UMUM

Peningkatan Kriteria Pemilihan Penghargaan kepada Kepala Daerah Meningkatkan Kredibilitas Penghargaan Tersebut
Peningkatan Kriteria Pemilihan Penghargaan kepada Kepala Daerah Meningkatkan Kredibilitas Penghargaan Tersebut
Pada Senin (18/12) 2017 lalu, Pusat Litbang Otonomi Daerah, Kesatuan, Politik, dan Pemerintahan Umum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, baru saja menganugerahkan penghargaan kepada sejumlah kepala daerah di Indonesia. Penghargaan yang diberi tajuk Leadership Award 2017 tersebut diberikan kepada 5 gubernur, 12 bupati, dan 7 wali kota yang dinilai mampu menepati janji kampanye, menjadi harapan masyarakat, dan menciptakan pemerintahan yang bersih.

Termasuk di antara para pemenang adalah tiga nama yang merupakan alumni Leadership Training yang diselenggarakan oleh Transformasi selama tahun 2011 – 2013, bekerja sama dengan Harvard Kennedy School di Amerika Serikat. Mereka adalah Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, dan Bupati Agam, Indra Catri.

Seluruh pemenang telah melalui seleksi tim penilai, dan mereka dipilih berdasarkan kriteria-kriteria yaitu pemimpin terbaik selama menduduki masa jabatan minimal 4 tahun, tidak pernah terjerat kasus hukum atau etika moral, responsif, bervisi strategis, dan memiliki integritas tinggi terhadap bangsa.

Penghargaan ini, dan banyak penghargaan serupa dari Kementerian, seperti Top 99 Inovasi Pelayanan Publik oleh KemenPan-RB, memang sangat baik untuk memberikan pengakuan akan pencapaian suatu daerah, melalui kepala daerahnya, sekaligus mendorong daerah-daerah lain untuk ikut berprestasi. Akan lebih baik lagi apabila kriteria dan indikator yang digunakan bisa lebih dibuat secara lebih berkelanjutan, sehingga berbagai penghargaan tersebut bukan hanya menjadi pelecut semangat sesaat, tapi tidak dapat menuai manfaat jangka panjang.

 

Kriteria dan Indikator yang Inklusif dan Berkelanjutan

Masih ingatkah kita akan kasus Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian, yang tiga kali berturut-turut meraih penghargaan audit WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, tapi kemudian tersangkut kasus korupsi? Untuk mencegah hal serupa, penghargaan harus diberikan berdasarkan kecakapan atau merit, bukan negosiasi politik. Selain itu, kriteria dan indikator yang menjadi fondasi pemilihan pemenang penghargaan haruslah ditetapkan di luar dari sekedar kajian meja yang dilakukan tim penilai, dan lebih kepada kenyataan di lapangan, serta dibuat lebih inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana melakukan itu?

Pertama, kriteria dan indikator semestinya selaras dengan program pembangunan nasional yang telah dicanangkan pemerintah. Dalam hal ini, dapat mengacu pada 9 Agenda Prioritas Pembangunan “Nawacita” dari Presiden Joko Widodo dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005 – 2025. Keselarasan yang tercipta nantinya akan mencegah pembangunan yang tumpang tindih. Ditambah lagi, dari aspek good governance, kesesuaian kriteria dan indikator penghargaan dengan Program Pembangunan Nasional mengindikasikan adanya perencanaan yang tertata rapi dan koordinasi yang baik antara aktor-aktor yang terlibat, termasuk pemerintah/kementerian yang memberikan penghargaan, tim penilai, dan masyarakat.

Kemudian, beberapa perkembangan terbaru yang telah diundangkan patut juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan kriteria dan indikator tersebut, seperti Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, yang menjadi cikal bakal penyusunan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN-PPK), dan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG).

Terakhir, dan yang paling penting, masyarakat harus dilibatkan dalam proses penyusunan kriteria dan indikator, penyeleksian kepala daerah yang benar-benar layak memperoleh penghargaan, serta pemantauan hasil pemilihan dan pasca pemilihan. Hal ini pun sudah tertuang dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 di atas, yang menyatakan bahwa unsur-unsur filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan Ormas sebaiknya turut andil dan dilibatkan dalam proses pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Ke depannya, kriteria dan indikator pemilihan pemenang penghargaan yang lebih tajam, inklusif, dan berkelanjutan, akan menjadi katalis terhadap proses pemberian penghargaan yang lebih kredibel, akuntabel, dan beriorientasi jangka panjang.

 


Wicaksono Prayogie, Analis Kebijakan, Transformasi, 2018