UMUM

Indonesia punya bahan ”dasar” yang memadai untuk menjadi negara maju, seperti populasi yang besar, kelas menengah yang terus bertambah, serta sumber daya alam melimpah. Namun, bahan-bahan ”mentah” itu perlu diolah lewat kebijakan yang baik dan tepat.

Pada awal tahun 1990-an, Indonesia bersama Malaysia, Filipina, dan Thailand dijuluki ”macan baru” Asia karena pertumbuhan ekonominya yang pesat. Harian Kompas pada 23 Mei 1997 melaporkan, peringkat daya saing global Indonesia melonjak dari 30 pada 1996 menjadi 15 dari 53 negara pada 1997, berdasarkan laporan yang disusun World Economic Forum, Global Competitiveness Report 1997.
Pada 1997, Indonesia disebut sebagai ”goliath” bersama dengan China yang peringkat daya saingnya melonjak dari 36 menjadi 29. Namun, berbagai prediksi tentang kemajuan Indonesia itu meleset. Pada 1997, Indonesia terkena efek domino krisis ekonomi yang dengan cepat berubah menjadi krisis multidimensi.
Indonesia di masa kini masih berada di jajaran negara papan tengah. World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2016-2017, menempatkan Indonesia pada peringkat 41 dari 138 negara, sedangkan China dalam laporan yang sama berada di posisi 28.

Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus membaik setelah krisis multidimensi akhir tahun 1990-an kembali membuat Indonesia diproyeksikan sebagai kekuatan ekonomi dunia.

Jim O’Neill—mantan ekonom Golmand Sachs yang awal tahun 2000-an memunculkan istilah BRICS untuk merujuk pada Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat—pada 2014 memunculkan istilah MINT. Akronim itu kepanjangan dari Meksiko, Indonesia, Nigeria, dan Turki, negara yang diprediksi Jim akan masuk dalam jajaran 10 negara dengan ekonomi terbesar pada 2040.

Gideon Rachman dalam analisisnya yang dimuat di laman daring Financial Times pada 26 September 2016 menyebut negara MINT itu punya daya tarik; pertumbuhan ekonomi pesat, populasi besar, dan pertumbuhan kelas menengah yang juga besar.
Namun, ia memberi catatan, pada akhir 2016, negara MINT tidak lagi semenarik saat istilah itu dilontarkan Jim. Ada persoalan instabilitas politik dan kekerasan yang menurunkan daya tarik empat negara itu, termasuk Indonesia.

Pencapaian
Dalam beberapa indeks, Indonesia memang menunjukkan perbaikan secara gradual. Indeks Negara Rentan (Fragile State Index) tahun 2017 yang diluncurkan pada Mei lalu, misalnya, menunjukkan Indonesia selangkah menjauh dari kategori negara ”gagal”.

Pada 2006, Indonesia ada di peringkat 32 dengan nilai 89,2. Pada 2017, ada peningkatan menjadi peringkat 94 dari 178 negara dengan nilai 72,9. Dalam indeks ini, semakin mendekati angka nol, suatu negara makin tahan terhadap tekanan.

Indeks Demokrasi yang disusun The Economist Intelligence Unit juga menunjukkan perbaikan demokrasi Indonesia, dari 6,41 pada 2006 menjadi 6,97 pada 2016. Varieties of Democracy (V-Dem) mencatat, dari sisi demokrasi elektoral, performa Indonesia terus membaik dari 1990 hingga 2016.

Indeks itu terdiri dari banyak indikator, seperti performa badan manajemen kepemiluan, pemilu yang bersih dan adil, kebebasan berekspresi, serta media. Dari sisi pemberantasan korupsi, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang disusun Transparency International juga menunjukkan perbaikan.

Pada 2012, Indonesia mendapat nilai 32, ada di peringkat 118 dari 176 negara. Adapun pada 2016 mendapat nilai 37, berperingkat 90 dari 176 negara. Semakin mendekati nilai 100, sebuah negara dipersepsikan semakin bebas dari korupsi.

Di samping sejumlah pencapaian tersebut, Indonesia masih punya peluang untuk mendapatkan ”bonus demografi”, yakni pada saat satu penduduk usia tidak produktif setidaknya ditanggung oleh dua penduduk usia produktif (15-64 tahun).
Ini berarti akan lebih banyak tersedia tenaga kerja serta potensi tabungan. Interval waktu ”bonus demografi” ini tidak seragam antara satu provinsi dan provinsi lainnya.

Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menunjukkan, pada 2000, ada 54 anak dan penduduk lanjut usia setiap 100 penduduk usia produktif.

Kemudian, pada 2010 turun menjadi 51 anak dan lansia, kemudian pada kurun 2028-2031 mencapai titik terendah, yakni 47 anak dan lansia per 100 penduduk usia produktif. Setelah itu, proporsi itu akan naik.

Kondisi ini membuat periode tahun 2028-2031 akan menjadi titik balik apakah Indonesia yang sudah lebih kurang 30 tahun berada di kelompok negara menengah bisa naik kelas ke grup negara maju, akan stagnan, atau justru mundur. Kepala
Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Agus Heruanto Hadna mengatakan agak pesimistis prediksi Indonesia dalam konteks ekonomi negara-negara MINT dapat tercapai.

Menurut dia, ada variabel korupsi yang membuat proyeksi itu sulit terwujud. Saat ini perbaikan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih jauh dari memadai.

Solusi
Padahal, agar bonus demografi bisa terwujud, pemerintah setidaknya harus mempersiapkan tiga hal, yakni peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja.

Korupsi akan memengaruhi kapasitas pemerintah dalam memenuhi tiga hal tersebut. Jika penambahan penduduk usia produktif tidak diikuti persiapan di tiga hal itu, alih-alih menjadi ”bonus” demografi, yang terjadi justru ”bencana” demografi. ”Yang dikhawatirkan bisa timbul masalah sosial. Di banyak negara, yang terjadi konflik horizontal,” kata Agus.

Sekretaris Jenderal Transparency International (TI) Indonesia Dadang Trisasongko punya optimisme terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut dia, kendati tidak pesat, tren positif itu patut disyukuri. Memang ada problem terkait akselerasi pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Dua hal setidaknya menjadi ganjalan dalam upaya akselerasi ini. Pertama, sistem politik dan pemilu Indonesia belum mendukung upaya pemberantasan korupsi yang lebih progresif. Kedua, institusi penegak hukum di Indonesia masih belum bersih dan memerlukan pembenahan internal.

”Sistem kepartaian dan Pemilu kita belum menghasilkan anggota parlemen yang baik, independen, dan betul-betul bekerja mengawasi pemerintah. Keduanya sangat transaksional dan hanya orang berduit yang bisa terlibat dalam politik,” tutur Dadang.

Problem dalam politik itu menyumbang pada korupsi dan permainan uang besar-besaran saat pemilu ataupun di parlemen. Korupsi jadi sulit dihindari karena biaya politik yang mahal.

Sistem politik berkait erat dengan kepentingan ekonomi pemilik modal, yakni mereka yang punya banyak uang untuk mendanai partai atau calon legislatif. Berdasarkan data V-Dem, pada indikator ”pembelian” suara, kondisi Indonesia memburuk.

Pada Pemilu 1997, Indonesia mendapat nilai 1,29. Pada pemilu pertama setelah reformasi pada 1999, Indonesia mendapat nilai 1,52. Setelah itu, kondisi Indonesia dari tahun ke tahun memburuk. Pada 2014, Indonesia mendapat nilai 0,68.

Dalam indeks yang berskala nol hingga 4 ini, angka 4 berarti sama sekali tak ditemukan bukti pembelian suara dalam pemilu, sedangkan angka nol berarti ada pembelian suara yang sistematis, menyebar, dan hampir berskala nasional oleh hampir semua partai dan kandidat.

Dalam bidang penegakan hukum, pakar pidana Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, menilai, Indonesia dalam 10 tahun ke depan menghadapi tantangan yang tidak mudah. Tidak hanya kasus korupsi, tetapi juga terorisme dan narkoba.

”Ada dua macam upaya penegakan hukum yang harus sama-sama berjalan, yakni upaya preventif dan represif. Upaya preventif meliputi penanaman kesadaran hukum secara sukarela, sedangkan represif meliputi upaya paksa melalui sistem peradilan pidana,” tuturnya.

Makin berkembangnya jenis kejahatan memaksa aparat penegak hukum makin sigap merespons. Sayangnya, aparat penegak hukum juga belum bersih dari tindak pidana, terutama korupsi.

”Pemberantasan pungutan liar, misalnya, jangan hanya berhenti pada janji, tetapi harus aksi,” ucap Akhiar. Menurut Akhiar, penegakan hukum jadi kunci masa depan Indonesia.

Tanpa adanya aparat yang bersih dalam menegakkan hukum, serta ketiadaan kemauan politik dalam menegakkan hukum, akan timbul kekacauan. Hal ini setidaknya juga tecermin dari Indeks Negara Rentan.

Kendati dalam kurun 2006-2017 nilai Indonesia semakin baik, dua indikator menunjukkan tren memburuk, yakni kemarahan kelompok serta hak asasi manusia dan penegakan hukum. Dengan berbagai peluang dan tantangan itu, jalan mana yang akan dipilih oleh Indonesia?

Kompas