Berita Perikanan

kompas
kompas
Sebagai negara dengan luas lautan mencapai dua pertiga bagian, Indonesia memiliki potensi perikanan sangat besar. Sektor ini menjadi tumpuan hidup dan sumber penghasilan bagi masyarakat pesisir dari Sabang sampai Merauke.

Namun, sayang, sektor itu masih menyisakan banyak persoalan. Mulai dari masalah potensi yang belum tergarap secara maksimal, kemiskinan yang terus menjerat kehidupan nelayan, hingga peraturan pemerintah yang kurang berpihak.

Kondisi memprihatinkan itu terasa di Maluku, seperti terpantau di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Padahal, berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Maluku terdiri atas 1.340 pulau dengan luas keseluruhan 712.479,65 kilometer persegi.

Wilayah laut mendominasi, yakni 658.294,69 kilometer persegi atau 92,4 persen, dan masuk dalam tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI), yakni WPPRI 714 yang meliputi Laut Banda, WPPRI 715 yang meliputi Laut Seram, dan WPPRI 718 yang meliputi Laut Arafura.

Potensi ikan di tiga WPPRI itu diperkirakan mencapai 1,72 juta ton per tahun atau sekitar 25,67 persen dari potensi nasional yang diperkirakan sekitar 6,7 juta ton per tahun. Namun, sayang, masih banyak nelayan yang terlilit utang pada tengkulak karena mereka dimodali tengkulak. Kemiskinan seolah permanen dengan angka kemiskinan di Aru sekitar 27 persen.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Maluku sedang berupaya meminta pemerintah pusat menetapkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional. Dengan dukungan program dimaksud, kekayaan laut Maluku dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.

Terbelit berbagai masalah

Nelayan di kawasan pantura Tegal, Jawa Tengah, juga merasakan hal itu. Menurut Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal Eko Susanto, Sabtu (26/12), ada beberapa kebijakan yang tidak menguntungkan nelayan. Misalnya, lamanya proses pengurusan surat izin penangkapan ikan untuk kapal berbobot di atas 30 gross ton (GT).

"Izin untuk kapal di atas 30 GT yang mengeluarkan pemerintah pusat. Dulu bisa selesai dalam tujuh hari hingga satu bulan, kini butuh waktu tiga bulan," katanya.

Hal lain adalah munculnya kebijakan pemerintah yang mengatur kenaikan pungutan hasil perikanan hingga 1.000 persen dan larangan penggunaan jaring cantrang, yang tidak disertai pemberian solusi bagi nelayan.

Selain itu, harga ikan yang tidak stabil dan sarana-prasarana pelabuhan yang belum memadai. Jika berbagai persoalan ini tidak segera diselesaikan, banyak nelayan sulit bertahan. Saat ini jumlah nelayan di Tegal sekitar 12.000 orang dengan 900 kapal.

Hal yang sama terjadi di Nusa Tenggara Timur. Meskipun potensinya besar, tangkapan laut hanya mencapai 2 juta ton dari potensinya yang mencapai sekitar 75 ton. Produksi sebesar itu kebanyakan dihasilkan nelayan dari luar NTT, yang mencari ikan di perairan NTT.

Sementara 620 nelayan asli NTT justru hanya barisan nelayan tradisional. Mereka umumnya menggunakan kapal kecil berkapasitas 10 GT. Kondisi itu terjadi karena budaya yang mengakar di lingkungan warga NTT.

Menurut Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan Universitas Katolik Widya Mandira, Kupang, Tom Ola Langoday, nenek moyang orang NTT bukan suku bangsa pelaut.

Mereka menetap di gunung karena tradisi perang suku mengharuskan mereka mencari tempat yang aman dari serangan musuh. Seiring sistem pemerintahan yang mulai tertata, masyarakat banyak yang menetap di pesisir, tetapi mereka tetap bercocok tanam dan bukan mengambil hasil dari laut.

Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah, antara lain pelatihan dan keterampilan bagi warga pesisir, agar mereka mau beralih ke laut selama musim kemarau. Cara ini juga menjadi jurus jitu untuk mengatasi kekeringan dan kelaparan yang mendera NTT setiap tahun.

Tidak optimal

Sementara itu, persoalan di Indramayu dan Cirebon, Jawa Barat, lain lagi. Nelayan di dua wilayah itu kurang optimal memanfaatkan tempat pelelangan ikan (TPI) sehingga banyak yang mati suri. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, ada 17 TPI di wilayah itu. Namun, yang benar-benar aktif hanya tiga TPI.

Keadaan itu dimanfaatkan para tengkulak untuk menampung ikan nelayan yang tidak punya pasar resmi. Banyak nelayan terjerat utang kepada para tengkulak. Kesejahteraan mereka tergadai dan mereka terbelit dalam kemiskinan struktural.

Melawan semua persoalan itu tidak ada cara lain kecuali menghidupkan kembali aktivitas TPI. Pemerintah Kabupaten Indramayu menyadari itu dan mereka menghidupkan kembali TPI Dadap yang tidak beroperasi sejak 2009. Upaya itu terbukti efektif, kata Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu Abdur Rosyid Hakim.

Menurut Rosyid Hakim, selama dikelola daerah, TPI Dadap memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Indramayu. Pada 2013, produksi yang dihasilkan di TPI Dadap mencapai 725,8 ton dengan sumbangan PAD Rp 166,94 juta. Tahun 2014, sumbangan PAD dari TPI Dadap Rp 166,2 juta. Tahun 2015 hingga November, sumbangan terhadap PAD sekitar Rp 156 juta.

Geliat di Muncar

Berbeda dari daerah lain, di Muncar, Banyuwangi, geliat ekonomi perikanan justru bangkit setelah nelayan pencari ikan lemuru dari Selat Bali mengalami paceklik panjang selama sekitar empat tahun. Saat ini di Pelabuhan Muncar, yang merupakan pelabuhan pemasok sarden terbesar di Indonesia, sedang panen lemuru dan layar.

Asosiasi Pengusaha Pengalengan Ikan Indonesia mencatat kawasan Selat Bali sebagai pemasok sarden terbesar di Indonesia pada tahun 2004-2008. Dari 165.000 ton lemuru yang ditangkap dalam setahun, 90 persen dari Selat Bali.

Namun, setelah paceklik tiba, jumlah sarden yang ditangkap nelayan merosot tajam hingga hanya 10 persen. Sejumlah kalangan memperkirakan hilangnya lemuru karena penangkapan berlebih, rusaknya lingkungan, dan pengaruh El Nino yang melanda Selat Bali.

Badan Lingkungan Hidup Banyuwangi pada 2013 juga menemukan bahwa padatan larut air di perairan Muncar melebihi ambang batas.

Sebagian nelayan sadar bahwa salah satu penyebab hilangnya lemuru dari Selat Bali adalah kerusakan lingkungan. Beberapa dari mereka mengawali gerakan ramah lingkungan, di antaranya dengan memijah ikan di Selat Bali, membuat kawasan perlindungan ikan, dan menanam tembakau.

(WIE/KOR/FRN/REK/NIT)

sumber: Kompas