Berita Penciptaan Lapangan Kerja

kawasan industri
kawasan industri
Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) bersemangat mendorong pertumbuhan produk domestik bruto berbasis wilayah di Indonesia dengan harapan dapat mewujudkan ekonomi yang berkualitas dan merata.

KEIN mengkaji beberapa provinsi untuk mencari masalah dan memberikan solusi dalam kerangka pembangunan berbasis wilayah tersebut. Kajian KEIN ini nantinya akan dibawa kepada Presiden Joko Widodo yang menginginkan pertumbuhan ekonomi tumbuh tinggi dan merata.

Berikut wawancara Bisnis dengan Wakil Ketua KEIN Arif Budimanta terkait dengan kajian KEIN dan kebijakan ekonomi Indonesia pada 2017 di sela-sela FGD Regional Growth Strategy di Samarinda, Kalimantan Timur (14/2).

Ada berapa daerah sebenarnya yang dipantau KEIN?

Secara nasional, ada 15 yang ekonominya fluktuatif. Deviasinya antar tahun cukup lumayan dalam,kalau tidak terus dia menurun terus-menerus seperti yang kita bilang fluktuatif itu. Kalimantan Timur (Kaltim) termasuk pertumbuhan ekonomi yang turun terus menerus dalam jangka waktu lima tahun terakhir. Kemudian, Papua itu fluktuatif. Nanti sebentar pertumbuhannya pada 2011 mencapai 4,3%, lalu 2013 menjadi 8,6%. Kemudian pada 2014 jadi 3,8%. Itu fluktuatif deviasinya cukup lebar.

Ada yang turun dan ada yang deviasi antar tahun cukup dalam. Tentu saja, ini harus dicari penyebabnya. Ada 15 provinsi yang masuk kategori itu.

Kami ingin syarat dari pertumbuhan ekonomi pada level nasional semuanya stabil. Tidak hanya nasional, regional juga cukup stabil pertumbuhan ekonominya. Katakan kalau turun, ya resiprokal mengikuti yang nasional. Jangan turunnya nasional hanya 1%, tetapi regional kontraksi dalam.

Kami tidak mau seperti itu. Jangka panjangnya, kalau kami ingin ekonomi nasional meningkat diungkit sampai 7%, apalagi 2018 Presiden sudah mencanangkan pertumbuhan ekonomi harus di atas 6% maka strategi pembangunan berbasis wilayah menjadi penting untuk diperhatikan dan tidak menjadi faktor pengurang dari pembentukan agregat produk domestik bruto nasional.

Untuk itu, perlu percepatan transformasi perekonomian untuk daerah yang selama ini memiliki ketergantungan besar kepada komoditas. Komoditas ini seperti tambang, sifatnya boom and bashed.

Sekarang sudah membaik, tetapi tiga tahun kemarin turun. Kalau kita lihat, contohnya Kaltim, backbone perekonomiannya yang menyangga regional secara keseluruhan itu adalah sektor agroindustri dan UMKM. Yang sifatnya komoditas harus dijadikan additional yang sementara. Harus dijadikan modal untuk mengejar program-program yang sifatnya quick win. Ketika datang commodity booming harusnya dimanfaatkan menjadi quick win program dalam mempercepat Renstra, RPJM, atau RPJP.

KEIN melihat strategi pembangunan berbasis wilayah ini akan dicoba dalam tujuh provinsi. Ada Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Aceh, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah.

Kenapa hanya tujuh yang akan difokuskan KEIN dalam strategi pembangunan berbasis wilayah ini?

Dilihat dari tiga kategori, misalnya pertumbuhannya stabil tetapi penduduknya miskinnya di atas rata-rata nasional, contohnya Jawa Tengah. Propinsinya relatif stabil mengikuti tren nasional, tetapi jumlah penduduk miskinnya lebih tinggi dari rata-rata nasional. Artinya, kita ingin nasional tumbuh tinggi, merata dan berkualitas. Berkualitas itu a.l. elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan bisa lebih tinggi, penyerapan tenaga kerja lebih banyak dan rasio Gini semakin dipersempit.

Jawa Tengah akan dijadikan contoh dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan, walau pertumbuhan ekonominya sama dengan nasional. Kategori lain adalah provinsi yang ekonominya fluktuatif, dan fluktuasinya tiap tahun di atas 2%. Itu sangat besar, malah ada yang sampai di atas 3%.

Kategori terakhir yang tren pertumbuhannya turun terus, seperti Kalimantan Timur dan sebagian wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang ketergantungan terhadap ekonominya sangat besar. Kita mencoba mengali permasalahan, sekaligus potensi.

Terkait dengan potensi seluruh wilayah memiliki kemiripan, bahwa backbone daripada perekonomian itu adanya agroindustri. Kalau ditarik ke belakang, sebelum ada commodity booming, daerah ini sebenarnya pertumbuhannya tinggi.

Namun, karena commodity booming, itu bukan dianggap sebagai windfall profit atau sesuatu yang permanen, akhirnya terjadi shifting. Seperti contohnya, deindustrialisasi di Kalimantan Timur. Industrinya minus terus sejak tahun 1971. Harusnya minimal stabil atau meningkat, bukan menurun.

Ini yang kami coba polakan, percepatan transformasi sehingga dapat mendukung atau scale uppertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Menurut KEIN, stretegi quick win dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis wilayah atau daerah ini bisa dikejar?

Intinya, adalah menciptakan nilai kreasi sumber-sumber pertumbuhan baru. Jadi, pemerintah punya banyak instrumen fiskal, misalnya kredit usaha rakyat (KUR). KUR ini harus ditujukan kepada memang yang start-up bisnis. Bukan nasabah lama yang mendapatkan bunga besar, yang kemudian pindah karena restructure bisnis. Jangan seperti itu, kalau begitu tidak ada value-added-nya.

Kemudian pemanfaatan dana desa yang hampir Rp70 triliun kurang lebih. Itu dimanfaatkan untuk yang basisnya adalah padat karya dan proyek infrastruktur umum. Kenapa itu penting? Salah satu starteginya Pak Darmin (Menko Perekonomian) untuk meningkatkan konsumsi yang tadinya 4,98% tahun lalu.

Kontribusi konsumsi pada 2016 itu malah turun dibandingkan 2015 dan 2016. Salah satu strateginya untuk mencapai 5,8% harus meningkatkan konsumsi menjadi 5,4%. Caranya bagaimana? Salah satunya dengan stimulus fiskal dan mempermudah kebijakan direct investment yang sudah tercatat di BKPM. Itu didorong operasionalnya di lapangan.

Satu lagi masalah hilirisasi. Kita ingin tumbuh 6%-7%, tetapi nanti tiga tahun kemudian kita akan jatuh lagi karena ketergantungan impornya besar. Artinya, itu harus selesai dulu, hilirisasi tambang, CPO dan petrokimia dan turunannya. Selain itu, masalah dari sisi daya saing, logistic cost-nya masih tinggi. Kemudian, elektrifikasi masih rendah.

Pada saat investor masuk ke Indonesia, mereka pasti mikir ini IRR-nya tidak masuk. Sementara itu, bagaimana agar dapat dibiayai APBN. Tetapi APBN tidak cukup. Investor tetap harus masuk. Yang dimainkan sekarang tiga cost, monetary cost, fiscal cost dan sektor riil yang paket kebijakan itu. Itu satu-satunya instrumen yang sesuai. Masalahnya, jalan atau tidak.

Dari data BPS sepanjang 2016 kelihatan pertumbuhan daerah masih cenderung stagnan dan ekonomi masih terpusat di Jawa.

Ini ada contohnya, ada kawasan industri dan ada kawasan ekonomi khusus (KEK). Banyak kawasan industri di Jawa, KEK dipinggiran. Kalau ke KEK, bagaimana dengan biaya logistiknya. Selama tiga backbone tadi selesai, itu jalan.

Kalau mau mengembangkan luar Jawa, kita harus berpikir bagaimana cost structure-nya antara Jawa dan luar Jawa sama sehingga orang mau datang. Cost structure sekarang apa? Mungkin logistik lebih mahal. Untuk menutupi cost of logistics, harus ada insentif. Insentifnya harus tepat sasaran. Siapa yang masuk KEK, diberikan bebas pajak semua. Itu sudah, tapi tetap tidak ada yang masuk. Permasalahnnya, biaya logistik, tempat dan birokrasi. Misalnya perizinan, izin tertentu masih harus ke pusat dulu. Jadi membangun dari pinggiran ini masalahnya cost structure itu menurut saya.

Bisnis Indonesia