Berita Penciptaan Lapangan Kerja

Kesepakatan itu diperoleh dalam rapat kerja tentang asumsi makro tahun 2018 antara pemerintah dan Komisi XI DPR di Jakarta, Selasa (13/6). Rapat tersebut merupakan bagian dari pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2018.

Tahap ini adalah tahap awal sebelum pemerintah menyusun nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Asumsi makro yang disepakati Komisi XI dan pemerintah tersebut selanjutnya akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang PS Brodjonegoro hadir mewakili pemerintah dalam rapat kerja tersebut. Hadir pula Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo dan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto.

Rapat yang berlangsung sekitar 5-6 jam itu dipimpin Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng. ”Kami memahami bahwa DPR ingin adanya suatu keseimbangan antara kehati-hatian dan optimisme,” kata Sri Mulyani, menjawab pertanyaan wartawan setelah rapat.

Target pertumbuhan ekonomi tahun ini adalah 5,1 persen. Dengan demikian, menurut Sri Mulyani, batas bawah pertumbuhan ekonomi 2018 sebesar 5,2 persen merupakan bentuk kehati-hatian. Adapun batas atas sebesar 5,6 persen adalah bentuk optimisme.

”Pemerintah memang ingin pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Kami harus bisa meyakinkan bahwa 5,6 persen adalah dalam batas yang cukup realistis,” katanya. Asumsi makro lain yang dimoderasi adalah nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Pemerintah mengusulkan Rp 13.500-Rp 13.800 per dollar AS. Sementara BI memproyeksikan Rp 13.400-Rp 13.700 per dollar AS.

Semula, sebagian besar fraksi di Komisi XI DPR menginginkan nilai tukar yang lebih ketat, yakni Rp 13.300-Rp 13.400 per dollar AS. Setelah mempertimbangkan pandangan dari BI, forum akhirnya menyepakati nilai tukar berkisar Rp 13.300-Rp 13.500 per dollar AS. Asumsi dasar lain tidak berubah. Inflasi 2018 berkisar 2,5-4,5 persen dan suku bunga surat perbendaharaan negara tiga bulan 4,8-5,6 persen.

Adapun target pembangunan disepakati lebih ketat ketimbang usulan pemerintah. Untuk Indeks Pembangunan Manusia, dari 71,38 menjadi 71,5. Demikian pula dengan tingkat pengangguran terbuka, dari 5,1-5,4 persen menjadi 5,0-5,3 persen. Angka kemiskinan disepakati berubah, dari 9,0-10 persen menjadi 9,5-10 persen. Sementara rasio gini disepakati sebesar 0,38 atau sama dengan usulan pemerintah.

Dampak Positif
Menjawab pertanyaan sejumlah anggota Komisi XI DPR, Agus DW Martowardojo menyatakan, peningkatan status menjadi layak investasi yang diberikan Standard & Poor’s, yang melengkapi peringkat serupa yang sebelumnya telah diberikan Fitch Ratings dan Moody’s, sudah berdampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

”Kami melihat dampak langsung ke pasar modal. Ada lonjakan, lalu ada koreksi,” ujarnya. Dampak positif lainnya, lanjut Agus, tecermin pada penurunan imbal hasil surat utang negara rupiah bertenor 10 tahun, dari sekitar 7 persen menjadi 6 persen.

Demikian pula surat utang dalam valuta asing. Dana investor dalam bentuk portofolio juga meningkat. Per akhir Mei 2017, nilainya mencapai Rp 112 triliun. Pada periode yang sama tahun lalu, nilainya sekitar Rp 70 triliun. ”Kondisi tahun lalu sudah bagus. Tahun ini akan lebih bagus. Permintaan atas surat utang negara dari investor cukup tinggi. Dan ini kami yakini di semester II-2017 akan terus berlanjut dan akan diikuti investasi langsung,” Agus.

Kompas