Jurnal 2015

PEMERINTAH kabupaten/kota di Indonesia dituntut untuk terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Banyak wujud inovasi yang sudah dihasilkan oleh pemerintah daerah, seperti pembenahan dalam aspek pengurusan izin usaha, pengaduan masyarakat, pengaturan lalu-lintas, sampai pelayanan kesehatan. Pada prinsipnya, inovasi yang dilakukan menggunakan kekuatan digital dalam bentuk e-government, dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Banda Aceh memilih meluncurkan aplikasi e-kinerja, yaitu sistem manajemen sumber daya manusia berbasis internet yang memungkinkan pelacakan kegiatan staf dan tingkat produktivitas secara nyaris dalam waktu nyata (real time). Sistem yang mulai dirintis dari tahun 2011 ini dapat diakses menggunakan komputer dan tablet atau ponsel pintar. Sistem ini mengukur seberapa produktif seorang pegawai negeri dalam melakukan pekerjaannya.

Inovasi e-kinerja Banda Aceh dipacu pada kualitas pelayanan public yang buruk, dan fakta pegawai negeri di Banda Aceh yang memiliki rasio 3,4% terhadap populasi atau hampir dua kali dari rasio untuk seluruh Indonesia yaitu 1,8% pada tahun 2007. Hampir duapertiga atau 64,4% anggaran kota digunakan untuk gaji dan tunjangan pegawai. Inovasi ini berhasil mengurangi rasio pegawai negeri menjadi 2,4% pada tahun 2013.

Kota Pekalongan, tahun 2014 menginisiasi program inovatif yang mereka sebut reformasi manajemen perawatan kesehatan primer. Program ini mengelompokkan 14 pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) yang dikelola dalam satu badan semi-otonom, yaitu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang dipimpin oleh seorang direktur yang melapor kepada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Pekalongan. Inovasi ini berhasil meningkatkan indeks kepuasan masyarakat, dari 80,47 pada 2013 menjadi 83,17 selama 2014.

Inovasi digital yang dilakukan pemerintah daerah sekarang ini banyak menyasar ke pembenahan birokrasi yang bersentuhan dengan sektor pelayanan publik, yang mana sudah tepat karena menyentuh permasalahan utama di pemerintahan daerah yang sudah semakin kronis. Namun, ke depannya inovasi diharapkan berperan lebih jauh sebagai fasilitator penggerak ekonomi kerakyatan.

Menarik menjadi pelajaran apa yang sudah dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi untuk memasarkan produk UMKM secara lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi meluncurkan digital marketplace, Banyuwangi Mall dengan alamat www.banyuwangi-mall.com pada 20 April 2016. Acara yang dihadiri oleh bupati Banyuwangi, menteri BUMN, dan direktur utama BNI ini berhasil melakukan 200 transaksi senilai Rp 51 juta dengan pembeli dari berbagai kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung hanya dalam waktu dua jam dari peluncuran.

Hal yang patut diapresiasi dan bisa menjadi dorongan bagi pemerintah daerah lain untuk melakukan yang sama, mengingat data BPS tahun 2014 menyebutkan bahwa 57,9 juta UMKM di Indonesia berkontribusi terhadap PDB sebanyak 57,93% dari total PDB 2014, dan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,30%. Berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) juga semakin mengukuhkan pentingnya peranan pemerintah daerah dalam membina UMKM di daerah pemerintahan mereka.

Seperti kita ketahui bahwa pelaku UMKM Indonesia memiliki daya saing yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku UMKM dari negara Asean lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Inovasi digital yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi berhasil menjawab beberapa permasalahan UMKM Indonesia, yaitu peningkatan kualitas produk, dan akses pasar.

Pembentukan digital marketplace yang didukung oleh BUMN membuat proses menjadi lebih mudah, dan dampak yang dihasilkan menjadi lebih maksimal. Pemerintah daerah bisa melibatkan semua pemangku kepentingan dan elemen masyarakat, mulai dari BUMN, perusahaan swasta, sampai perguruan tinggi. Semisal, permasalahan pembiayaan bisa diatasi melalui pendekatan ke lembaga perbankan dan non-perbankan.

Skema KUR dengan bunga 9% bagi pelaku UMKM bisa menjadi pilihan. Standarisasi kualitas produk bisa dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Pemerintah Kabupaten/ Kota. Optimalisasi situs sebagai wadah memasarkan barang jualan ke konsumen bisa melibatkan tenaga-tenaga murah mahasiswa perguruan tinggi untuk mengelola digital marketplace yang akan digunakan, dan hal-hal lain yang terkait seperti pengemasan, desain produk, dan hal-hal lain.

Bantuan jaringan koneksi internet yang kuat bisa didapatkan dari perusahaan BUMN yaitu Telkomsel. Hal di atas membuktikan bahwa pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan percepatan ketercapaian tujuan nasional yang salah satunya memajukan kesejahteraan umum (rakyat) melalui inovasi digital. Ditambah, pemerintah daerah memiliki sejumlah kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

Pemerintah daerah sudah harus kembali ke cita-cita bangsa yang tercantum di dalam UUD 1945, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, dan terikat dengan juga UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 22 untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Pemda tidak boleh lagi melempar permasalahan ekonomi masyarakat ke mekanisme pasar bebas.

Pemerintah harus menjadi pengayom, pelatih, promotor usaha bagi para pelaku UMKM di daerahnya. Inovasi digital sudah harus bergerak ke arah penopang ekonomi daerah dan nasional. Indikator keberhasilan pemimpin daerah bukan lagi kecanggihan sistem dan peningkatan pelayanan publik, namun kesejahteraan masyarakatnya yang terukur.

Muhammad Syarifulllah, Pemerhati Perkotaan & PR Specialist, Pusat Transformasi kebijakan Publik (Transformasi)