Jurnal 2015

umkmnews.com
umkmnews.com
Laut adalah masa depan bangsa, begitu Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu menegaskan tentang pentingnya sektor kelautan dan perikanan ke depan bagi negeri ini. Namun, dalam praktiknya, hal tersebut tak mudah. Dibutuhkan upaya yang cerdas dan modal yang tak kecil untuk memastikan perikanan laut kita dapat hadir sebagai penopang kehidupan ekonomi bangsa tanpa merusak keseimbangan ekosistemnya.
Gebrakan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah Susi Pudjiastuti dengan mengusir dan membakar kapal-kapal asing pelaku pencurian ikan memang positif. Gebrakan tersebut dikabarkan membuat ikan curian di pasar Asia sulit didapati lagi. Bahkan, sekitar 60 persen prabrik pengolahan perikanan di Asia kolaps akibat pengusiran dan pembakaran kapal-kapal asing itu (kompas.com, 15 Januari 2105).

Hasil studi lapangan dari Balai Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi KKP memperkirakan, potensi lestari perikanan Indonesia sebagai dampak dari gebrakan awal Menteri Susi adalah sekitar 7,3 juta ton per tahun. Potensi tersebut tersebar di perairan wilayah Indonesia dan kawasan zona ekonomi eksklusif (ZEE).

Sayangnya, potensi yang besar yang telah terhidang tersebut tak serta merta langsung dapat dimanfaatkan. Kontribusi sektor perikanan bagi produk domestik bruto (PDB) masih relatif kecil sampai awal Desember 2015. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor ini baru menyumbangkan sekitar 2,46 persen kepada PDB. Dari seluruh potensi sumberdaya ikan yang ada, jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80 persen dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 5,4 juta ton atau baru 93 persen dari JTB (Transformasi, 2015)

Problem IUU
Disparitas antara potensi dan pemanfaatan tersebut di antaranya terletak pada tiga persoalan utama, yaitu perikanan ilegal (illegal), tak terlaporkan (unreported), dan pemanfaatan perikanan yang tak sesuai aturan (unregulated) atau yang akrab disingkat dengan IUU perikanan. Pola penangkapan ikan berlebihan dan penangkapan ikan secara ilegal, mekanisme regulasi yang menciptakan disinsentif bagi penatalayanan yang bertanggung jawab, data stok ikan yang tidak lengkap dan kurangnya pelaporan, dan pengolahan nilai tambah yang terbatas, membuat sektor perikanan Indonesia belum berkelanjutan dan produktif.
Persoalan berikutnya, dari 618.000 kapal perikanan di Indonesia, 70 persen adalah kapal tanpa motor dan kapal dengan mesin tempel, yang rata-rata di bawah 3 GT. Kapal dengan kapasitas tersebut tak mampu melakukan operasi penangkapan setahun penuh dan areal yang terbatas, terlebih dengan cuaca di Indonesia yang berubah empat kali dalam setahun. Jika dibiarkan, situasi tersebut sangat rawan mengundang kembali hadirnya IUU. Terlebih dengan telah dicabutnya kebijakan moratorium eks-kapal asing per 1 November 2015 lalu.

Usai kebijakan pembakaran kapal-kapal asing, tak serta merta membuat pencurian ikan di perairan Indonesia berhenti. Dari hasil pantauan Satelit oleh Balai Penelitian dan Observasi Laut KKP di Perancak Bali mendapati, setiap hari masih ada ratusan kapal-kapal penangkap ikan asing yang tak terdaftar masuk ke perairan laut Indonesia melalui celah perairan sekitar Natuna dan di perairan utara Papua. Mereka masuk ke perairan laut Indonesia pada malam hari, dan menunggu di perbatasan pada siang hari. Bank Dunia memperkirakan, hampir 65 persen terumbu karang di Indonesia terancam rusak karena penangkapan ikan secara membabi-buta. Penangkapan ikan secara liar dan pencurian oleh kapal asing diperkirakan telah merugikan negara hingga 20 miliar dollar AS.

Meningkatkan pengawasan perairan saja tidak cukup untuk mengatasi masalah ini, tanpa memperkuat kapasitas dan kemampuan nasional dalam memanfaatkan laut dengan baik. Akan tetapi, pemanfaatan yang ada juga harus mempertimbangkan aspek ekosistem laut di negeri ini, yang sudah bukan rahasia lagi, banyak yang rusak akibat eksploitasi berlebihan secara bertahun-tahun.

Oleh karena itu, tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah adalah mendorong pemanfaatan perikanan yang berkelanjutan, yang tak abai terhadap aspek pemulihan dan konservasi keseimbangan lingkungan laut.

Pembiayaan berkelanjutan
Namun, pemanfaatan sumber daya perikanan Indonesia yang cukup besar ini jelas membutuhkan biaya yang tak kecil. Tak hanya untuk mendukung kebutuhan penangkapan, tapi juga pengolahan, dan pemasarannya. USAID-Indonesia Marine and Climate Support (IMACS) Projects memperkirakan, setidaknya dibutuhkan investasi sebesar Rp 190 triliun untuk mendorong kontribusi sektor ini terhadap PDB mencapai kisaran 7 persen. Dari jumlah investasi yang diperlukan, saat ini hanya 25 persen dari nilai investasi yang kemungkinan dapat dipenuhi oleh swasta dan pemerintah di Indonesia.
Pendanaan dari perbankan, pasar modal baik penerbitan saham maupun obligasi, masih sangat kecil. Kredit perbankan untuk sektor perikanan hanya 0,5 persen dari total kredit yang diberikan oleh sektor perbankan. Sementara itu sektor perikanan diwakili oleh hanya tiga emiten di pasar modal dan nihil dari pasar obligasi. Perbankan masih melihat sektor perikanan sebagai berisiko tinggi. Untuk itu, dikenakan premi risiko dalam pelbagai bentuk yang kemudian mempersempit akses kepada pendanaan perbankan.
Pada bulan Mei 2015, KKP bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), delapan bank dan dua lembaga keuangan non-bank, meluncurkan program “Jangkau, Sinergi, dan Guideline (Jaring)” untuk meningkatkan peminjaman kepada sektor perikanan dan kelautan sebesar lebih dari 50 persen pada tahun 2015.
Inisiatif yang diwujudkan oleh KKP dan OJK tersebut sangat positif, namun memiliki dua tantangan yang harus diselesaikan. Pertama, menjamin program pemerintah memberikan insentif pada lebih banyak praktik-praktik perikanan yang berkelanjutan dan produktif. Kedua, untuk mengatasi hambatan yang ada dalam pembiayaan perikanan berkelanjutan. Hambatan ini menyangkut dua hal, pertama, sisi penawaran, yang antara lain menyangkut: perancangan mekanisme pembiayaan yang cocok untuk proyek-proyek perikanan yang biasanya bersifat jangka panjang; mengadopsi pedoman pembiayaan berkelanjutan; serta menciptakan kerangka regulasi untuk pembiayaan perikanan. Kedua, pada sisi permintaan, yang menyangkut: perancangan mekanisme pasar yang memberikan insentif pada kegiatan berkelanjutan; menghapus subsidi perikanan yang negatif; dan lain sebagainya.
Pedoman pembiayaan yang disusun nantinya harus memperhatikan aspek keberlanjutan usaha dan konservasi ekosistem laut. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan risiko pembiayaan di industri perikanan, yang selama ini dianggap tinggi, dapat dimitigasi sehingga pembiayaannya dapat meningkat. Di sisi pelaku usaha, pedoman ini dapat mendorong praktik usaha menjadi berkelanjutan, sehingga akses pembiayaan yang lebih mudah. Hal ini merupakan insentif bagi pelaku usaha yang secara tidak langsung mencegah illegal dan unregulated fishing. Pedoman tersebut juga diharapkan menjadi rujukan bagi lembaga keuangan sebagai bagian dari kriteria pemberian pinjaman bagi usaha perikanan.

Dengan pembiayaan yang memperhatikan aspek perikanan yang berkelanjutan tersebut, diharapkan ancaman hadirnya IUU dalam sektor perikanan kita dalam diminimalisasikan. Lebih jauh lagi, jika hal ini dapat berjalan dengan baik, menjadikan laut sebagai masa depan bagi perekonomian bangsa bukanlah hal mustahil. (Mohamad Burhanudin)

Penulis
Mohamad Burhanudin
Pemerhati Kebijakan Publik
Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi)