SINERGI Upayakan Akses Informasi Kerja bagi 16.000 Kaum Muda Kurang Mampu dan Rentan di Jawa Tengah

Project Director SINERGI, Agung Binantoro menyampaikan rencana kerja proyek SINERGI Fase 2 kepada peserta Rapat Koordinasi Ketenagakerjaan Inklusif Jawa Tengah. (Andhiani M. Kumalasari/ USAID SINERGI

Semarang (24/7) - Rajawali Foundation dan Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) kembali akan melaksanakan Proyek Penguatan Koordinasi untuk Pembangunan Ketenagakerjaan Inklusif di Indonesia (SINERGI) fase 2 di Jawa Tengah yang dilaksanakan pada Mei 2019-Juli 2020.

SINERGI merupakan program bagian dari USAID-Mitra Kunci Initiative dalam membantu mengembangkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses yang inklusif pada kecakapan kewirausahaaan, kecakapan pra kerja, informasi kerja, pemagangan dan penempatan kerja di tempat kerja yang inklusif bagi kaum muda dengan kondisi rentan termasuk perempuan termasuk penyandang disabilitas. Dalam mengembangkan dan mengimplementasikan aktivitasnya, USAID-Mitra Kunci menggunakan Model Pengembangan Ketenagakerjaan Inklusif Berbasis Pasar Kerja.

Project Director SINERGI, Agung Binantoro, Rabu (24/7), mengungkapkan, target kinerja proyek SINERGI fase 2 ini adalah pembentukan Kelompok Aksi (POKSI) Ketenagakerjaan Inklusif di Jawa Tengah yang melibatkan pilar 4P, yaitu pemuda, perusahaan, pemerintah daerah, dan lembaga pelatihan kerja.

Melalui proyek ini akan diupayakan pemberian akses informasi kerja bagi 16.000 kaum muda kurang mampu dan rentan, pelatihan kerja berwawasan pemberdayaan perempuan & inklusi sosial (GESI) dan positive youth development (PDY) bagi 2.000 kaum muda kurang mampu dan rentan (termasuk penyandang disabilitas), serta penyediaan pekerjaan yang lebih baik untuk 1.600 kaum muda kurang mampu dan rentan di Jawa Tengah.

“Dengan upaya ini, kami berharap dapat berkontribusi secara langsung bagi percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di kalangan penduduk usia produktif, serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Agung.

Ada delapan kabupaten ‘zona merah kemiskinan’ di Jawa Tengah yang menjadi cakupan wilayah dampingan SINERGI, yaitu Demak, Rembang, Grobogan, Sragen, Kebumen, Banjarnegara, Banyumas, dan Brebes. Selain itu, kabupaten mitra lainnya antara lain Kabupaten Semarang, Boyolali, Cilacap, Purbalingga, dan Wonosobo. Adapun kelompok sasaran proyek ini adalah kaum muda kurang mampu dan rentan dari keluarga miskin basis basis data terpadu (BDT).

“Kaum muda penerima manfaat proyek ini adalah mereka yang berusia 18-34 tahun, berpenghasilan kurang dari Rp 840 ribu per bulan, 50 persen perempuan, serta 2 persen adalah penyandang disabilitas termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial,” imbuh dia.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah 2018-2023, ungkap Agung, persoalan kemiskinan dan pengangguran menjadi isu strategis bagi pemerintah daerah. Persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2018 sebanyak 3.897,20 jiwa atau 11,32 persen. Sementara, jumlah pengangguran terbuka mencapai 823.938 orang (SAKERNAS, 2017).

Kaum muda seperti ini termasuk dalam kelompok penduduk miskin dan rentan sehingga dibutuhkan kebijakan ketenagakerjaan yang inklusif agar mereka dapat turut berperan serta dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan agenda capaian poin kedelapan Sustainable Development Goals (SDGs), yakni mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, pekerjaan yang layak, serta upah yang sama bagi jenis pekerjaan dengan nilai yang sama, termasuk bagi penyandang disabilitas.

“Oleh karena itu, Rajawali Foundation dan Transformasi menjalin kemitraan dengan USAID-Mitra Kunci untuk berkerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui proyek SINERGI dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi pembangunan ketenagakerjaan inklusif di provinsi ini,” papar Agung.

Kelanjutan Fase 1

Sementara itu, Project Leader SINERGI Bambang Wicaksono, mengungkapkan, SINERGI fase 2 ini merupakan kelanjutan proyek fase 1 yang sukses dilaksanakan pada periode Oktober 2017-Desember 2018. Pada fase 1, proyek difokuskan di empat daerah dampingan, yaitu: Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Boyolali, dan Demak, dengan sasaran 450 kaum muda kurang mampu dan rentan (termasuk perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok tereksklusi lainnya).

Dalam fase tersebut telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan pokok di antaranya: pemetaan para champions ketenagakerjaan inklusif; riset ketenagakerjaan inklusif; dialog nasional ketenagakerjaan inklusif; pembentukan POKSI; pelaksanaan Dana SINERGI (opportunity fund) untuk pelatihan kerja dan pemagangan; serta major events ketenagakerjaan inklusif.

“Wujud output dari dari implementasi fase 1 di antaranya pembekalan kaum muda kurang mampu dan rentan yang disesuaikan dengan minat, bakat, serta kebutuhan pasar kerja. Kami juga mendapatkan pembelajaran bahwa pelatihan kerja berwawasan inklusi sosial dan PYD ternyata mampu memberikan pekerjaan lebih baik bagi 134 pemuda dari 423 orang,” ungkap Bambang.

KELOMPOK AKSI (POKSI)

Untuk memperkenalkan konsep dan model koordinasi pembangunan ketenagakerjaan inklusif kepada para pemangku kepentingan di Jawa Tengah, SINERGI akan mengadakan rapat kick-off SINERGI Fase 2 atau rapat koordinasi pendahuluan (preliminary coordination meeting) pada tanggal 24 Juli 2019 di Ruang Rapat Gubernur, Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Pertemuan pendahuluan ini akan mendiskusikan konsep dan model koordinasi ketenagakerjaan inklusif, isu GESI dan PYD, serta pemilihan anggota POKSI Ketenagakerjaan Inklusif Jawa Tengah.

Bambang menjelaskan, POKSI tersebut merupakan kelompok yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk menyinergikan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ketenagakerjaan inklusif dalam rangka penurunan angka pengangguran dan kemiskinan di kalangan penduduk usia produktif atau kaum muda termasuk perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok tereksklusi lainnya.

“POKSI bekerja secara lintas sektor, antara lain sektor ketenagakerjaan, perindustrian, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, kepemudaan, pemberdayaan masyarakat desa, kewirausahaan dan usaha kecil dan menengah,” kata dia.

 

Tri Wasono Sunu selaku Human Capital Director PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) menginformasikan Alfarmart membuka kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas. (Andhiani M. Kumalasari/ USAID SINERGI

POKSI pertama kali dibentuk pada proyek SINERGI fase 1 tahun 2018 dan dilanjutkan pada fase 2. Kelompok ini beranggotakan 15 orang pegiat ketenagakerjaan inklusif lintas pemangku kepentingan, yakni perwakilan unsur pemuda, pemerintah, perusahaan, dan lembaga pelatihan kerja (pilar 4P).

POKSI bertugas menyediakan akses informasi kerja, termasuk kesempatan pelatihan kerja, pemagangan, dan pekerjaan yang lebih baik bagi kaum muda kurang mampu dan rentan di Jawa Tengah. Dengan fungsi untuk memperkuat koordinasi kebijakan, program, kegiatan, dan sumber daya yang dimiliki oleh pilar 4P guna menyusun rencana aksi inovatif bersama pembangunan ketenagakerjaan inklusif untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan penduduk usia produktif provinsi tersebut.

Secara organisatoris, POKSI merupakan organisasi nonstruktural, bukan bagian dari struktur organisasi formal pada unit kerja pemerintah daerah atau perusahaan. POKSI merupakan organisasi non-formal yang bekerja bersama dinas di lingkup Provinsi Jawa Tengah.

“POKSI ingin mendorong dan memfasilitasi para pemangku kepentingan terkait untuk dapat menghasilkan suatu rancangan aksi inovatif bersama atau co-design innovative actions guna mengatasi persoalan kemiskinan dan pengangguran di kalangan kaum muda miskin dan rentan,” tandas Bambang.