Gambar 1. Foto Bersama Transformasi, Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, DLH Kabupaten Gowa, dan DLH Kabupaten Gowa pada acara Penandatangan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama mengenai “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Kelola Persampahan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jepara “ antara Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) dan Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri.

Dilatarbelakangi masalah persampahan yang begitu kompleks, Pusat Transformasi Kebijakan Publik berinisiatif untuk turut serta mendorong pemerintah khususnya para pemangku kepentingan di daerah dalam membangun pengelolaan sampah yang lebih baik. Melalui hal ini, perlu adanya Nota Kesepahaman dan kerjasama dalam pengelolaan sampah sehingga terbentuklah Penandatangan MoU antara Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) dengan Pusat Fasilitasi Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri pada 29 Januari 2020 bertempat di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.  

Pada acara penandatangan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama mengenai “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Kelola Persampahan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jepara “ antara Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) dan Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, dihadiri oleh pihak Transformasi, Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara.

Gambar 2. Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri saat memberikan Sambutan pada acara Penandatangan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama mengenai “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Kelola Persampahan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jepara “ antara Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) dan Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri

Sebelum masuk pada acara inti penandatangan Nota Kesepahaman dan Kerjasama, Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Dalam Negeri, Dr. Nelson Simanjuntak, S.H., M.Si., menjelaskan bahwa latar belakang permasalahan persampahan yang ada saat ini sehingga perlu adanya pengelolaan sampah adalah meningkatnya jumlah penduduk sehingga pola konsumsi semakin bervariasi, pengelolaan sampah yang ada belum menggunakan metode dan teknik pengelolaan yang berwawasan lingkungan, masih perlunya kejelasan kebijakan dan pembagian wewenang  dalam pengelolaan sampah, dan tentunya permasalahan sampah merupakan permasalahan yang kompleks dari hulu ke hilir. Berangkat dari hal tersebut, perjanjian kerjasama ini perlu dan menitik beratkan pada pengelolaan di bidang persampahan, penyiapan kajian permasalahan persampahan, dan fasilitasi pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Desa mengenai pengelolaan sampah bagi para pemangku kepentingan di daerah.

Dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, H. Marzuki M., S.Sos, MM. Disampaikan bahwa terdapat lima aspek pengelolaan sampah di Kabupaten Gowa dimana pemerintah bersama dengan masyarakat ikut serta dalam menjalankan pengelolaan sampah melalui hokum yakni Peraturan Daerah setempat. Pertama, aspek regulasi, Pemerintah Daerah telah mendukung pengelolaan sampah dengan adanya Peraturan-Peraturan yang telah diterbitkan meliputi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang kebersihan, Peraturan Bupati Gowa Nomor 44 Tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah (Jakstrada) tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dan Surat Edaran Bupati Gowa Nomor 188/008/2018 tentang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 

Gambar 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa saat memaparkan tentang “pengelolaan sampah Kabupaten Gowa” pada acara Penandatangan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama mengenai “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Kelola Persampahan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jepara “ antara Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) dan Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri

Kedua, dari segi aspek organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 dibentuk UPT Bank Sampah pada DInas Lingkungan Hidup. Tantangan pengelolaan yang dihadapi oleh Kabupaten Gowa yaitu dari hulu ke hilir, baik dari jumlah penduduk mapun jumlah sampah.

Kedua, dari segi aspek organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 dibentuk UPT Bank Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup. Tantangan pengelolaan yang dihadapi oleh Kabupaten Gowa yaitu dari hulu ke hilir, khususnya jumlah penduduk dimana bukan hanya penduduk asli Kabupaten Gowa tetapi juga sekitar 30% para pekerja di Kota Makkasar bermukim di Kabupaten Gowa. Ketiga adalah aspek pembiyaan/penggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa. Anggaran DLH Kabupaten Gowa pada 2020 sebesar Rp 11.150.615.206 dibagi menjadi PAD (Rp.469.200.000), Belanja Pegawai (Rp. 3.117.432.961), dan Belanja Langsung (Rp. 8.182.670.994), serta anggaran pengelolaan lingkungan hidup juga terdapat di SKPD lain.

Keempat merupakan aspek pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gowa didalamnya dengan membentuk gerakan dan fasilitasi agar peran serta masyarakat aktif dalam pengelolaan sampah. Gerakan dan fasilitasi tersebut terdiri dari:
1. Ayo Gowa Bersih, dilaksanakan mulai dari tingkat Kabupaten sampai pada tingkat desa/kelurahan;
2. Sosialisasi peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah;
3. Fasilitasi pembentukan Bank Sampah Unit di desa/kelurahan, lingkungan sekolah dan SKPD;
4. Kegiatan sabtu bersih;
5. Pelibatan masyarakat dalam HPSN, WCD,dll;
6. Pelibatan kelompok muda millennial sebagai pendamping/motivator (Peduli Gowa).

Kelima yaitu aspek penerapan teknologi. Tekologi pengelolaan persampahan yang diiplementasikan di Kabupaten Gowa berupa sosialisasi penggunaan Komposter Aerob untuk pengolahan sampah organik di rumah tangga menjadi kompos, dan pemanfaatan biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak sapi di Dusun Alerang Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo.

Selain kelima aspek pengelolaan sampah, disampaikan mengenai target Jakstrada yang meliputi Pegurangan dan Penanganan. Bentuk pengurangan target Jaksrtrada di Kabupaten Gowa dengan cara pemanfaatan kembali sampah, pendaur ulangan sampah (pembangunan PDU, Daur Ulang Sampah Organik, dan Usaha Pencacahan Limbah Plastik), dan pembatasan timbulan sampah sebagaimana diamanatkan oleh Surat Edaran Bupati Gowa Nomor 188/008/DLH tentang pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sedangkan target penanganan sampah untuk mencapai penanganan sampah yang lebih baik melalui penentuan Jadwal Pengangkutan Sampah (06.00 – 15.00 Wita), dan Jadwal Buang Sampah (18.00 – 06.00 Wita). Dengan adanya penentuan jadwal angkut dan buang sampah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menumbuhkan dan menciptakan kedisiplinan masyarakat dalam hal penanganan sampah.

Kemudian, pemaparan tentang pengelolaan sampah Kabupaten Jepara disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, Farikhah Elida, ST, MT. dimulai dengan penjabaran mengenai profil persampahan Kabupaten Jepara dimana timbulan sampah yang dihasilkan setiap orang adalah 0,5558 kg/hari dan potensi sampah mencapai 1.128,37 ton/hari. Jenis sampah di Kabupaten Jepara dari total potensi timbulan sampah sebesar 1.128 ton/hari terdiri dari jenis sampah organik 77,92$, plastik 8,87%, kertas 7,08%, kayu 3,21%, dan lainnya sebesar 2,92%. Potensi timbulan sampah tersebut dapat meningkat seiring dengan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin berkembangnya potensi wisata di Kabupaten Jepara seperti wisata di Pulau Karimun Jawa. Oleh karena adanya potensi inilah maka dibutuhkan pengelolaan persampahan yang holistik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jepara juga menjelaskan berkaitan dengan inovasi pengelolaan sampah yang telah dilakukan di Kabupaten Jepara yang mengarah pada keikutsertaan partisipasi semua elemen masyarakat terutama sampai pada pengelolaan sampah di sumbernya. Inovasi pengelolaan sampah yang dimaksud terdiri dari program Coastal Cleanup, Sistem Angkut Sampah (Siangsa), Jemput Sampah Terpilah (Jepapah), dan Desa Mandiri Sampah. Dari beberapa inovasi pengelolaan sampah, Desa Mandiri Sampah merupakan program pengelolaan sampah secara mandiri yang dilakukan oleh desa yang terdiri dari pengangkutan, pengolahan, dan penggunaan kembali sampah.

 

Gambar 4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara saat memaparkan tentang “pengelolaan sampah Kabupaten Jepara” pada acara Penandatangan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama mengenai “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Kelola Persampahan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jepara “ antara Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) dan Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri

Dorongan yang dilakukan oleh DLH Jepara terhadap Program Desa Mandiri Sampah adalah penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah sehingga desa dapat mengolah sampahnya secara mandiri dan sekaligus menekan jumlah residu sampah yang masuk ke TPA. Diharapkan melalui pengelolaan sampah yang baik akan tercipta lingkungan yang bersih dan sehat, tutupnya.

Sebelumya, diketahui bahwa Transformasi telah bekerjasama dengan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jepara melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dalam hal pengelolaan Sampah. Di Kabupaten Gowa, Transformasi bekerjasama dalam bidang pengelolaan sampah mengenai pembentukan UPTD Bank Sampah, sedangkan di Kabupaten Jepara dengan kerjasama fasilitasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa Pengelolaan Sampah Tingkat Desa di tiga pilot project yakni Desa Mantingan, Desa Rajekwesi, dan Desa Suwawal Timur.

Setelah pemaparan dari Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa, dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara, acara ini ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kerjasama yang dilakukan oleh Kepala Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri dan Ketua Pengurus Pusat Transformasi Kebijakan Publik.

Gambar 5. Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Kerjasama “Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Tata Kelola Persampahan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Jepara “ antara Pusat Transformasi Kebijakan Publik (Transformasi) dan Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri yang diwakili oleh Kepala Fasker Kemendagri dan Ketua Pengurus Transformasi disaksikan oleh Direktur Transformasi

Dengan adaya Nota Kesepahaman ini untuk mempromosikan pembuatan kebijakan berbasis fakta (evidence based policy) kepada Pemerintah Kabupaten Gowa dan Pemerintah Kabupaten Jepara guna mewujudkan kebijakan public yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia.

 

Sumber. Pusat Transformasi Kebijakan Publik