Jurnal 2015

image: Jonathan Pincus
image: Jonathan Pincus
Globalisasi mendorong banyak pemerintah Asia untuk memikirkan kembali kebijakan pendidikan tinggi mereka. Mereka memberlakukan reformasi dan membangun hubungan dengan lembaga pendidikan Barat. Akan tetapi Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara, tetap ragu-ragu untuk membuka diri kepada seluruh dunia. Hal ini membuat Indonesia mempertahankan sikap proteksionisme yang menghambat universitas dan ekonominya.

Universitas asing sangat tertarik untuk membangun cabang di Asia, dimana kombinasi penghasilan yang meningkat dan demografi yang menguntungkan memiliki arti dunia perkuliahan akan terus tumbuh selama bertahun-tahun ke depan. Kampus cabang, kemitraan dengan universitas lokal dan pendidikan online menawarkan kepada lembaga-lembaga tersebut alternatif selain pola tradisional untuk merekrut mahasiswa internasional untuk mendaftar ke kampus di negara asal mereka.


Untuk negara tuan rumah, masuknya universitas global memperluas pilihan yang tersedia bagi para mahasiswa dan membuka peluang bagi akademisi lokal untuk berkolaborasi dengan peneliti internasional. Meskipun mereka hanya mencakup sebagian kecil dari mahasiswa yang mendaftar, kehadiran lembaga asing dapat memotivasi universitas domestik untuk meningkatkan standar dan lebih memperhatikan hasil-hasil yang diperoleh mahasiswanya.


Singapura, pelopor dari internasionalisasi pendidikan tinggi, kini menjadi tuan rumah bagi 13 kampus cabang, dan menjalin banyak kemitraan internasional. Ini meliputi kampus Asia dari sekolah bisnis Insead yang berbasis di Paris, dan cabang lembaga pendidikan AS seperti Sekolah Kedokteran Universitas Duke, Universitas Chicago, Universitas Stanford, dan Yale-NUS, kolaborasi antara Universitas Yale dan Universitas Nasional Singapura. Para perencana di pemerintahan telah memposisikan kota atau negara bagian sebagai pusat pendidikan, menarik mahasiswa ke universitas dan perusahaan multi nasional yang sedang mencari staf yang terampil dan keterkaitan ke lembaga penelitian global.


Negara lain telah mengikuti Singapura, termasuk Tiongkok, yang kini menjadi rumah dari lebih dari 30 kampus cabang, antara lain dari AS, Inggris, Jerman, Jepang, dan Australia. Malaysia telah melakukan investasi besar-besaran ke universitasnya sendiri dan juga membuka pintu bagi lembaga pendidikan asing, termasuk beberapa kampus cabang Inggris dan Australia, seperti Sekolah Kedokteran Universitas Newcastle dan Universitas Nottingham kampus Malaysia. s invested heavily in its own universities and also opened its doors to foreign institutions, including several British and Australian branch campuses, such as Newcastle University Medical School and Nottingham University's Malaysia campus. Sekolah Manajemen Sloan dari Institut Teknologi Massachusetts baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka akan bermitra dengan Bank Sentral Malaysia untuk membuka Sekolah Bisnis Asia yang baru di Kuala Lumpur di tahun 2016. Bahkan Vietnam ikut serta, antara lain dengan menaungi kampus cabang dari Institut Teknologi Royal Melbourne dan dua Sekolah Kedokteran Vietnam-Jepang yang rencananya akan dibentuk.


Sekolah dilarang masuk
Indonesia tidak menaungi kampus cabang apapun, dan tidak memiliki kemitraan internasional dimana mahasiswa lokal dapat memperoleh gelar dari universitas asing. Alasannya sederhana: Kemitraan seperti itu melanggar hukum. Menurut Undang-Undang Pendidikan Tinggi tahun 2012, Indonesia telah melarang pendirian kampus cabang dari universitas internasional, dan bahkan gelar dan program pengajaran gabungan dilarang, kecuali menurut kondisi yang sangat khusus. Sebagian besar akademisi asing tidak diizinkan mengajar di universitas Indonesia.


Kebijakan Indonesia untuk pendidikan tinggi mengikuti logika kebijakan industrinya. Seperti pembuat semen dan baja, sekolah tinggi dan universitas di Indonesia diproteksi dari persaingan asing karena pemerintah berasumsi mereka terlalu lemah untuk dapat berdiri sendiri. Dengan menawarkan akses yang tidak terhalang ke pasar domestic, “proteksi industri bayi” mengulur waktu bagi lembaga pendidikan lokal untuk mempelajari teknologi baru tanpa takut akan persaingan dari pihak asing yang lebih berpengalaman dan secara teknologi lebih maju.


Permasalahan strategi ini adalah, dalam industri dan pendidikan, para “bayi” ini tidak mempunyai intensif untuk berkembang selama pemerintah dapat terus dibujuk untuk tetap menerapkan kebijakan proteksionisme. Jadi industri-industri tersebut menghabiskan sebagian besar waktu dan upayanya untuk melobi pemerintah, bukan mempelajari teknologi baru atau menurunkan biaya.


Mereka yang paling kalah dalam hal ini adalah konsumen, yang membayar harga tinggi untuk barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri, dimana sebagian tidak memenuhi standar kualitas internasional. Dalam pendidikan tinggi, “konsumen” adalah mahasiswa yang harus puas dengan universitas domestik di bawah standar atau pergi ke luar negeri untuk belajar di universitas di negara lain, dan pemberi kerja, yang harus bergelut dengan kesenjangan keterampilan dalam tenaga kerjanya. Mereka yang mempekerjakan insinyur Indonesia misalnya, mengeluh bahwa mereka mendapatkan dua kali lipat dari insinyur dari India, tetapi membutuhkan lebih banyak pelatihan kerja.
Situasi Menyedihkan.


Bahkan apabila kita menerima bahwa peringkat universitas tidaklah sempurna, seharusnya para pemimpin bangsa Indonesia terhenyak karena negaranya, negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, tidak mempunyai satu pun lembaga di peringkat 400 besar menurut Peringkat Higher Education World University yang berbasis di London. Ini menempatkan Indonesia tidak hanya di belakang Tiongkok, Singapura dan Malaysia, tapi juga India dan Thailand. Kinerja penelitian, sebagaimana diukur dengan jumlah publikasi ilmiah dan kutipan, sangatlah menyedihkan, karena bukan hanya berada di belakang negara-negara tersebut, tetapi juga membuntuti negara-negara yang lebih miskin seperti Vietnam dan Bangladesh.


Salah satu justifikasi dalam memproteksi universitas lokal adalah pemerintah memprioritaskan kesetaraan akses ke pendidikan tertier di atas memfasilitasi pendidikan kelas dunia untuk mahasiswa dari rumah tangga yang lebih mampu. Tapi dalam hal ini pun, proteksi tidak berjalan. Angka-angka menunjukkan bahwa 56% mahasiswa yang mengikuti program sarjana datang dari seperlima rumah tangga terkaya dari populasi, sementara hanya 10% datang dari 40% rumah tangga termiskin – yaitu mereka yang hidup dengan kurang dari $1,50 per orang per hari.


Bukan hanya persaingan dari pihak asing yang tidak disukai di sektor pendidikan tinggi di Indonesia. Bahkan persaingan diantara universitas dan akademisi lokal tidak dianjurkan. Promosi untuk dosen dilakukan berdasarkan senioritas, bukan kinerja, dan peraturan yang ada membuat mereka sulit berpindah dari satu pemberi kerja ke pemberi kerja lain. Hal ini menghilangkan persaingan antara universitas untuk mempekerjakan akademisi yang paling produktif atau guru terbaik. Departemen akademik secara rutin mempekerjakan lulusan universitas mereka sendiri sebagai dosen, sebuah praktik yang mendorong terjadinya patronase dan favoritisme serta mengecilkan kompetisi. Dengan beberapa pengecualian, dana pemerintah diberikan kepada universitas sebagai hibah blok, tanpa mengacu pada ouput penelitian atau hasil yang dicapai mahasiswa.


Perubahan tidak akan terjadi dengan mudah, karena tidak ada yang mendukung reformasi secara terang-terangan. Akademisi kuatir apabila lembaga asing diizinkan beroperasi di Indonesia, mereka akan menarik mahasiswa dan anggota fakultas yang terbaik, sehingga dalam sekejap mengubah lembaga pendidikan lokal yang prestisius menjadi biasa-biasa saja. Politisi tidak cukup terinformasi mengenai tren global pendidikan tinggi, dan bagaimanapun lebih memilih diam daripada melawan arus kepentingan politik yang sudah sangat mengakar. Rumah tangga kaya mengatasi masalah ini dengan mengirim anak-anak mereka ke universitas di Singapura dan Australia, jika tidak ke Eropa dan AS, dimana mereka memperoleh keterampilan yang tidak banyak tersedia di pasar tenaga kerja domestik.


Mungkin analogi kebijakan industri dapat menawarkan jalan untuk maju. Karena tidak mampu mengatasi proteksionisme secara langsung, para reformis yang berusaha mendorong ekspor telah membentuk kawasan ekonomi khusus, dimana peraturan yang umumnya berlaku ditangguhkan dalam lokasi yang sangat terbatas, seringkali di dekat pelabuhan atau bandara. Kawasan ini berfungsi sebagai eksperimen kebijakan, terlalu kecil untuk mewakili suatu ancaman bagi kelompok yang berkepentingan, tapi cukup besar untuk menunjukkan manfaat dari strategi yang berorientasi keluar.


"Kota pendidikan" telah muncul di seluruh Asia dan Timur Tengah, termasuk di India, Tiongkok dan Malaysia, untuk menarik lembaga pendidikan internasional ke dalam kawasan yang secara akademis ekuivalen dengan kawasan ekonomi khusus tersebut. Seperti kawasan ekonomi khusus, mereka dapat hadir bersama dengan sistem domestik yang belum mengalami perubahan, sementara di saat yang sama menawarkan lebih banyak pilihan bagi mahasiswa dan memberikan peluang terjadinya integrasi internasional kepada lembaga dan akademisi yang tertarik. Serupa dengan hal tersebut, para pembuat kebijakan di Indonesia dapat membuka beberapa disiplin ilmu khusus, misalnya teknik sipil atau kedokteran, kepada partisipasi asing, dan tetap menerapkan sistem proteksi untuk bagian sistem yang lain.


Percobaan kebijakan kecil, bahkan jika awalnya menerima penolakan, berpotensi untuk menunjukkan kepada akademisi, pimpinan politik, dan public bahwa persaingan dan keterbukaan akan berdampak positif bagi universitas dan negara secara keseluruhan. Setelah 50 tahun dilindungi, saatnya pendidikan tinggi menjadi dewasa.

Penulis: Jonathan Pincus adalah presiden Rajawali Foundation, sebuah organisasi filantrofis, dan penasihat senior untuk Transformasi (Center for Public Policy Transformasion) yang berbasis di Jakarta.


Sumber: Kompas