Berita Penciptaan Lapangan Kerja

Pada pelaksanaan Dialog Nasional Ketenagakerjaan Inklusif #2, tanggal 27 Maret 2018 di Semarang, Plt. Gubernur Jawa Tengah dalam sambutannya yang diwakili oleh Budi Wibowo sekalu Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi menyatakan bahwa selama ini pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah telah mengetahui dan mengenal istilah “inklusif” untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan saja. Tetapi, melalui proyek SINERGI ini telah mengenalkan istilah baru yaitu ‘ketenagakerjaan inklusif’ yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kaum muda dari golongan ekonomi kurang mampu dan rentan di Jawa Tengah.

Plt. Gubernur Jawa Tengah juga sangat mengapresiasi program SINERGI ini dimana telah menjadikan Jawa Tengah sebagai wilayah dalam pilot program USAID, sebagaimana disampaikan dalam sambutan pembukaan Dialog Nasional Ketenagakerjaan Inklusif #2.

“Saya sampaikan terima kasih kepada SINERGI yang telah memprakarsai kegiatan dialog ini. Forum seperti ini sangat baik, untuk meningkatkan pemahaman semua elemen masyarakat tentang ketenagakerjaan inklusif, sekaligus sebagai sarana untuk rembugan membahas persoalan-persoalan dan kebijakan terkait ketenagakerjaan inklusif.”

Provinsi Jawa Tengah diakui telah mempunyai modal dasar untuk berkontribusi dalam rangka pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan inklusif. Peraturan Daerah (Perda) No 11/2014 tentang Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas, dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan pemerintah daerah yang diharapkan bisa menyatukan pilar pemuda, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk penguatan koordinasi pembangunan ketenagakerjaan inklusif sebagaimana diharapkan oleh proyek SINERGI. Plt. Gubernur mengharapkan pula agar SINERGI dapat membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memanfaatkan keberadaan bonus demografi secara optimal sehingga kaum muda kurang mampu dan rentan juga dapat dioptimalkan partisipasi dan kontribusinya dalam pembangunan daerah.

Gallery