Berita Perikanan

"Sejumlah kelompok nelayan sudah kita dorong dengan sosialisasi manfaat asuransi itu dan diharapkan timbul niat kuat untuk ikut dalam program pemerintah ini," kata Kepala Dinas Perikanan Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Orson Genes Nawa di Kupang, Rabu (14/6).

Menurut dia, kepesertaan nelayan dalam program asuransi tidak bisa dipaksakan. Butuh kerelaan tiap-tiap nelayan ikut dalam program yang dibiayai pemerintah pusat melalui Kementerian Keluatan dan Perikanan itu.

Tugas Dinas Perikanan, kata dia, hanya memberikan pemahaman terkait manfaat asuransi itu sembari mengajak nelayan untuk ikut dalam program tersebut. "Jadi pemerintah hanya bisa sebatas itu. Tidak ada alasan untuk memaksakannya," kata Orson.

"Asuransi nelayan yang diprogram oleh Pemerintah Presiden Joko Widodo ini sangat bagus dan saya berharap para nelayan Kota Kupang semuanya bisa ikut menjadi pesertanya," katanya.

Dia mengatakan pentingnya jaminan keselamatan dan kecelakaan saat melakukan aktivitas di laut itulah yang mendorong pemerintah menerapkan program itu.

Kondisi alam yang terus memberi perubahan dan sulit diprediksi akan mengancam nyawa para nelayan di laut apalagi dengan kondisi perairan laut Kupang yang cukup ganas. Dengan asuransi maka akan memberikan jaminan dan kepastian bagi para nelayan saat bekerja.

Hingga saat ini, baru terdapat 163 nelayan dari 5.459 orang nelayan yang tercatat di Kota Kupang masuk menjadi peserta asuransi nelayan. "Masih sedikit yang menjadi peserta. Pemerintah terus dorong untuk bisa ikut semuanya," katanya.

Perairan di daerah itu memiliki kualitas dan siklus tersendiri dengan ancaman yang cukup signifikan kepada para nelayan saat melakukan penangkapan ikan di laut. "Apalagi saat musim hujan dan angin kencang," katanya.

Untuk itu butuh perlindungan agar setiap ancaman alam yang tentunya sulit dihindari akan mendapat perlindungan yang memberi kepastian bagi keberlanjutan kehidupan para nelayan.

Menjadi peserta penerima asuransi nelayan, kata dia, tentu melalui sebuah syarat sesuai petunjuk teknis yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku kuasa pengguna anggaran yang teralokasi dalam APBN itu.

Terdapat kriteria kepesertaan dan syarat kepesertaan nelayan untuk bisa diberikan bantuan premi asuransi bagi nelayan itu.

Untuk kriteria nelayan akan diprioritaskan bagi nelayan kecil dan nelayan tradisional dengan syarat memiliki kepesertaan Kartu Nelayan dan berusia maksmial 65 tahun.

Tidak pernah mendapatkan bantuan asuransi lainnya dan tidak memiliki dan memanfaatkan alat tangkap yang dilarang oleh peraturan yang ada. "Juga harus taat atas peraturan dan ketentuan yang ada di polis asuransi yang ada," katanya.

Selanjutnyan, setiap calon penerima harus mengisi formulir kepesertaan calon penerima (Form-AN1) dan formulir penunjukan ahli waris atau Form-AN2, foto copy kartu nelayan dan kartu keluarga, serta buku rekening jika ada.

Khusus untuk ahli waris, dalam petunjuk teknis yang disampaikan itu, harus disertai foto copy KTP jika sudah berusia di atas 17 tahun atau sudah menikah dan buku tabungan jika ada.

"Semua syarat kepesertaan calon penerima bantuan itu harus disampaikan ke Asuransi melalui Dinas Kelautan ," katanya.

Terhadap risiko yang akan dijamin asuransi untuk nelayan penerima bantuan premi asuransi bagi nelayan itu berupa kematian, cacat tetap dan biaya pengobatan dengan jumlah yang diberikan sesuai hitungan teknis dan kepesertaan tiap nelayan.

"Jangka waktu pertanggungan polis asuransi bagi nelayan berlaku satu tahun yang dimulai sejak polis diterbitkan," kata Orson Genes Nawa. (Ant)

elshinta