Berita Penciptaan Lapangan Kerja

rmol.com
rmol.com
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memastikan 714 paket proyek infrastruktur senilai Rp 9,3 triliun siap ditandatangani kontraknya awal Januari. Paket proyek yang termasuk dalam lelang dini tersebut sudah diumumkan pemenangnya dan telah diterbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.

Hingga 29 Desember, Kementerian PUPR telah melelang 4.964 paket senilai Rp 41,1 triliun. Paket proyek tersebut terdiri dari paket proyek di Direktorat Jenderal Bina Marga sebanyak 1.630 paket senilai 27,6 triliun, Ditjen Sumber Daya Air 2.229 paket senilai Rp 10,1 triliun, Ditjen Cipta Karya 886 paket senilai Rp 1,6 triliun, dan Ditjen Penyediaan Perumahan 187 paket senilai Rp 1,6 triliun.

Dari jumlah paket yang sudah dilelang Kementerian PUPR tersebut, 714 paket proyek senilai Rp 9,3 triliun sudah siap untuk tanda tangan kontrak. Jumlah tersebut terdiri dari Ditjen Bina Marga sebanyak 427 paket senilai Rp 8,1 triliun, Ditjen Sumber Daya Air 256 paket senilai Rp 1,1 triliun, Ditjen Cipta Karya 14 paket senilai Rp 70 miliar, dan Ditjen Penyediaan Perumahan 8 paket senilai Rp 60 miliar.

"Siap kontrak diambil dari status paket yang sudah ada pengumuman pemenang dan telah diterbitkan SPPBJ (surat penunjukan penyedia barang/jasa)," kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono, Selasa (29/12), di Jakarta.

Jaminan

Pagu anggaran Kementerian PUPR 2016 sebesar Rp 104,08 triliun dengan total jumlah paket kontraktual dan paket proses lelang sebanyak 12.211 paket.

Menurut Taufik, dengan tanda tangan kontrak, penyedia jasa konstruksi dan konsultasi yang menang lelang mendapatkan jaminan uang muka yang besarnya 10-15 persen. Selain itu, kontraktor dapat segera memulai pembangunan proyek.

Tanda tangan kontrak paket proyek tersebut direncanakan dilakukan pada 6 Januari.

Penandatanganan kontrak yang diinisiasi Ditjen Bina Marga tersebut juga dilakukan serentak di lima tempat berbeda selain Jakarta, yakni Medan, Surabaya, Banjarmasin, Manado, dan Jayapura.

Pada penandatanganan itu akan dilakukan dialog dengan lima tempat tersebut melalui konferensi jarak jauh.

Pertengahan tahun

Menurut Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hediyanto W Husaini, dalam keterangan tertulisnya, selama ini sebagian besar lelang dilakukan pada awal tahun anggaran dan prosesnya membutuhkan waktu hingga 4 bulan.

Akibatnya, tanda tangan kontrak dan pekerjaan di lapangan baru dimulai mendekati pertengahan tahun.

Dengan pengerjaan sejak awal tahun, waktu untuk pengerjaan sebuah proyek akan lebih lama, yakni satu tahun. "Para pekerja kontraktor biasanya pada empat bulan pertama belum bekerja, belum ada gaji.

Sekarang kondisi tersebut tidak terjadi lagi. Kontraktor sudah mendapatkan kepastian pekerjaan sejak Januari,” kata Hediyanto. Ekonomi diharapkan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan selama ini yang mulai bergerak pertengahan tahun.

(NAD)

sumber: Kompas