Jurnal 2015

image: Mohamad Burhanudin, Communication Specialist Transformasi
image: Mohamad Burhanudin, Communication Specialist Transformasi
*Mohamad Burhanudin

Pertengahan Maret 2015 lalu, pemerintah mengumumkan enam paket kebijakan ekonomi untuk tujuan reformasi struktural ekonomi dan perbaikan defisit neraca transaksi berjalan. Sayangnya, paket kebijakan yang sedianya disahkan tahun ini tersebut dinilai masih belum menyentuh akar persoalan yg menjadi tujuan paket kebijakan itu.

Enam paket kebijakan tersebut meliputi: pemberian tax allowance dan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi di Indonesia; pengenaan bea masuk antidumping dan bea masuk tindak pengamanan sementara terhadap produk industri nasional; menerapkan bebas visa kunjungan singkat wisatawan dari 30 negara baru; peraturan yang mewajibkan penggunaan biofuel hingga 15 persen; penerapan letter of credit (L/C) untuk produk-produk sumber daya alam.

Sekilas, paket kebijakan tersebut sangat menarik untuk mendorong investasi dan melindungi industri berbasis ekspor. Namun, enam paket kebijakan yang ada sebenarnya tak langsung dapat menjadi obat atas problem defisit neraca transaksi berjalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Bea masuk antidumping, misalnya, membutuhkan waktu pembuktian yang sangat lama. Jika dalam jangka menengah tujuannya adalah mengendalikan impor, justru yang harus dituju adalah penguatan industri substitusi impor.

Stagnasi sektor manufaktur

Namun, sebagaimana upaya membangkitkan kembali industri padat karya berorientasi ekspor, penguatan industri substitusi impor bukan hal yang mudah. Kemerosotan daya saing yang tak kunjung membaik menjadi akar permasalahan yang membuat sektor ini terpuruk sejak tahun 1996. Pertumbuhan pangsa pasar global manufaktur ekspor Indonesia, bahkan, dalam 15 tahun terakhir hanya tumbuh enam persen. Angka tersebut sangat jauh dengan capaian sejumlah negara Asia, seperti India yang tumbuh 169 persen, Tiongkok sebesar 446 persen, dan Vietnam sebesar 1.397 persen, dan Bangladesh sebesar 202 persen (Data Transformasi, 2014).

Stagnasi industri manufaktur berorientasi ekspor akibat kemerosotan daya saing inilah yang membuat Indonesia sejak pertengahan tahun 1990-an nyaris selalu mengalami defisit neraca transaksi berjalan. Kemerosotan daya saing ini terletak pada lima pokok permasalahan utama, yakni korupsi dan penegakan hukum, ketenagakerjaan, perizinan, infrastruktur, dan keterbatasan akses pasar internasional.

Pada tahun 2014, Bank Dunia dalam laporannya tentang kemudahan menjalankan bisnis di 189 negara, menyebutkan, Indonesia hanya menempati peringkat 114. Peringkat tersebut jauh di bawah negara-negara Asia yang menjadi kompetitor utama menarik investasi, seperti Thailand (25), Vietnam (78), dan Filipina (95). Kategori penilaian mencakup kemudahan memulai bisnis, prosedur berinvestasi, waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha, biaya, kelistrikan, dan modal minimum. Peringkat yang rendah ini terutama disebabkan oleh korupsi yang masih tinggi di sistem peradilan.

Selain persepsi korupsi yang belum beranjak signifkan, ada satu faktor yang juga memiliki dampak besar bagi mandeknya pertumbuhan ekspor manufaktur, yakni ongkos buruh yang relatif tinggi. Upah minimum rata-rata di Indonesia pada tahun 2015 berada di atas semua pesaing utamanya. Upah buruh di Jawa Tengah, misalnya, kini jauh lebih tinggi dibanding Bangladesh, negara dengan ongkos buruh paling rendah, dari semula hanya berselisih 16 dollar AS pada tahun 2014, menjadi 31 dollar AS pada tahun 2015 (data Transformasi, 2015).

Perizinan menjadi problem berikutnya. Izin HO (gangguan), misalnya, selama ini seringkali menjadi penghambat ekspor karena memakan waktu relatif lama, dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Izin lokasi dan rekomendasi pun tak jauh beda keadaannya. Tak jarang, untuk sekadar meminta tanda tangan persetujuan dari kepala desa, pengusaha harus mengeluarkan dana puluhan juta. Kondisi ini membuat slogan one stop service seakan lebih layak diucapkan sebagai one service stop.

Infrastruktur adalah problem yang selama bertahun-tahun nyaris tak tersentuh perbaikan. Listrik, misalnya, harga listrik Indonesia saat ini menjadi yang tertinggi di Asia, yaitu sebesar 11 sen per KwH. Menurut data Transformasi 2015, Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding harga listrik di Vietnam dan Korea Selatan yang masing-masing sebesar 6 sen per KwH. Padahal, ongkos listrik adalah faktor terpenting dalam menjalankan usaha.

Selain listrik, persoalan infrastruktur lainnya yang menghambat daya saing adalah jalan rusak, ketersediaan jalur kereta api barang ke pelabuhan yang masih minim, kelengkapan fasilitas penunjang untuk kawasan industri, dan biaya transportasi yang masih tinggi.

Mengoptimalkan kebijakan
Sayangnya, lima persoalan mendasar dalam sektor industri nasional, khususnya manufaktur padat karya berorietasi ekspor tersebut, masih terabaikan dalam paket kebijakan ekonomi yang diumumkan pemerintah Maret 2015 lalu.

Upaya revisi aturan keringanan pajak untuk perusahaan yang melakukan reinvestasi di Indonesia, menciptakan lapangan kerja, dan perusahaan yang berorientasi ekspor, sekilas tampak menarik. Namun, sebagaimana kebijakan bea masuk antidumping, insentif pajak bukanlah solusi yang begitu saja dapat mengatasi problem defisit neraca transaksi berjalan. Menyederhanakan perizinan dan proses registrasi, memperbaiki sistem pengupahan, memerangi korupsi dan perbaikan penegakan hukum, pengembangan infrastruktur, dan memperluas akses pasar ekspor, lebih penting daripada mengurangi pajak.

Layanan satu pintu bukan terobosan besar jika banyaknya aturan yang dipersyaratkan tidak dikurangi dan pejabat pemerintahan masih mempunyai diskresi terlalu besar dalam membuat keputusan dalam pemberian izin yang memberi peluang mereka untuk meminta pungutan liar dari investor.

Karena itu, sebelum paket kebijakan ekonomi disahkan, alangkah tepatnya jika pemerintah juga merevisi atau menambahkan kebijakan solutif atas lima akar persoalan pengembangan industri manufaktur padat karya berorietasi ekspor tersebut ke dalam paket kebijakan yang nantinya dilaksanakan. Dengan cara itu, tak hanya defisit neraca transaksi berjalan yang dapat diatasi, tetapi juga upaya penciptaan lapangan kerja di negeri ini yang per tahunnya harus mampu menyerap 2 juta angkatan kerja baru itu. Hanya sektor industri manufaktur padat karya berorientasi ekspor yang mampu menyerap angkatan kerja dalam jumlah besar.

*Penulis adalah Communication Specalist pada Pusat Transformasi Kebijakan Publik, sekaligus pemerhati masalah-masalah ekonomi.

Sumber: Investor Daily