Ekonomi

Bisnis pembangunan kawasan industri di Indonesia telah berkembang pesat sejak diawali pada tahun 1970an. Namun, lemahnya perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di masa lalu telah menghadirkan permasalahan kebijakan di empat bidang kunci: administrasi yang tidak efisien, infrastruktur yang kurang memadai, hubungan tenaga kerja yang antagonistik, dan insentif yang terbatas.

Permasalahan ini diperparah dengan isu-isu seperti meningkatnya ongkos buruh dan harga lahan di sekitar Jabodetabek, dimana sebagian besar kawasan industri yang paling besar di negara ini berada. 

Pembangunan kawasan industri di Indonesia secara historis telah didominasi oleh sektor swasta. Sementara, peran pemerintah relatif terbatas. Data di masa lalu mengindikasikan bahwa hanya 6 persen dari 172 kawasan industri di Indonesia yang dikelola oleh pemerintah. Di samping itu,  pun tidak ada cetak biru untuk pembangunan industri nasional.

Kurang memadainya penyediaan infrastruktur dasar, industri, dan sosial juga dianggap sebagai hambatan besar oleh investor, terutama mereka yang bisnisnya sangat tergantung pada ekspor. Seringnya protes dan pemogokan buruh yang terjadi menyebabkan kegiatan operasional terhenti, dan  membuat beberapa bisnis meninggalkan negara ini dalam beberapa tahun terakhir. Kurangnya insentif fiskal dan non-fiskal, seperti pengurangan pajak dan proses perizinan yang terarusutamakan, terus membuat investor tidak ingin mendirikan fasilitas produksi di dalam kawasan industri di Indonesia. 

Berdasarkan penelitian mendalam yang mencakup peninjauan literatur dari peraturan di masa lalu serta diskusi kelompok terfokus dan wawancara dengan pemangku kepentingan yang relevan, makalah ini melihat akar penyebab masalah yang ada saat ini, kemungkinan implikasinya, tanggapan pemerintah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No. 142/2015 yang baru tentang Kawasan Industri, dan kemungkinan rekomendasi kebijakan di masa mendatang.

Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan Pemerintah Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saing kawasan industri di negara ini antara lain:

Pertama, segera membentuk Otoritas Kawasan Industri Indonesia untuk memastikan hanya ada satu badan yang bertanggung jawab untuk pembangunan kawasan industri. Ini akan mencegah tumpang tindihnya peran pelaksanaan dan monitoring antara berbagai lembaga.  

Kedua, percepatan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi penyediaan infrastruktur yang tidak memadai, terutama di wilayah di luar Jawa.

Ketiga, menegosiasikan perjanjian untuk kawasan industri terpilih, yang memberikan kompensasi upah minimum yang lebih rendah dengan perumahan, pendidikan anak-anak, dan perawatan kesehatan yang bersubsidi atau gratis.  

Keempat, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah di tingkat nasional dan daerah untuk memfasilitasi regulasi harga lahan yang diperuntukkan untuk industri dan reformasi akuisisi lahan.   

Besar harapan kami temuan penelitian dan rekomendasi kebijakan ini dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lain – termasuk perwakilan dari bidang akademis, sektor swasta, media, dan warga masyarakat – yang aktif terlibat dalam pembangunan kawasan industri di Indonesia. 

Terima kasih atas perhatiannya, dan selamat membaca.

Salam hangat,

Juni Thamrin, Ph.D

(Direktur Eksekutif Transformasi)

 

Download:

http://transformasi.org/images/publications/pdf/160616_Industrial_ID.pdf