Berita Perikanan

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di, Jakarta, Senin (26/1). Rapat tersebut membahas mengenai arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019.
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di, Jakarta, Senin (26/1). Rapat tersebut membahas mengenai arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2015-2019.
JAKARTA—Ditemukan 300 kapal ikan berukuran besar yang melakukan manipulasi data dengan menurunkan ukuran kapasitas muat menjadi di bawah 30 gross tonnage (GT) guna mengindari kewajiban memasang alat untuk melacak kapal (vessel monitoring system/VMS).

Bahkan,  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan  50%-70%  kapal  ikan  di pelabuhan  melakukan  manipulasi data dengan menurunkan kapasitas muat menjadi di bawah 30 GT.
Hal  itu  dilakukan  agar  kapal- kapal besar itu  tetap memperoleh Solar  bersubsidi.  Sebab,  regulasi yang ada melarang kapal berukuran lebih dari 30 GT menggunakan Solar
bersubsidi mulai tahun ini.

“Dan saya lihat barangkali 50%-70% di pelabuhan itu semuanya mark down [menurunkan ukuran kapal],” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (26/1).
Menindaklanjuti temuan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan verifikasi kembali ukuran kapal perikanan tangkap.
Menteri Susi mengatakan pihaknya menemukan dari 1.000 kapal perikanan di bawah 30 GT, sebanyak 300 kapal diantaranya melakukan manipulasi  data  ukuran dan memalsukan dokumen.

“Kami dapatkan ada 300 kapal yang ukurannya di-mark down [diturunkan] dari 100 GT, 150 GT menjadi hanya di bawah 30 GT,” ujarnya.
Menurutnya, manipulasi data ini dilakukan, karena kapal-kapal besar tidak ingin memasang alat untuk  melacak  keberadaan  kapal atau vessel monitoring system di kapalnya. Berdasarkan regulasi, VMS  harus  dipasang  di  kapal berukuran di atas 30 GT.

Susi menambahkan manipulasi data ukuran kapal ini menyebabkan pemerintah sulit menentukan kebijakan yang tepat. Untuk mengatasi hal ini, lanjutnya, pihaknya meminta kerja sama dari pemerintah daerah  untuk verifikasi ukuran kapal tersebut.

“Dan itu adalah kehilangan PNBP [penerimaan negara bukan pajak] yang besar dan itu juga namanya pemalsuan dokumen. Ini akan menyebabkan KKP tidak mampu membuat policy [kebijakan] yang tepat untuk penentuan zonasi dan kuota tangkap,” katanya.

Perik-01
Perik-01
Sekretaris Jenderal KKP Syarief Widjaja mengatakan akibat praktik ini kontribusi PNBP dari kapal di atas 30 GT menjadi hilang. Pasalnya, setiap kapal di bawah 30 GT harus menjalankan proses perizinan dari daerah.
“Karena  ke  daerah,  jadi  nggak bayar PNBP. Ini cara mereka menghindari  PNBP,  [ukuran  kapasitas] kapalnya diturunin,” katanya.
Syarief menambahkan tahun lalu PNBP KKP tercatat sekitar Rp270 miliar.  Dengan  adanya  verifikasi ukuran kapal ini, PNBP KKP tahun ini ditargetkan sebesar Rp1,4 triliun.
“Nanti banyak formula untuk mencapai  target  ini.  Dari  pengurangan praktik   markdown,   harga terlalu murah, banyak formula,” katanya.

SOLAR BERSUBSIDI
Susi menambahkan manipulasi data ukuran kapal ini juga  terjadi pada isu pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk nelayan.
Menurutnya, banyak kapal di atas 30 GT memanipulasi data menjadi di  bawah  30  GT  untuk  memperoleh BBM subsidi yaitu Solar. Sebab, kapal berukuran di atas 30 GT dilarang menggunakan Solar bersubsidi.
Berdasarkan Perpres No. 191/2014, kuota BBM subsidi khusus nelayan tidak lagi diberikan untuk kapal berukuran di atas 30 GT.

Selama ini, dia menilai nelayan kecil banyak dirugikan karena penyaluran BBM subsidi tidak sampai ke daerah terpencil.
Susi mengatakan pengurangan kuota subsidi ini dilakukan untuk mensubtitusikan pemberian bantuan yang lebih produktif, seperti penggantian alat tangkap atau pemberian benih ikan bersubsidi.

Direktur Alat Penangkapan dan Kapal Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Balok Budiyanto mengatakan kuota BBM bersubsidi khusus nelayan tahun ini diusul- kan 940.366 kiloliter.
Menurutnya, jumlah ini menun- jukkan penurunan yang sangat besar dari usulan tahun sebelumnya 2,2 juta kiloliter.

“Sekarang Ibu [Susi Pudjiastuti] maunya untuk kapal di bawah 30 GT saja. Jadi usulan kuotanya pun turun,” ujarnya.
Dia menambahkan usulan tahun lalu sebesar 2,2 juta kiloliter terdiri dari 940.336 kiloliter untuk kapal di bawah 30 GT dan sekitar 1,25 juta kiloliter untuk kapal di atas 30 GT. Dengan penghentian pemberian subsidi BBM untuk kapal di atas 30 GT, kuota sebesar 1,25 juta kiloliter otomatis tidak lagi diusulkan pada tahun ini.

Selain kuota, Balok memaparkan pemberian BBM subsidi nelayan saat ini juga menggunakan sistem baru, yaitu kartu BBM nelayan yang dibuat atas kerja sama Pertamina dan BRI. Saat ini, lanjutnya, proses pemberian kartu tersebut masih dalam proses.

Sumber: Bisnis Indonesia

JAKARTA—Ditemukan 300 kapal ikan berukuran besar yang melakukan manipulasi data dengan menurunkan ukuran kapasitas muat menjadi di bawah 30 grosstonnage(GT) guna mengindari kewajiban memasang alat untuk melacak kapal (vesselmonitoringsystem/VMS).

 

Bahkan,  Menteri  Kelautan  dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan  50%-70%  kapal  ikan  di pelabuhan  melakukan  manipulasi data dengan menurunkan kapasitas muat menjadi di bawah 30 GT.

Hal  itu  dilakukan  agar  kapal- kapal besar itu  tetap memperoleh Solar  bersubsidi.  Sebab,  regulasi yang ada melarang kapal berukuran lebih dari 30 GT menggunakan Solar

bersubsidi mulai tahun ini.

“Dan saya lihat barangkali 50%-70% di pelabuhan itu semuanya markdown[menurunkan ukuran kapal],” ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Senin (26/1).

Menindaklanjuti temuan itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan segera melakukan verifikasi kembali ukuran kapal perikanan tangkap.

Menteri Susi mengatakan pihaknya menemukan dari 1.000 kapal perikanan di bawah 30 GT, sebanyak 300 kapal diantaranya melakukan manipulasi  data  ukuran dan memalsukan dokumen.

“Kami dapatkan ada 300 kapal yang ukurannya di-markdown[diturunkan] dari 100 GT, 150 GT menjadi hanya di bawah 30 GT,” ujarnya.

Menurutnya, manipulasi data ini dilakukan, karena kapal-kapal besar tidak ingin memasang alat untuk  melacak  keberadaan  kapal atau vesselmonitoringsystemdi kapalnya. Berdasarkan regulasi, VMS  harus  dipasang  di  kapal berukuran di atas 30 GT.

Susi menambahkan manipulasi data ukuran kapal ini menyebabkan pemerintah sulit menentukan kebijakan yang tepat. Untuk mengatasi hal ini, lanjutnya, pihaknya meminta kerja sama dari pemerintah daerah  untuk verifikasi ukuran kapal tersebut.

“Dan itu adalah kehilangan PNBP [penerimaan negara bukan pajak] yang besar dan itu juga namanya pemalsuan dokumen. Ini akan menyebabkan KKP tidak mampu membuat policy[kebijakan] yang tepat untuk penentuan zonasi dan kuota tangkap,” katanya.

Sekretaris Jenderal KKP Syarief Widjaja mengatakan akibat praktik ini kontribusi PNBP dari kapal di atas 30 GT menjadi hilang. Pasalnya, setiap kapal di bawah 30 GT harus menjalankan proses perizinan dari daerah.

“Karena  ke  daerah,  jadi  nggak bayar PNBP. Ini cara mereka menghindari  PNBP,  [ukuran  kapasitas] kapalnya diturunin,” katanya.

Syarief menambahkan tahun lalu PNBP KKP tercatat sekitar Rp270 miliar.  Dengan  adanya  verifikasi ukuran kapal ini, PNBP KKP tahun ini ditargetkan sebesar Rp1,4 triliun.

“Nanti banyak formula untuk mencapai  target  ini.  Dari  pengurangan praktik   markdown,   harga terlalu murah, banyak formula,” katanya.

 

SOLAR BERSUBSIDI

Susi menambahkan manipulasi data ukuran kapal ini juga  terjadi pada isu pengurangan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk nelayan.

Menurutnya, banyak kapal di atas 30 GT memanipulasi data menjadi di  bawah  30  GT  untuk  memperoleh BBM subsidi yaitu Solar. Sebab, kapal berukuran di atas 30 GT dilarang menggunakan Solar bersubsidi.

Berdasarkan Perpres No. 191/2014, kuota BBM subsidi khusus nelayan tidak lagi diberikan untuk kapal berukuran di atas 30 GT.

Selama ini, dia menilai nelayan kecil banyak dirugikan karena penyaluran BBM subsidi tidak sampai ke daerah terpencil.

Susi mengatakan pengurangan kuota subsidi ini dilakukan untuk mensubtitusikan pemberian bantuan yang lebih produktif, seperti penggantian alat tangkap atau pemberian benih ikan bersubsidi.

Direktur Alat Penangkapan dan Kapal Perikanan Ditjen Perikanan Tangkap KKP Balok Budiyanto mengatakan kuota BBM bersubsidi khusus nelayan tahun ini diusul- kan 940.366 kiloliter.

Menurutnya, jumlah ini menun- jukkan penurunan yang sangat besar dari usulan tahun sebelumnya 2,2 juta kiloliter.

“Sekarang Ibu [Susi Pudjiastuti] maunya untuk kapal di bawah 30 GT saja. Jadi usulan kuotanya pun turun,” ujarnya.

Dia menambahkan usulan tahun lalu sebesar 2,2 juta kiloliter terdiri dari 940.336 kiloliter untuk kapal di bawah 30 GT dan sekitar 1,25 juta kiloliter untuk kapal di atas 30 GT. Dengan penghentian pemberian subsidi BBM untuk kapal di atas 30 GT, kuota sebesar 1,25 juta kiloliter otomatis tidak lagi diusulkan pada tahun ini.

Selain kuota, Balok memaparkan pemberian BBM subsidi nelayan saat ini juga menggunakan sistem baru, yaitu kartu BBM nelayan yang dibuat atas kerja sama Pertamina dan BRI. Saat ini, lanjutnya, proses pemberian kartu tersebut masih dalam proses.