Berita Perikanan

Nelayan Indonesia. Foto ilustrasi: kkp.go.id
Nelayan Indonesia. Foto ilustrasi: kkp.go.id
JAKARTA- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyarankan agar nelayan tradisional di setiap daerah, khususnya daerah perbatasan, difasilitasi untuk bisa mengawasi praktik penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing untuk meningkatkan efektivitas pengawasan.

Peneliti Kepala Tim Kajian Perbatasan Pusat Penelitian Politik LIPI Awani Irewati di Jakarta, Selasa, mengungkapkan praktik penangkapan ikan secara ilegal masih terjadi di wilayah perairan Indonesia meski intensitasnya sudah berkurang.

Awani yang akrab disapa Ira tersebut menyampaikan usulan timnya untuk membekali nelayan-nelayan lokal dengan edukasi dan alat komunikasi untuk melaporkan apabila menemui praktik illegal fishing.

Nelayan yang menemukan praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan tersebut bisa melaporkan pada pos TNI Angkatan Laut setempat untuk melakukan pengejaran dan penindakan.

Pemilihan nelayan lokal sebagai pengawas dinilai paling efektif karena aktivitas hariannya yang melaut mencari ikan.

Namun ide tersebut baru bisa efektif apabila diiringi dengan pengadaan kapal di pos-pos TNI AL untuk melakukan pengejaran dan penindakan.

Karena berdasarkan penelitian di lapangan, lanjut dia, anggota TNI AL tidak memiliki kapal dan malah meminjam kapal nelayan untuk melakukan pengejaran.

Ira bersama timnya melakukan penelitian di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, yang juga bersinggungan dengan wilayah Laut China Selatan.

Dia menyimpulkan pengelolaan sumber daya alam yang kaya di Kepulauan Natuna harus dilakukan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan.

"Seluruh stakeholder harus sama-sama duduk bareng, dan memetakan apa yang harus kita kelola di daerah yang kaya sumber daya alam itu," kata dia.

Pusat Penelitian Politik LIPI akan menggelar seminar nasional tentang "Pengelolaan Sumber Daya Maritim di Perbatasan" pada Kamis (16/2) di Hotel JS Luwansa Jakarta Selatan untuk membahas lebih intensif persoalan-persoalan perbatasan maritim.

Seminar tersebut merupakan kegiatan kedua dari rangkaian dari seri dialog tentang isu ketahanan maritim skala internasional dengan mengambil perspektif Indonesia dan Jepang sebagai negara maritim. (ant/gor)

Investor Daily