Jurnal 2015

jaringnews.com
jaringnews.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oleh

Muhammad Syarifullah

Pemerhati Perkotaan Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi)

Ketika pemerintah kota berlomba-lomba memperebutkan gelar kota cerdas, sesuai dengan tujuan dari tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs), seyogyanya “branding” yang dikejar bukan lagi sekedar cerdas, namun berkelanjutan. Bagaimana mungkin sebuah kota yang memiliki aplikasi canggih, selalu terkena masalah perusakan lingkungan yang melibatkan perilaku pejabat dan masyarakatnya. Predikat kota cerdas berkelanjutan sebagai capaian yang lebih maju dari sekedar kota cerdas mengindikasikan, bahwa kota cerdas belum tentu berkelanjutan. Perbedaan Branding kota cerdas dan kota berkelanjutan, seolah membuat prioritas yang dihadapi masing-masing kota terfragmentasi, walaupun unsur lingkungan sudah masuk di dalam indikator kota cerdas.

Kota berkelanjutan harusnya otomatis berpredikat kota cerdas. Indikator pencapaian kota berkelanjutan, melampaui apa yang diperlukan untuk mencapai predikat kota cerdas. Sebut saja isu transportasi, dimana kota berkelanjutan tidak hanya memiliki konsep transportasi yang terintegrasi/integrated transportation, namun juga penggunaan bahan bakar terbarukan. Pemimpin kota harus memiliki konteks pemikiran bahwa kota tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang hidup pada saat ini, namun juga oleh generasi mendatang. 

Berbicara mengenai kota berkelanjutan sendiri tidak terlepas dari isu perubahan iklim. Dua belas dari tujuh belas poin SDGs memiliki keterkaitan, baik  langsung maupun tidak langsung terhadap isu perubahan iklim, yaitu pengentasan kemiskinan, kelaparan, kesehatan, air bersih, energi, pertumbuhan ekonomi, , infrastruktur, perkotaan, perubahan iklim, kelautan, kehutanan, dan komunitas.

Kota adalah tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam menghadapi isu perubahan iklim. Jumlah penduduk perkotaan yang tinggi berpengaruh terhadap peningkatan gas rumah kaca (GRK), dan optimalisasi resiko akibat dampak perubahan iklim. Penelitian yang dilakukan ICLEI – Local Governance for Sustainability pada 24 kota di Indonesia, serta di India, Brazil dan Afrika Selatan, menunjukkan bahwa kawasan perkotaan berkontribusi sebesar sebagai penyumbang emisi GRK antara 40-70% yang menjadi pemicu terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim.

Terkait dampak, perubahan iklim juga menyebabkan kerugian yang cukup besar terhadap perekonomian kota. Sebut saja Kerusakan infrastruktur akibat banjir, terganggunya produktivitas pekerja, berkurangnya persediaan air bersih, dan lain sebagainya. Bank Dunia mencatat 53 persen penduduk Indonesia tinggal di kawasan perkotaan, dan akan meningkat menjadi  68 persen di tahun 2025.

Data Bank Dunia tahun 2010 menyebutkan kontribusi PDB non-migas kota mencapai 44 persen, dan 18 juta dari 21 juta lapangan pekerjaan terdapat di kota. Kondisi perekonomian kota dengan jumlah penduduknya yang tinggi tidak boleh terganggu oleh dampak perubahan iklim. Selain berpengaruh terhadap perekonomian nasional, kondisi perekonomian kota memiliki efek ganda yang signifikan terhadap daerah di sekitarnya.   

Sayangnya, kebijakan pemerintah kota yang selama ini dijalankan bertolak belakang dengan semangat mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebagai contoh, penggunaan ruang terbuka hijau (RTH) untuk pembangunan kawasan tempat tinggal, dan usaha. Data awal 2016 menunjukan bahwa kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya memiliki ruang  terbuka hijau kurang dari 30 persen. Padahal Undang Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mensyaratkan RTH pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota. Sistem urbanisasi dan tata kelola kota yang buruk juga semakin memperburuk risiko dampak perubahan iklim.

Dokumen Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API) menyebutkan 50 kota/kabupaten di Indonesia rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kota-kota besar yang berada di kawasan pesisir seperti, Jakarta, Semarang, dan Surabaya termasuk di dalamnya.  Parahnya, dampak perubahan iklim paling dirasakan oleh masyarakat miskin, dimana biasanya mereka tinggal di daerah pesisir, daerah kumuh padat, dan memiliki sumber penghasilan tidak jauh dari tempat tinggal mereka.

Pemerintah kota harus memiliki tingkat adaptif yang tinggi terhadap perubahan iklim. Tingkat adaptif memiliki pengertian bahwa dampak negatif perubahan iklim bisa dihindari, dan tidak menggangu aktifitas masyarakat, dan tidak membiarkan masyarakat pasrah dengan keadaan yang terjadi.

Dampak perubahan iklim memerlukan strategi penanganan yang komprehensif dan terintegrasi dari pemerintah pusat, daerah, serta legislatif. Strategi perubahan iklim harus tertuang dalam rencana pembangunan daerah dan nasional, dan di sesuaikan dengan kajian kerentanan kota masing-masing.

Fakta-fakta yang ada, membuat kota cerdas yang didengungkan sejak awal abad 21 harus sedikit mengalami perubahan skala prioritas. Teknologi komunikasi dan informasi, perangkat aparat, masyarakat, dan pemangku kepentingan yang ada di dalamnya harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Beberapa indikator pembangunan keberlanjutan harus mengacu kepada hal-hal yaitu, pertama,  pembangunan perkotaan tidak lagi terganggu dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan akibat dampak perubahan iklim. Asian Development Bank (ADB) mengatakan bahwa setiap negara mengalami kerugian sebesar 6-7 persen dari PDB akibat dampak perubahan iklim. Jika dikonversi ke PDB kota, maka nilai kerugian jelas lebih besar.

Kedua, pengelolaan lingkungan yang baik harus berkontribusi kepada pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketiga, pengurangan sumber daya alam tidak terbarukan, dan penggunaan sumber daya terbarukan secara berkelanjutan. Keempat, partisipasi warga dan swasta sebagai gerakan kota berkelanjutan yang menyeluruh dan sistematis.

Untuk memenuhi indikator tersebut, beberapa solusi yang bisa dilakukan yaitu, pertama, meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim melalui pendampingan kementerian  dan lembaga terkait seperti KLHK, Bappenas, dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI).

Kedua, Memasukan strategi aksi adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan Rencana Aksi Nasional Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Indonesia.

Ketiga, menguatkan keterlibatan swasta dalam melakukan program-program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, baik yang bersifat responsif maupun antisipatif seperti pengurangan pemakaian energi berbahan bakar non-terbarukan dalam skema konsumsi-produksi keberlanjutan, penerapan konsep green building, sampai pembangunan infrastruktur seperti tanggul. Keterlibatan swasta dalam memberikan masukan rencana pembangunan jangka panjang berkelanjutan sangat penting, terutama terkait kebijakan untuk menstimulus  penanaman investasi dan ekstensifikasi usaha yang berkelanjutan.