Jakarta – Transformasi bekerja sama dengan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Gerbang Tani (Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan) menyelenggarakan Lokakarya Nasional dengan tema “Menghadirkan Tata Kelola Perikanan yang Berkelanjutan dan Bertanggungjawab melalui Penyusunan RUU Perubahan Kedua Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan” pada tanggal 13 Februari 2020 di Ruang Rapat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR-RI - Gedung DPR/MPR Republik Indonesia, Jakarta

Direktur Operasional Transformasi, Ethika Fitriani menjelaskan, “acara lokakarya ini dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari serial diskusi terbatas di Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur yang dilakukan oleh Transformasi.”

Transformasi sebelumnya telah melakukan kegiatan serial diskusi terbatas dalam rangka mempromosikan penyusunan kebijakan publik berbasis data dan fakta (evidence-based policy) yang lebih baik di bidang perikanan. Diskusi terbatas ini diselenggarakan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universitas Brawijaya (Kota Malang), Universitas Gunung Rinjani (Lombok Timur), dan Universitas Khairun (Kota Ternate) pada Desember 2019-Januari 2020.

Ethika menambahkan, “kendala utama yang dihadapi masyarakat dan pemda saat ini lebih dikarenakan adanya ketidaksinkronan beberapa regulasi terkait Perikanan di Indonesia. Jadi harapannya dari lokakarya ini akan ada keselarasan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan data dan fakta yang ada.” Kegiatan lokakarya difokuskan untuk mempromosikan proses penyusunan kebijakan publik berdasarkan data dan fakta (evidence-based policy) di sektor perikanan; memfasilitasi diskusi publik berkenaan dengan proses penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; dan Menyampaikan rekomendasi kebijakan (policy paper) yang dihasilkan melalui serial diskusi terbatas di Indonesia bagian Barat, Tengah, dan Timur, kepada Komisi IV DPR dan Pemerintah Republik Indonesia.

Lokakarya ini rencananya akan dihadiri oleh pihak Fraksi PKB DPR RI, DPP PKB, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Pusat Perancangan Undang-Undang di Badan Keahlian DPR Republik Indonesia, Pusat Fasilitasi Kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Bangda bidang Kelautan dan Perikanan Direktorat SUPD II, Bakamla, Bappenas, Pengadilan Perikanan Jakarta Utara, Tenaga Ahli Anggota DPR RI, Gerbang Tani, dan Media.

“Media akan dilibatkan, karena perlu juga untuk mempromosikan pengelolaan perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab serta pencegahan praktik IUU (Illegal Unreported and Unregulated) Fishing di Indonesia,” imbuh Ethika.
Terkait dengan pengelolaan perikanan berkelanjutan dan bertanggung jawab, Transformasi akan mengusulkan pentingnya mengakomodasi peranan kearifan lokal di dalam pengelolaan perikanan. Hal ini disebabkan oleh besarnya kontribusi kearifan lokal yang masih dijalankan di dalam upaya pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, seperti Sasi di Provinsi Maluku, Awig-awig di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Panglima Laut di Provinsi Aceh.


####

Catatan:
Hasil kegiatan serial Diskusi Terbatas “Menghadirkan Tata Kelola Perikanan yang Berkelanjutan dan Bertanggungjawab melalui Penyusunan RUU Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 31/ 2004 tentang Perikanan” menghasilkan banyak rekomendasi terkait pengelolaan perikanan di Indonesia, beberapa diantaranya terkait masalah perbedaan norma hukum dalam sejumlah aturan perundang-undangan, permasalahan kelembagaan, dan pola hubungan pemerintahan dalam pengelolaan perikanan. Beberapa rekomendasi yang krusial meliputi:

  • Sinkronisasi definisi “Nelayan Kecil” di dalam UU No. 31 2004 dan aturan terkait lainnya (UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 17 Tahun 2008, dan UU No. 7 Tahun 2016);
  • Pengurusan dokumen administrasi perikanan mesti lebih efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu, terutama untuk kapal perikanan <30 GT yang melibatkan Pemerintah Provinsi dan >30 GT yang memerlukan izin pusat (KKP dan Kementerian Perhubungan);
  • Mekanisme pengawasan SDKP terutama di daerah perbatasan perlu adanya sinkronisasi kerjasama antara KKP dengan pihak TNI AL dan Polisi Air, serta pengawasan pengelolaan WPP-NKRI yang berlandaskan peran serta masyarakat dan menjunjung kearifan lokal.