Jurnal 2015

okezone.com
okezone.com

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNGLI DAN BIROKRASI


Bambang Wicaksono
Policy Analyst
Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi

Beberapa hari lalu Polri melakukan OTT (Operasi Tangkap Tangan) terkait praktik pungli pengurusan perizinan di Kementerian Perhubungan. Praktik pungli bukanlah hal baru dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Meskipun telah ada UU No 25/2009 tentang Pelayanan Publik, namun praktik korupsi seolah sulit untuk dilepaskan dari stigma birokrasi. Praktik pungli merefleksikan adanya persoalan fundamental terkait sistem nilai dan budaya birokrasi yang diadopsi oleh sebagian birokrat kita. Budaya kekuasaan seringkali masih mendominasi pengaruh pejabat birokrasi ketika berhadapan dengan warga pengguna layanan sehingga menciptakan relasi pelayanan publik yang timpang.

Patologi Birokrasi

Dalam berbagai teori sosiologi politik banyak diulas bahwa salah satu persoalan akut (patologi) birokrasi yakni praktik korupsi, termasuk pungli di dalamnya. Dalam konteks birokrasi Indonesia, setidaknya terdapat 3 (tiga) faktor penyebab mengapa pungli sangat sulit dihapuskan dalam rezim pelayanan publik di Indonesia.

Pertama, lemahnya pemahaman dan implementasi program reformasi birokrasi. Sejak tahun 2010 Pemerintah telah mencanangkan Grand Design reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan sosok birokrasi yang profesional, kompeten, berintegritas, melayani, dan sejahtera. Namun, upaya ini belum mampu memberikan hasil dan dampak seperti yang diharapkan. Beberapa pemerintah daerah berhasil melakukan transformasi pelayanan publik secara lebih inovatif, transparan, responsif, dan akuntabel seperti Kota Surabaya, Kabupaten Banyuwangi, Kota Bandung, DKI Jakarta, dan sebagainya. Namun sayangnya, praktik-praktik transformatif tersebut belum mampu menjadi role model dan terlembagakan secara sistemik menjadi sistem birokrasi baru Indonesia.

Kedua, pola pikir aparatur sipil negara (ASN). Secara konseptual, salah satu tujuan dibentuknya birokrasi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan publik. Keberadaan UU No 5/2014 tentang ASN telah memberikan kerangka kebijakan substantif terkait peningkatan kompetensi ASN. Kompetensi memiliki tiga elemen mendasar, yakni pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku. Bila dilihat dari aspek pengetahuan dan ketrampilan, bisa dikatakan ASN di Indonesia saat ini telah memiliki kualifikasi dan ketrampilan teknis yang semakin memadai. Namun, pada aspek sikap perilaku ASN, terkait bagaima mereka mempraktikkan nilai-nilai dan budaya integritas dalam pemberian pelayanan publik masih sangat lemah. Sebagian besar ASN yang ditempatkan pada unit-unit penyelenggara pelayanan publik tidak mendapatkan pelatihan teknis tentang etika pelayanan secara memadai dan berkelanjutan.

Ketiga, skema penerapan reward & punishment yang kurang adil. Cullen & Cushman (2000) menjelaskan bahwa dalam fase transisi menuju birokrasi yang berdaya saing, maka dibutuhkan perubahan paradigma manajemen dan organisasi birokrasi modern. Budaya organisasi birokrasi yang unggul, berintegritas, dan kompetitif diawali dari pemberlakuan sistem insentif berbasis kinerja yang adil bagi pegawai. Pegawai yang berkinerja baik sehingga memberikan kontribusi nyata dan berarti bagi pencapaian misi organisasi, maka akan diberikan tunjangan kinerja yang sepadan. Sebaliknya, pegawai yang berkinerja buruk, melanggar nilai-nilai dan budaya integritas organisasi akan mendapatkan sanksi (dis-insentif) secara adil pula. Pada realitasnya, pemberian hukuman atau sanksi bagi pegawai yang melakukan tindak korupsi dan pungli, masih cenderung dilakukan dalam bentuk sanksi administratif, seperti mutasi jabatan, surat peringatan, dan sebagainya. Seharusnya, pemerintah bisa lebih tegas dalam memberikan sanksi berupa pemecatan tanpa melihat nilai atau besaran uang yang dikorupsi.

Rekonstruksi Kultural

Praktik pungli dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh ASN dapat dikurangi secara sistematis bila pemerintah dan para pemangku kepentingan melakukan langkah-langkah yaitu; Pertama, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik benar-benar dilakukan secara nyata. Selama ini pemerintah telah mengadopsi konsep Open Government Partnership (OGP) yang bertumpu pada tiga pilar transparansi, partisipasi publik, dan inovasi. Pelayanan publik harus melibatkan peran aktif masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penerapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan.

Pembentukan forum-forum pengguna layanan atau Citizens’ Charter seperti yang pernah dilakukan pemerintah kota Blitar, akan memposisikan masyarakat pada pihak yang setara dengan birokrasi sehingga akan lebih memiliki kapasitas untuk berkontribusi mewujudkan sistem pelayanan publik yang lebih terbuka, bertanggung jawab, dan partisipatif.

Kedua, memperkeras sanksi administratif bagi ASN yang terbukit melakukan praktik pungli dalam pemberian layanan publik. Pernyataan Presiden Joko Widodo terkait ancaman pemecatan bagi PNS yang terlibat pungli perlu mendapatkan dukungan dan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah pusat dan daerah.

Ketiga, mempercepat pengintegrasian sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) sebagaimana amanat Perpres No 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik. Sistem pengaduan pelayanan harus mampu mendorong keberanian bagi warga pengguna layanan untuk melapor bila mengalami diskriminasi layanan, termasuk bila dimintai pungli oleh penyelenggara layanan. Oleh karena itu, diperlukan adanya integrasi dan keterbukaan sistem pelaporan pengaduan pelayanan publik agar warga masyarakat tidak bersikap apatis, terlindungi hak, kewajiban dan keselamatannya, serta mendorong makin meningkatnya partisipasi publik dalam rangka perbaikan mutu pelayanan publik ke depannya.