Jurnal 2015

harianjogja.com
harianjogja.com
Menjawab permasalahan pasar tenaga kerja untuk mendorong industri padat karya
Joanna Octavia

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran di banyak pabrik-pabrik di Indonesia sejak awal Februari lalu telah memunculkan pertanyaan apakah pengangguran akan terus meningkat, dan kemudian berujung pada kekuatiran akan kesehatan ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia.

Isu pengangguran dulu – dan mungkin hingga saat ini – masih menjadi satu dari banyaknya permasalahan yang melanda ekonomi ketika Presiden Joko “Jokowi” Widodo menjabat sebagai presiden di akhir Oktober 2014. Pada saat itu, ekonomi Indonesia sangat mengandalkan subsidi bahan bakar minyak yang sangat besar di tengah-tengah jatuhnya harga energi; negara mengalami defisit neraca perdagangan akibat penurunan ekspor dan melambatnya ekonomi global secara keseluruhan; dan terjadi pengangguran besar-besaran, dimana dua puluh juta pekerja surplus menghadapi kekurangan pekerjaan di sektor formal.

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) di tahun 2014 menemukan bahwa strategi sektor manufaktur padat karya berorientasi ekpsor merupakan model pengembangan yang ideal, karena kemampuannya untuk memanfaatkan bonus demografis, menciptakan lebih banyak lapangan kerja di sektor formal, melindungi pekerja berpenghasilan rendah melalui program perlindungan sosial, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Dalam upaya untuk meningkatkan investasi di sektor manufaktur, sebagian besar paket kebijakan ekonomi yang diluncurkan sejak September 2015 telah menangani isu-isu yang memicu perdebatan seperti deregulasi persyaratan perizinan, kenaikan upah minimum, dan pemberian insentif pajak untuk industri-industri padat karya.

Industri-industri ini, seperti tekstil dan alas kaki, telah diterima secara luas sebagai salah satu alat bantu terbaik untuk menciptakan lapangan kerja, terutama di negara-negara dengan kelangkaan modal, tetapi memiliki pasokan tenaga kerja berketerampilan rendah yang melimpah.

Di Asia, strategi padat karya secara agresif dijalankan oleh Tiongkok dari awal tahun 1980an, dan oleh Vietnam di tahun 2000an, seiring bergerak naiknya Tiongkok di rantai nilai global. Negara-negara Asia lain, seperti Bangladesh dan India, juga mengalami penciptaan lapangan kerja yang produktif karena investasi di industri padat karya.

Namun demikian, pasar tenaga kerja domestik memberikan tantangan terbesar yang dihadapi industri padat karya di Indonesia, terutama karena permasalahan yang belum selesai terkait kurangnya daya saing dalam hal tingkat upah, produktivitas pekerja, dan peraturan ketenagakerjaan yang ketat.

Tingkat upah minimum Indonesia bukanlah yang paling kompetitif untuk industri padat karya. Pada tahun 2015, upah minimum rata-rata bulanan berada di angka US$123, lebih tinggi dari pesaingnya di sektor manufaktur padat karya seperti Vietnam (US$118), Bangladesh (US$68) dan India (US$77).

Kebijakan upah minimum baru, yang menghitung kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, menjamin bahwa upah buruh akan meningkat setiap tahun. Karena itu, daya saing Indonesia dalam industri padat karya menjadi lebih dipertanyakan lagi ketika produktivitas menjadi stagnan dan jurang antara upah dan keterampilan menjadi semakin lebar seiring waktu.

Tantangan lain yang dihadapi pasar tenaga kerja di Indonesia adalah produktivitas buruh, yang telah disebutkan oleh dunia usaha sebagai salah satu faktor penentu kunci ketika memilih lokasi untuk berinvestasi. Vietnam, pesaing utama Indonesia di wilayah Asia Tenggara untuk investasi di industri padat karya, mengaitkan 38 persen pertumbuhan PDBnya antara tahun 1990 dan 2013 dengan pertumbuhan produktivitas buruh, di hadapan kontribusi masukan buruh. Di lain pihak, Indonesia mengaitkan sedikit lebih rendah – 36 persen – dengan pertumbuhan produktivitas buruh, untuk periode yang sama.

Peraturan buruh yang ketat juga berarti menjadi relatif lebih sulit untuk ‘mempekerjakan dan memecat’ di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. UU No. 13 Tahun 2003, yang juga dikenal dengan UU Ketenagakerjaan, dianggap ketat menurut standar internasional dan menetapkan tingkat pesangon yang tinggi. Pekerja tetap, ketika diberhentikan, berhak menerima lebih dari 20 persen dari upah tahunan untuk setiap tahun masa kerja mereka. Hasilnya, perusahaan cenderung untuk tetap kecil, atau menggunakan pekerja kontrak untuk mengurangi biaya pesangon.

Diskusi kelompok terfokus yang diadakan antar pemangku kepentingan mengungkapkan bahwa tingkat pembayaran pesangon dianggap banyak perusahaan di Indonesia sebagai hal yang menurunkan moral untuk lingkungan kerja. Ada banyak kasus di masa lalu dimana pekerja menolak berpartisipasi dalam negosiasi upah damai, dan justru meminta dipecat agar mereka berhak menerima pembayaran pesangon.

Dengan demikian, ada beberapa aspek pasar tenaga kerja yang mungkin harus dievaluasi kembali oleh pemerintah untuk membuat industri padat karya lebih kompetitif dan menarik:
Pertama, produktivitas sebaiknya dianggap sebagai kriteria tambahan ketika perusahaan sedang dalam proses merekrut pekerja. Produktivitas dalam hal ini diukur dalam output per jam kerja, yang berarti memberikan nilai uang terhadap waktu yang dihabiskan untuk masing-masing produk.

Beberapa langkah konkret harus diambil untuk meningkatkan produktivitas pekerja, yang mencakup penyediaan pendidikan dasar bagi pekerja, dan pemberian pelatihan oleh industri untuk pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang lebih khusus. Menerapkan konsep aglomerasi, dimana perusahaan terletak di klaster sektor yang sama, juga akan membantu pemerintah dan sektor swasta dalam merancang program pelatihan yang komprehensif untuk sektor tertentu.

Kedua, kebijakan buruh yang preferensial dapat diterapkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) atau Kawasan Industri terpilih, serta di industri atau perusahaan tertentu. Menetapkan proyek percontohan merupakan cara yang baik untuk menguji kebijakan preferensial, karena kegagalan hanya akan menimbulkan dampak yang minimal.

Memiliki hak untuk memulai dan mengakhiri kontrak kepegawaian lebih mudah juga akan memberikan insentif yang kuat kepada perusahaan untuk pindah ke kawasan pengembangan ini, terutama kawasan di wilayah yang terletak jauh dari ibukota.

Strategi percontohan lain yang direkomendasikan penelitian Transformasi adalah mengurangi beban pembayaran pesangon di sektor manufaktur dengan membuat perusahaan besar, sekelompok perusahaan atau seluruh industri secara sukarela beralih dari aturan pembayaran pesangon yang ada saat ini ke skema asuransi pengangguran yang fleksibel.

Di bawah skema ini, para pemberi kerja akan membayarkan presentase yang lebih kecil dari anggaran gaji mereka ke dalam dana asuransi, dengan jumlah yang disepakati oleh pekerja, serikat buruh/pekerja, dan pemberi kerja, sementara pemerintah menawarkan subsidi awal untuk membangun dana tersebut. Hal ini pada akhirnya akan berujung pada tenaga kerja yang lebih stabil dalam jangka panjang, karena tidak akan ada lagi keuntungan untuk menggunakan pekerja kontrak, jika dibandingkan dengan pekerja tetap.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa isu-isu yang menyelimuti industri padat karya di Indonesia tidaklah terbatas pada pasar tenaga kerja saja. Faktor lain seperti birokrasi yang rumit, infrastruktur, dan biaya transportasi juga memainkan peran penting, dan harus terus ditangani oleh pemerintahan yang sekarang.

Indonesia juga harus ingat bahwa negara ini tidak berada di ruang vakum. Liberalisasi perdagangan yang telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun di pusat manufaktur lainnya berarti investor dapat memilih kondisi yang paling baik untuk menempatkan bisnis mereka. Karena itu, Indonesia menghadapi persaingan berat dalam hal menarik investasi.

--
Penulis adalah Peneliti Senior di Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi), Jakarta.