dalam segala aspek perizinan adalah dengan menunjuk petugas penghubung dari kementerian dan lembaga di OSS tingkat nasional untuk menjamin pemrosesan yang lebih cepat dan memberikan layanan konsultasi di kantor depan.

Pembelajaran dari Negara Lain 

Negara tetangga termasuk Vietnam, Thailand, dan Tiongkok tidak asing terhadap isu-isu mengenai proses perizinan usaha yang saat ini dihadapi Indonesia. Reformasi sistematis yang tercantum dalam undang-undang, serta komitmen oleh pemerintah, berperan penting dalam melindungi kepentingan usaha dalam negara mereka masing-masing.

Vietnam
× Sebelum ditetapkannya UU Perusahaan pertama di tahun 2000, proses perizinan usaha di Vietnam sangatlah rumit dan mahal; proses tersebut membutuhkan 20 langkah dan memerlukan waktu 6 – 12 bulan, menyedot 700 – 1.400 dollar AS; bahkan setelah semua hal tersebut dipenuhi, sertifikasi perusahaan belum pasti dapat diterbitkan (OECD, 2001).
√ Kini, otoritas perizinan di Vietnam sangatlah tersentralisasi dan terbatas pada Perdana Menteri, pemerintah di tingkat provinsi, otoritas manajemen kawasan pembangunan, dan kementerian untuk sektor-sektor tertentu.
√ UU Perusahaan Terpadu di tahun 2006 berupaya menghapus perizinan yang lebih tepat apabila dijadikan sebagai registrasi usaha, dan membentuk Satuan Tugas Pelaksana untuk menjamin diberlakukannya undang-undang tentang proses perizinan usaha.
√ “Departemen satu pintu” adalah sebuah kantor yang berada di semua distrik di seluruh negeri, dimana masyarakat dapat menyerahkan berbagai macam pengajuan kepada departemen pemerintahan. Ada pula pilihan untuk menugaskan kantor tersebut untuk menangani seluruh proses perizinan atas nama perusahaan. Dengan cara ini, investor tidak berhubungan langsung dengan lembaga pemerintah.

Thailand
× Meskipun Thailand menempati peringkat yang lebih tinggi dari Indonesia, Vietnam, dan Tiongkok dalam survey Melakukan Usaha Bank Dunia, di Thailand orang asing dilarang melakukan usaha dalam sebagian besar kategori usaha berdasarkan UU Usaha oleh Pihak Asing Tahun 1999, serta undang-undang Thailand lain yang melarang kepemilikan dan partisipasi asing.
√ Di tahun 2012, Thailand memperkenalkan Pusat Investasi Satu Permulaan Satu Pintu atau One Start One Stop Investment Center (OSOS) di Dewan Investasi Thailand, yang menawarkan meja-meja khusus untuk negara-negara tertentu, dengan staf yang dapat berbicara beberapa bahasa, dan berhubungan dengan kementerian pemerintahan atas nama investor.
√ Mulai September 2015, OSOS akan memperluas cakupan layanannya untuk mempersatukan 38 badan dari 14 kementerian dan badan usaha milik negara, serta 9 badan dari sektor swasta. Selain itu, OSOS kini juga mencakup permintaan investasi untuk 10 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di 10 provinsi (Dewan Investasi Thailand, 2015).
√ Undang-undang Fasilitasi Perizinan, yang mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2015, mensyaratkan otoritas perizinan untuk mempersiapkan pedoman yang berisi semua peraturan, prosedur, syarat, dan jangka waktu sampai izin diterbitkan. Apabila suatu pengajuan izin telah lengkap menurut pedoman tersebut, petugas perizinan tidak diperbolehkan untuk meminta dokumen pendukung lain. Undang-undang ini juga memperbolehkan pengajuan perizinan untuk diserahkan secara elektronik, serta mencakup pembentukan “Pusat Layanan Satu Pintu” (Tillike dan Gibbins, 2015).

Tiongkok
× Tiongkok dahulu memiliki ekonomi yang direncanakan secara terpusat hingga pemerintah mengadopsi Kebijakan Keterbukaan di tahun 1978 untuk menarik investasi asing.
√ Di bawah Kebijakan Satu Pintu, salah satu pencapaian besar Tiongkok dalam mengarusutamakan proses perizinan usaha adalah pengembangan “Pelayanan satu pintu” di kawasan pembangunan agar investor dapat memperoleh seluruh persetujuan, izin, dan lisensi yang mereka butuhkan, dengan satu otoritas untuk fungsi-fungsi badan pemerintah lainnya (Carter dan Harding, 2010).
√ Pada tanggal 29 Juni 2015, kantor umum Dewan Negara (the State Council general office) mengeluarkan pedoman yang menjelaskan sistem registrasi “3 dalam 1” yang baru, yang mengintegrasikan izin usaha yang lama, sertifikat kode organisasi, dan sertifikat registrasi pajak. Sistem registrasi usaha “3 dalam 1” ini diharapkan dapat tersedia di seluruh negeri sebelum akhir 2015 (Wang, 2015).

Kesimpulan
Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengarusutamakan proses perizinan usaha di Indoneia. Beberapa kesuksesan telah dicapai, termasuk sentralisasi OSS di tingkat daerah, dan yang terbaru konsolidasi OSS pusat di BKPM. Pembaruan ini telah mengatasi permasalahan lembaga yang saling tumpang tindih dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga yang harus terlibat dalam interaksi dengan perusahaan.
Namun demikian, tetap ada kebutuhan mendesak untuk mengatasi tantangan-tantangan berikut ini:

  1. Penghapusan izin-izin yang tidak perlu: Melakukan inventarisasi persyaratan perizinan untuk menghapus izin-izin yang tidak perlu, dan memperbolehkan pemrosesan izin-izin secara paralel untuk mengurangi waktu tunggu. Kemungkinan lain adalah menyatukan berbagai jenis perizinan berbeda ke dalam satu sertifikat yang dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu.
  2. Sistem pengajuan dan pembayaran online yang berfungsi dengan baik: Meskipun satu kantor fisik OSS pusat telah tersedia, pemanfaatan sistem pengajuan dan pembayaran online secara efektif akan membatasi kontak antara investor dan petugas perizinan, sehingga menjamin tata kelola pemerintahan yang baik (akuntabilitas dan transparansi).
  3. Transisi yang mulus dari sistem lama ke sistem baru: Tingkat familiaritas sebaiknya ditingkatkan melalui upaya pemasaran strategis, contohnya dengan membuat video langkah demi langkah, dan melaksanakan pelatihan gratis untuk perusahaan-perusahaan, dan memberikan update terkait regulasi melalui berbagai metode dan media komunikasi.
  4. Mengintegrasikan sistem perizinan di tingkat pusat dan daerah: Sistem perizinan di tingkat pemerintah pusat dan daerah sebaiknya direkonsiliasikan secara penuh untuk menghilangkan kebingungan dan memberi jaminan kepada investor bahwa proses perizinan di Indonesia telah terstandardisasi. Ini termasuk pembentukan OSS tingkat daerah di seluruh kabupaten dan kota, dan integrasinya ke dalam Satu Jendela Investasi Nasional (National Single Window for Investment), yang merupakan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
  5. Memperluas kewenangan pemberian izin kepada Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri: Seperti di Tiongkok dan Vietnam, akan menguntungkan apabila Indonesia memperluas otoritas perizinan yang mencakup izin-izin dari berbagai kementerian ke badan-badan administratif dari Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Industri. Ini akan memampukan usaha, terutama investor asing, untuk memperoleh seluruh perizinan yang dibutuhkan dari satu tempat tanpa harus mengunjungi Jakarta.

Referensi
Butt, S. & Parsons, N. (2012). Reining in Regional Governments? Local Taxes and Investment in Decentralized Indonesia. Sydney Law Review, 34, 91-106.
Carter, C. & Harding, A. (Eds.) (2010). Special Economic Zones in Asian Market Economies. New York: Routledge.
Kuncoro, A. (2004). Bribery in Indonesia: Some Evidence from Micro-Level Data. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 40.
Octavia, J. (2015). “Unraveling Business Licensing Competitiveness in Indonesia: A Comparative Case Study”. Center for Public Policy Transformation. Jakarta, Indonesia.
APEC-OECD Co-operative Initiative on Regulatory Reform Proceedings of the First APEC-OECD Workshop on Regulatory Reform. (2001). Beijing, China: OECD Publishing.
Papanek, G., Pardede, R., & Nazara, S. (2014). Pilihan Ekonomi yang Dihadapi Presiden Baru. Jakarta: Center for Public Policy Transformation.
Rustiani, F., Rahman, E., & Mustafa, M. (2012). “Six Years after “Nationalization” of One Stop Shop for Business Licensing: What are the Issues and Challenges We are Facing Now?” The Asia Foundation. Jakarta, Indonesia.
Sibarani, F. (2015). Indonesia’s Investment Update: Improvement of Investment Climate & Opportunities. Presentation, Jakarta Foreign Correspondents Club.
Steer, L. (2006). “Business Licensing and One Stop Shops in Indonesia”. The Asia Foundation. Jakarta, Indonesia.
Thailand Board of Investment. (2015). The BOI Extends the Range of Its One Stop Service to Cover IHQ ITC and SEZ with the Aim to Improve Investment Climate [Press release]. Diambil dari http://www.boi.go.th
Tillike and Gibbins. (2015). Goodbye Kafka, hello clarity: licensing reform on the way. Bangkok Post. Diambil dari http://www.bangkokpost.com
Wang, Z. (2015). Business registration to go in effect in October. China Daily. Diambil dari http://www.chinadaily.com.cn
World Bank. (2015). Indonesia Economic Quarterly March 2015: High expectations. Diambil dari http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/EAP/Indonesia/IEQ-MAR-2015-EN.pdf