Berita Perikanan

tanjungpinangpos.com
tanjungpinangpos.com
Program bantuan 1.719 kapal untuk 170 koperasi nelayan pada 2016 perlu dievaluasi. Hambatan sejak dari proses pembuatan di galangan kapal perlu segera diantisipasi karena dapat menyebabkan kekisruhan distribusi kapal.

Direktur Eksekutif Center of Maritime Studies for Humanities Abdul Halim mengemukakan hal itu di Jakarta, Rabu (14/12). Seperti diberitakan, pengadaan kapal bantuan nelayan tahun ini menghadapi sejumlah masalah, mulai dari keterlambatan pengiriman mesin kapal, kekurangan sumber daya manusia, hingga kendala permodalan (Kompas 14/12).

Pengadaan 1.719 kapal fiber senilai Rp 900 miliar oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu meliputi 18 kapal berukuran 30 gros ton (GT), 73 kapal ukuran 20 GT, dan 1.628 kapal ukuran 3-10 GT. Lelang proyek kapal fiber melalui katalog elektronik atau e-katalog dimulai Agustus lalu dan kontrak pembelian dilaksanakan September. Pengadaan kapal ditargetkan selesai pada akhir Desember 2016.

Menurut Halim, kekacauan program pengadaan kapal sudah bisa diprediksi akibat minimnya persiapan. Target pengadaan kapal sangat banyak, tetapi waktu pembuatan kapal mepet. Semula akan dibuat 3.450 kapal bantuan, tetapi kemudian direvisi menjadi 1.719 kapal.

"Muncul ketidaksiapan para pihak yang terlibat di dalam proyek pengadaan kapal yang dipengaruhi waktu pendek, ketersediaan bahan, serta permodalan bagi galangan dan koperasi penerima," kata Halim.

Secara terpisah, Direktur Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Minhadi Noer Sjamsu mengatakan, hambatan pengadaan mesin kapal turut menghambat penyelesaian kapal. Pihaknya masih terus membenahi kendala pengadaan mesin serta material kapal fiber agar memenuhi spesifikasi yang disyaratkan. "Ada mesin bermerek asing yang batal datang. Ada kemungkinan pabriknya tidak cukup cepat memproduksi mesin sesuai dengan jumlah yang diminta," kata Minhadi.

Ia menambahkan, KKP menargetkan program bantuan kapal sebanyak 2.080 kapal untuk koperasi nelayan pada 2017. Terkait dengan hal itu, pihaknya menargetkan kontrak proyek pengadaan kapal dimulai sejak awal tahun.

Program pengadaan kapal oleh KKP ini bukanlah yang pertama. Tahun 2010-2014, KKP juga pernah membuat program bantuan 1.000 kapal Inka Mina untuk kelompok nelayan. Namun, program itu diwarnai sejumlah penyelewengan, antara lain mulai berupa peruntukan kapal yang salah sasaran, spesifikasi kapal dan alat tangkap tidak layak sehingga tidak bisa dioperasikan, kapal rusak, hingga kapal dijual oleh kelompok.

Kesiapan nelayan

Halim mengingatkan, persoalan kapal tidak hanya perlu diwaspadai dari sisi produksi. Potensi masalah juga muncul terkait dengan adaptasi teknologi kapal fiber oleh koperasi nelayan penerima bantuan yang selama ini terbiasa menggunakan kapal kayu. Sebagian kelompok nelayan dinilai belum terbiasa menggunakan teknologi kapal fiber.

"Kalaupun kapal selesai dibuat, tidak otomatis kapal itu bisa langsung dioperasikan mengingat kendala alih teknologi yang belum dipersiapkan dan skema permodalan," katanya.

Menurut Minhadi, pihaknya telah memverifikasi data koperasi calon penerima bantuan kapal. (LKT)

Kompas