Berita Perikanan

bisnis indonesia
bisnis indonesia
Tantangan yang dihadapi Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan kini semakin bergeser, meskipun upaya penegakan hukum tidak akan kendor. Ini merupakan amanah dan implementasi UU No. 45/2009 tentang Kelautan dan Perikanan.

Oleh sebab itu, Menteri Susi berniat kembali menenggelamkan kapal ikan ilegal secara besar-besaran untuk memperkuat efek jera, sehingga nelayan lokal maupun asing kapok melakukan pelanggaran.

Pasalnya, kendati pemerintah telah menenggelamkan 236 kapal ikan, yang terdiri dari 229 kapal ikan asing dan 7 kapal ikan Indonesia, illegal fishing masih terus terjadi. Sejak 17 Agustus silam hingga kini, satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal, yang dibentuk melalui Perpres No. 115/2015, bahkan telah menangkap 122 kapal ikan yang diduga ilegal.

Ini menunjukkan, kegiatan illegal fishing tampaknya mulai kambuh lagi, setelah dunia mengalami kelangkaan ikan. Di China, misalnya, otoritas setempat mengurangi 97% armada kapal perikanan demi mengerem overfishing, sehingga kapal-kapal asing lantas ‘mencuri’ ikan di perairan Indonesia.

Oleh sebab itu, Menteri Susi bertekad untuk lebih tegas lagi terhadap kapal yang terbukti menangkap ikan secara ilegal, tidak pandang ‘pemain’ besar atau kecil, yang dinilai sebagai kejahatan transnasional terorganisasi.

Langkah tegas Menteri Susi itu sempat mendapatkan cibiran sebagian pengusaha perikanan, terlebih karena dinilai tidak langsung terkait dengan upaya menciptakan nilai tambah sektor kelautan dan mematikan industri.

Namun, ternyata data berbicara lain. Sejak operasi pemberantasan illegal fishing dilancarkan dua tahun lalu, produksi perikanan tangkap di Indonesia terus mengalami peningkatan.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, produksi perikanan tangkap mencapai 4,9 juta ton pada kuartal ketiga tahun ini, lebih besar dibandingkan periode sama tahun lalu yang mencapai 4,7 juta ton.

Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor perikanan juga mengalami pemulihan tahun ini, setelah menurun pada 2014 dan anjlok pada 2015 akibat dari operasi pemberantasan illegal fishing. Pada 2013, penerimaan negara dari perikanan mencapai Rp227,5 miliar, sempat turun menjadi Rp214 miliar pada 2014, dan anjlok tinggal Rp77,5 miliar tahun berikutnya. Namun, PNBP tahun ini diproyeksikan melonjak menjadi Rp311,7 miliar.

BPS juga mencatat, nilai tukar nelayan terus meningkat dari 105,48 pada Januari 2015 menjadi 109,07 pada November tahun ini. Tahun 2017, nilai tukar nelayan ditargetkan melonjak lagi menjadi 112.

Sedangkan data investasi perikanan juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari Rp2,66 triliun pada 2013 menjadi Rp9,15 triliun pada posisi kuartal III 2016. Ini juga diiringi peningkatan konsumsi ikan perkapita dari 35,21 kg pada 2013 menjadi 43,88 kg tahun ini.

Operasi pemberantasan illegal fishing ternyata juga berdampak pada perbaikan ekspor-impor perikanan. Tren 2012-2016 memperlihatkan, ekspor perikanan naik 2,43%, sedangkan impor turun 2,36%. Selama dua tahun terakhir, tren berubah dengan kenaikan ekspor mencapai 3,69% dan impor turun 0,58%.

Kementerian Kelautan memproyeksikan produksi perikanan naik menjadi 29,40 juta ton pada 2017, diikuti kenaikan ekspor hasil perikanan menjadi US$7,62 miliar dan konsumsi ikan 47,12 kg/kapita.

Dari data yang ada tersebut, harian ini mencatat adanya perkembangan maju di sektor kelautan dan perikanan, meskipun sebagian kalangan pelaku bisnis di sektor ini masih tetap mengeluh.

Oleh sebab itu, dalam evaluasi tahunan beberapa waktu lalu, Menteri Susi tetap teguh pada pendirian dan tidak akan ada kompromi, demi menegakkan aturan dan melestarikan sumberdaya kelautan nasional.

Apalagi, angka-angka statistik yang ada justru memberikan sejumlah kejutan positif. Ini yang agaknya menjadi keyakinan Menteri Susi, bahwa “the reality speak itself”. Kenyataan yang akan berbicara, apakah langkah pembenahan sektor kelautan menguntungkan lebih banyak kalangan dan masyarakat, meskipun sebagian kalangan lain merasa keberatan dan terus melakukan protes

. Karena itulah, tidaklah berlebihan sekiranya Menteri Susi terus bergerak maju dalam membenah i sektor kelautan dan perikanan. Setelah sukses dalam mengimplementasikan operasi pemberantasan praktik penangkapan ikan yang melanggar hukum (illegal, unregulated and unreported fishing atau IUU Fishing), ia kini ditantang untuk bergerak ke arah peningkatan nilai tambah, yakni pengembangan industrialisasi berbasis perikanan.

Bisnis Indonesia