RIA adalah suatu metode dalam penyusunan kebijakan dengan pendekatan yang diharapkan bisa mengakomodasi semua kebutuhan dalam penyusunan perundang-undangan. Metode ini berkembang pesat sejak awal tahun 2000-an dan banyak digunakan di negara-negara anggota OECD. RIA pertama kali diterapkan sebagai suatu proses dalam pemerintahan Amerika pada tahun 1970-an2. Namun mulai popular setelah OECD mulai menerapkan ide dan mempublikasikan RIA pada bulan Maret 1995 dalam bentuk pedoman penerapan RIA. Penggunaan RIA untuk pengajuan peraturan baru telah diwajibkan di pemerintah pusat Inggris sejak tahun 1998 dan pedoman RIA diperkenalkan pada tahun 2000 untuk departemen pemerintahan di Inggris. Pada tahun 2001 negara anggota OECD mengklaim telah menerapkan RIA. Selain itu organisasi donor internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank telah berinisiatif untuk menyebarkan konsep RIA ke negara berkembang, sedangkan Komisi Eropa memperkenalkan system Impact assessment pada tahun 2003.

Metode RIA di Indonesia dikembangkan terutama oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) sejak tahun 2003, bersama dengan beberapa kementerian/lembaga lain. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah berperan aktif dalam mengembangkan dan mensosialisasikan metode RIA dan telah eluncurkan buku panduan pelaksanaan metode RIA pada tahun 2009. Meskipun demikian, hingga saat ini secara kelembagaan metode RIA belumditerapkan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas. Di kementerian/lembaga lain juga demikian, penggunaan metode RIA baru sebatas uji coba yang tidak berkelanjutan. Dengan melakukan RIA, efektifitas dan efisiensi kebijakan yang telah dilaksanakan akan dapat di ukur.