Berita Perkotaan

Bahkan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Bojonegoro mengatakan, Bappenas juga akan mengkaji skema pendanaan pemindahan Ibu Kota Indonesia.

"Kami akan membicarakan sampai skema pendanaannya, karena membangun pusat pemerintahan baru jelas tidak murah," ujar Bambang saat rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/6/2017).

Jangan sampai tutur ia, kebijakan pemindahan Ibu Kota itu justru menggerus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas.

Oleh karena itu, peran pembiayaan yang berasal dari luar APBN perlu didorong sehingga tidak ada ketergantungan kepada anggaran negara.

"Dengan pembiayaan investasi non anggaran kita bisa menemukan skema yang membuat pusat pemerintahan lebih efektif, dan pemerataan Jawa luar Jawa juga menjadi lebih baik, karena ini pasti pindahnya ke luar Jawa," ucap Bambang.

Namun, Bappenas belum mau menyebut kota mana saja yang menjadi calon Ibu Kota baru Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya spekulasi lonjakan harga tanah di kota tersebut.

Tahun depan, Bappenas mengajukan usulan pagu Indikatif anggaran kementerian Rp 1,5 triliun kepada DPR. Selain memulai kajian pemindahan Ibu Kota, Bappenas juga memiliki program lainnya.

Program itu di antaranya harmonisasi dan simplikasi aturan UU, mendorong pembiayaan infrastruktur non APBN, menyusun aksi satu data nasional, hingga membentuk komite keuangan syariah.

Kompas.com