Mitra dan Donor Kami

JAKARTA, KOMPAS —Pemerintah menargetkan biaya logistik turun dari 24 persen menjadi 19 persen dalam waktu satu hingga dua tahun ke depan. Merujuk data State of Logistic Indonesia yang dirilis Bank Dunia (2013), biaya logistik Indonesia yang sebesar 24,64 persen dari produk domestik bruto nasional tahun 2011 tergolong sangat tinggi.

”Sekarang sedang dihitung-hitung. Jika aspek birokrasi diperbaiki dan efisiensi di pelabuhan ditingkatkan, target penurunan dari 24 persen menjadi 19 persen itu mungkin bisa dicapai dalam satu hingga dua tahun,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil di Jakarta, Rabu (11/2).

Sofyan, yang dicegat seusai membuka acara Pertemuan CEO Indonesia Economic Perspective di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), mengatakan, biaya logistik 19 persen itu masih terbilang tinggi.

Berdasarkan pemetaan Badan Pengkajian Kebijakan, Iklim, dan Mutu Industri Kementerian Perindustrian, biaya logistik yang tinggi merupakan salah satu masalah yang dihadapi sektor industri nasional. Biaya logistik negara lain jauh lebih rendah, misalnya di Singapura 8 persen, Jepang 10,6 persen, Malaysia 13 persen, Korea Selatan 16,3 persen, dan Thailand 20 persen.

Sofyan menuturkan, pembenahan dilakukan dalam waktu enam bulan. Ada berbagai faktor yang memengaruhi percepatan arus barang. Faktor itu di antaranya infrastruktur lunak seperti peraturan dan lamanya pemeriksaan oleh Bea Cukai.

”Misalnya penunjukan dokumen kapal berupa kertas cetakan bisa diubah menjadi dokumen elektronik. Kapal masih di laut sudah diketahui barangnya sehingga tidak perlu menunggu lagi,” kata Sofyan.

Menurut dia, perbaikan itu akan menurunkan waktu bongkar muat di pelabuhan dan mempercepat arus barang.

Penyimpanan

Hal lain yang juga penting bagi investor adalah kepastian. Selama ini mahalnya biaya logistik berkaitan dengan biaya penyimpanan atau pergudangan yang mahal.

Perusahaan yang tidak yakin dengan kepastian waktu pengiriman komponen akan menyiapkan stok sekitar dua bulan.

”Kalau lama penyimpanan itu bisa dikurangi dari dua bulan menjadi satu bulan, berarti biaya penyimpanan dan biaya bunga perusahaan itu akan berkurang,” kata Sofyan.

Idealnya barang kiriman yang dibutuhkan perusahaan tiba saat dibutuhkan. Hal ini akan meringankan biaya penyimpanan yang ditanggung perusahaan.

Menurut Sofyan, pembangunan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang dilakukan BKPM memiliki arti penting karena ada proses pembelajaran. ”Kisah sukses PTSP diharapkan dapat teruji pula untuk memperbaiki logistik di laut,” ujarnya.

Penurunan biaya logistik selama ini menjadi harapan para pelaku usaha di Indonesia. Biaya logistik berkaitan erat dengan daya saing produk dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia Gunadi Sindhuwinata, beberapa waktu lalu, menuturkan, biaya logistik berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur. Percepatan program infrastruktur yang digulirkan pemerintah akan berdampak positif menekan biaya logistik di Indonesia.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, masa sandar di pelabuhan pada 2014 selama enam hingga tujuh hari. Pada 2019, masa sandar di pelabuhan ditargetkan tiga hingga empat hari.(CAS)

Sumber: kompas.com