Berita Perikanan

Selain itu, menurut Habibi, penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, perikanan ilegal, dan penurunan fungsi ekosistem juga memberikan kontribusi pada penurunan stok sumber daya krustasea di alam.

Habibi menambahkan, dengan stok perikanan krustasea yang pemanfaatan penuhnya (fully exploited) sudah mencapai 95 persen, maka sudah saatnya bagi Indonesia untuk membuat rencana strategi dan sekaligus inovasi untuk mengembalikan stok krustasea di alam. Tujuannya, agar kesejahteraan nelayan bisa tetap terjamin dan sekaligus untuk menjaga kesehatan ekosistem di alam.

Kepala Pusat Riset Perikanan (Pusriskan) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Toni Ruchimat mengungkapkan, saat ini perikanan krustasea sudah berkontribusi nyata dalam modernisasi perikanan di Indonesia. Kontribusi itu, baik yang berdampak positi terhadap perekonomian Indonesia, juga dampak negatif terhadap kebijakan Pemerintah.

“Untuk menuju pengelolaan perikanan krustasea yang berkelanjutan harus berdasarkan dasar hukum yang berlaku,” tutur dia.

Ukuran Terus Mengecil

Perlunya dilakukan perencanaan strategi segera, menurut Toni, karena saat ini fakta sudah menunjukkan bahwa daerah penangkapan krustasea di alam semakin jauh. Kemudian, ukuran krustasea yang tertangkap juga semakin kecil, dan itu berakibat pada modifikasi alat tangkap krustasea di alam.

Selama ini, kata Toni, krustasea yang tertangkap alat tangkap ukurannya besar. Namun, setelah eksploitasi berlebih, krustasea yang tertangkap oleh alat tangkap ukurannya menjadi lebih kecil (fase anakan). Selain itu, komposisi hasil tangkapan krustasea juga menjadi didominasi oleh krustasea yang sedang masuk fase melakukan reproduksi.

“Harus ada aturan pengendalian penangkapan, pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem serta pengelolaan dengan pendekatan bioekonomi perikanan,” tegas dia.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP) Zulficar Mochtar menambahkan, menyadari semakin tingginya pemanfaatan potensi krustasea, perlu ada perlindungan segera terhadap stok yang ada di alam sekarang. Namun, langkah tersebut juga diakuinya pasti tidak akan mudah dilakukan.

“Pengelolaan perikanan berkelanjutan tidak mudah dilakukan, tapi juga tidak susah,” tutur dia.

Dalam pelaksanaannya, Zulficar mensyaratkan harus ada aktivitas tarik-menarik antara tiga poin utama, yaitu ekonomi yang optimal, ekologi yang dikelola secara lestari dan hubungan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Ketiga poin tersebut harus bersinergi mencapai keseimbangan.

Agar keberadaan stok krustasea bisa tetap tersedia, baik Zulficar maupun Toni dan Habibi bersepakat bahwa harus ada strategi untuk melakukan pengelolaan perikanan krustasea berkelanjutan. Adapun, strategi tersebut, adalah:

1).Mengaji status stok krustasea;

2) Melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi hasil pengkajian stok krustasea dan penerapannya dalam pengelolaan krustasea;

3) Melengkapi Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia(WPP RI)yang sudah ada sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 7;

4) Melakukan pengenalan, pengembangan dan implementasi pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM);

5) Melakukan pengembangan riset aplikasi sertifikasi ekolabel dalam penilaian status stok, dampak terhadap perikanan dan lingkungan, dan kriteria sistem pengelolaan perikanan dan krustasea;

6) Menguatkan kelembagaan pengelolaan perikanan krustasea skala kecil untuk mengatasi permasalahan tata kelola perikanan khususnya rajungan, kepiting bakau, dan lobster.

Jika strategi di atas sudah dilaksanakan, ketiga orang tersebut sepakat, stok krustasea yang tersisa di alam sekarang, bukan saja bisa diselamatkan, tetapi juga akan bertambah. Jika sudah begitu, nelayan yang mencari ikan akan mendapatkan manfaatnya. Kesejahteraan bisa kembali diraih mereka.

mongabay.co.id