Ekonomi

Ketahanan ekonomi nasional mencuat menjadi tema pokok pada pemilu legislatif dan presiden 2014 di Indonesia. Ada kesepakatan diantara banyak partai politik untuk mendukung adanya pembatasan baru investasi asing di sektor pertambangan, migas dan industri-industri strategis lainnya. Retorika kampanye yang dikemukakan di tengah ketakutan masyarakat adalah me- rajalelanya barang-barang impor dengan harga murah di pasar Indonesia, dan perusahaan multi-nasional akan memeras tenaga kerja Indonesia, serta memberikan upah yang rendah. Para politisi menekankan pentingnya mengembangkan “ekonomi kreatif” dan mengembangkan “rantai nilai”. Umumnya mereka menentang ide bahwaIndonesiaharusmampubersaingdenganCinadanVietnam di pasar ekspor industri pengolahan yang menyerap bayak tenaga kerja. Kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh banyak pihak untuk mencapai tujuan ini sangatlah konsisten, seperti: pembatasan investasi asing dan penggunaan tenaga kerja asing, perundingan ulang terhadap perjanjian perdagangan internasional, perlindungan bagi industri dalam negeri, dan investasi oleh negara pada industri berteknologi tinggi, seperti galangan kapal dan perakitan mobil.

Akar dari nasionalisme ekonomi sudah tertanam jauh di dalam pemikiran politik Indonesia. Para-pemimpin Indonesia sejak zaman perjuangan kemerdekaan-layaknya pemimpin nasionalis di seluruh Asia-melihat imperialisme sebagai akibat yang pasti terjadi dari berkembangnya kapitalisme di Eropa. Kekejaman yang terjadi, sebagai akibat dari eksploitasi pihak penjajah, telah meningkatkan nasionalisme dengan semangat anti kapitalisme yang sangat kuat. Hal itu terjadi di negara-negara, seperti Indonesia, meskipun partai komunis (PKI) telah gagal menjadi bagian dari pergerakan nasional. Gagasan membentuk negara baru secara alami bersandar pada optimisme bahwa pemerintah akan membagikan kemakmuran ekonomi dan menjaga harmoni sosial. Pemerintah kolonial telah menggunakan dana dan kekuasaan yang otoriter untuk mengekploitasi sumber daya alam dan pekerja Indonesia bagi keuntungan mereka. Negara Indonesia yang baru dibentuk ingin menggunakan sumber daya tersebut untuk membangun sebuah masyarakat yang adil, makmur, adil, dan hidup harmonis. Bahkan ketika para pendiri negara dan perumus UUD 1945 berdebat sengit tentang peran agama dalam negara, mereka secara umum bersepakat akan buruknya liberalisme ekonomi, serta perlunya peran sentral dan kepemilikan negara dalam pembangunan ekonomi nasional. UUD 1945 menerangkan bahwa ekonomi harus berdasarkan “azas-azas kekeluargaan”, yang diartikan sebagai ekonomi di mana kewajiban bersama dan pemerataaan pendapatan menggantikan kompetisi dan eksploitasi. Liberalisme, ketika itu dan sampai saat ini, adalah sebuah istilah yang ‘disalahartikan’ di dalam retorika politik Indonesia.