Perikanan dan Kelautan

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut. Namun, industri tersebut masih menghadapi berbagai permasalahan dari berbagai aspek seperti tingkat produksi yang belum maksimal, ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai, ekspor yang masih didominasi oleh bahan baku, serta tata kelola pemerintahan yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Dengan luas laut yang mencapai 70% dari total luas wilayah indonesia, ternyata kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap produk domestik bruto masih kurang dari 3%. Padahal, industri perikanan sangat diharapkan menjadi sektor yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara setelah pariwisata.

Setidaknya terdapat empat permasalahan dan tantangan kebijakan industri perikanan nasional, yakni: Pertama, masih rendahnya kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi. Kondisi ini sebagai akibat dari masih dominannya skala usaha UMKM yang berkecimpung dalam industri perikanan.

Kedua, aksesibilitas serta ketersediaan infrastruktur masih belum memadai. Permasalahan ini disebabkan oleh lokasi produksi yang sebagian besar terletak di daerah terpencil. Penyediaan kebutuhan listrik secara mencukupi untuk pemenuhan sistem rantai dingin, seperti cold storage, air blast freezer, contact plate, ice flake machine, dan lain-lain.

Ketiga, walaupun data nilai ekspor menunjuk kan adanya peningkatan dari tahun 2013 hingga 2015, pada saat ini ekspor perikanan masih didominasi oleh bahan baku.
Keempat, kebijakan industri perikanan nasional belum mampu berkembang sesuai harapan karena dipengaruhi oleh rendahnya kualitas tata kelola kebijakan.

Oleh karena itu Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) memberikan 4 rekomendasi untuk menyelesaikan permasalahan di atas yaitu adanya peninjauan ulang terhadap seluruh regulasi, memperkuat sistim rantai dingin, reformasi pelayanan usaha ramah investasi, dan mendorong investasi berkelanjutan.

Semoga rekomendasi dalam ringkasan kebijakan ini bermanfaat bagi seluruh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan di bidang perikanan seperti akademisi, pemerhati, pihak swasta, dan masyarakat yang peduli terhadap perikanan nasional.

 

Hormat kami

 

Direktur Eksekutif
Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi)
Santi Evelyna

Link Unduh File :

Kebijakan Percepatan Pembangun Industri Perikanan Nasional/publications/pdf/PolicyBrief30Nov16_IND.pdf