Jurnal 2015

Smart Tidak Harus Mahal

Muhammad Syarifullah
Public Relations Specialist
Pusat Transformasi kebijakan Publik (Transformasi)

Gaung smart city yang menggema setahun belakangan ini berhasil menampilkan beberapa ajang penghargaan terhadap kota yang dianggap cerdas dalam menampilkan inovasi dan solusi terhadap permasalahan kota seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indeks smart city atau kota cerdas pun dikeluarkan oleh salah satu media cetak bekerja sama dengan salah satu BUMN dan perguruan tinggi belum lama ini.

Untuk mendapatkan titel kota cerdas, beberapa pemerintah kota menciptakan aplikasi-aplikasi kelas wahid untuk menciptakan imej kota cerdas. Sebut saja Bandung dengan Bandung Command Center, dan Bogor dengan Bogor Green Room. Sah-sah saja jika anggaran pemerintahan kota mencukupi, prinsip skala prioritas sudah terpenuhi, dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Jangan sampai pemerintah Indonesia baik pusat maupun kota bertindak bak orang kaya baru yang gelap mata. Atas nama tren, barang mahal pun dibeli tanpa memperhatikan prinsip skala prioritas dan fungsional. Sesudah dibeli, ujung-ujungnya menyesal karena banyaknya kebutuhan lain yang terbengkalai, dan titel kota cerdas sekedar menjadi ajang pencitraan.

Tanpa harus melompat terlalu jauh, pemerintah kota bisa mendapatkan gelar kota cerdas dengan memanfaatkan apa yang sekarang menjadi fenomena masyarakat di kota-kota besar yaitu media sosial. Dalam hal ini pemerintah kota tetap bisa berinteraksi dengan warganya untuk mendengarkan keluhan, menampung aspirasi, dan menginformasikan kebijakannya melalui suatu yang menjadi kekuatan Indonesia yaitu media sosial.

We Are Social, agensi marketing sosial mengeluarkan laporan tahun 2015 yang menyebutkan bahwa terdapat 72,7 juta pengguna internet aktif di Indonesia, dimana hampir 100% penggunanya memiliki akun media sosial. Adapun media sosial yang paling banyak digunakan yaitu facebook dan twitter. Berdasarkan laporan 2015 emarketer.com, Indonesia adalah pengguna facebook ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan India. Untuk penggunaan twitter, Indonesia juga berada di posisi ketiga setelah Amerika Serikat dan Jepang.

Fakta ini seharusnya memudahkan pemerintah kota dalam berinteraksi dengan warganya. Pemerintah kota hanya tinggal memaksimalkan fitur-fitur yang ada di media sosial yang digunakan dan mensosialisasikan dengan warganya. Bandung bisa menjadi contoh dalam penggunaan media sosial twitter. Dari tampilan, header photo twitter yang ditunjukan adalah isu permasalahan yang sedang diangkat oleh kota Bandung yaitu sosialisasi tentang biaya paksa bagi pelanggar peraturan kota.

Fitur pengunaan tanda pagar atau hashtag juga dimaksimalkan. Pemerintah kota Bandung menggunakan #MacetBdg, #PMKSBdg, #BanjirBdg, #AparaturBdg, #SampahBdg, #JalanBdg, #PJUBdg, #PedestrianBdg, dan #TransportasiBdg untuk memonitor permasalahan di kota Bandung. Warga Bandung bisa melaporkan dan melihat keluhan kemacetan kota Bandung melalui #MacetBdg. Begitu juga permasalahan lain seperti banjir, sampah, dan lain-lain sesuai dengan tanda pagar.

Selain pengaduan, media sosial juga bisa digunakan untuk mempromosikan potensi wisata yang ada. Sebut saja penggunaan tanda pagar travel, tourism, wisata, dan kata kunci paling dicari lainnya yang dipadukan dengan kata kunci yang diinginkan seperti kota tujuan dan lain-lain. Dalam hal ini, pemerintah kota Surakarta bisa dijadikan contoh bagaimana komunikasi selalu dibangun untuk memberikan info budaya atau wisata di kota Solo kepada warga, dan wisatawan melalui tanda pagar SoloNgangeni (#SoloNgangeni).

Berdasarkan hasil penelitian Transformasi terhadap media sosial resmi pemerintah kota, kurang dari sepuluh dari Sembilan puluh delapan pemerintah kota yang memaksimalkan penggunaan media sosial untuk berinteraksi dengan warganya, antara lain Tangerang, Tangerang Selatan, Bandung, Surakarta, Surabaya, Malang, Denpasar. Optimalisasi dapat dilihat dari interaksi, follower, dan like dari media sosial resmi pemerintah kota yang lebih dari 1.000.

Namun banyak pemerintah kota lain di Indonesia yang belum memiliki akun media sosial atau mengelolanya dengan baik. Kota besar seperti Semarang, Yogyakarta, Makassar ternyata belum memaksimalkan keuntungan demografis kotanya, dimana indikasi interaksi, follower, atau like dibawah dari 1.000. Yogyakarta dengan gelar kota pelajar, yang memiliki kampung digital, dan memiliki banyak wifi corner di setiap pelosok kota hanya memiliki 155 follower. Hal ini berdasarkan pemantauan kepada akun @pemkotjogja pertanggal 1 Juni 2015.

Media sosial memang bukan satu-satunya media untuk berkomunikasi dengan warga kota. Namun media sosial memiliki keunggulan real time yang tidak dimiliki oleh media lain sehingga pemerintah kota diharapkan dapat melakukan respon yang lebih cepat terhadap keluhan warganya.

Fakta-fakta ini sedikit membuat banyak pihak khawatir bahwa pembentukan kota cerdas hanya menjadi euforia semata. Bagaimana bisa pemerintah kota mengindahkan fakta, yakni Indonesia sebagai salah satu pengguna media sosial terbesar di dunia. Bagaimana bisa sebuah perangkat kota dibangun dengan lompatan yang begitu tinggi dengan aplikasi yag canggih, namun melupakan hal-hal mudah dan terjangkau di depan mata.

Fakta lain juga menyebutkan bahwa tidak ada satu akun resmi pemerintah kota yang diverifikasi. Banyak peran pemerintah kota yang diambil oleh akun unofficial media sosial yang menggunakan nama pemerintah kota.

Pemanfaatan media sosial sudah disadari oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia nomor 83 tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah. Pedoman tersebut menjelaskan bahwa humas pemerintah senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat serta mampu berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana kondusif dengan publiknya melalui komunikasi yang baik.

Sekali lagi bahwa kota cerdas seharusnya adalah kota yang bisa memanfaatkan segala potensi yang ada, dan tidak selalu identik dengan hal yang canggih dan mahal. Semoga kurangnya pemanfaatan media sosial lebih didasari atas ketidaktahuan dan bukan atas dasar ketidakpedulian.